Aksi protes digelar di depan kedutaan besar Cina di 12 kota, termasuk Bangkok, Paris, London, Roma, New York dan Toronto.

Organisator aksi mengakui, jika ditotal, jumlah peserta aksi memang tak banyak, dibawah 300 orang. Namun tujuan aksi tersebut memang lebih pada menarik perhatian dunia pada situasi di Birma saat ini.

Mereka menyoroti keputusan Beijing dalam memblokade langkah PBB untuk menjatuhkan sanksi atau tindakan lebih keras terhadap rejim di Myanmar, yang juga dikenal sebagai Birma. Cina adalah sekutu terpenting rejim militer di Birma.

Adam Cooper, koordinator koalisi ‘Perdamaian untuk Birma’ yang berdemonstrasi di depan kedutaan besar Cina di Bangkok mengatakan:

"Hari ini tepat 12 tahun Aung San Suu Kyi dikenai tahanan rumah. Kami menuntut pembebasannya dan pembebasan seluruh tahanan politik. kami menyampaikan tuntutan di depan kedutaan besar Cina karena kami berpendapat, bahwa pemerintah Cina punya pengaruh untuk melakukan sesuatu perubahan di Birma. Cina mendudukung junta, menanamkan modal sangat besar, memberi bantuan militer dan ekonomi. Cina adalah satu-satunya yang dapat menggerakkan perubahan di Birma."

Para aktivis yang menggelar aksi di depan kedutaan Cina di Bangkok mengenakan pakaian putih, seragam tahanan di Birma, dan topeng bergambar wajah si pemimpin oposisi pemenang Nobel Perdamaian. “Kebebasan bagi Aung San Suu Kyi” dan “Kebebasan bagi Birma”, tertulis di spanduk-spanduk yang mereka bawa.

Soe Aung wakil ketua Dewan Nasional Persatuan Birma, sebuah organisasi eksil, mengatakan:

"Aung San Suu Kyi adalah harapan seluruh rakyat Birma. Ia didukung oleh semua, komite rakyat, parlemen, aliansi nasional dan juga semua kelompok etnis. Suu kyi adalah harapan bagi rekonsiliasi nasional yang semoga terwujud di negara kami."

Dalam sebuah surat terbuka yang dipublikasikan di surat kabat Inggris the Guardian edisi Rabu (24/10), enam perempuan pemenang Nobel Perdamaian menyampaikan tuntutan bagi pembebasan Aung San Suu Kyi. Tahanan rumah yang ditetapkan atas dirinya adalah manifestasi brutalitas rejim militer Birma, begitu antara lain disebutkan.

Utusan khusus PBB Ibrahim Gambari akan terbang lagi ke Birma awal November untuk melakukan pembicaraan kembali dengan pimpinan junta militer.

Selain itu, Utusan PBB untuk masalah hak asasi manusia Paolo Sergio Pinheiro juga mendapat kesempatan, yang pertama setelah bertahun-tahun, untuk meninjau langsung situasi kemanusiaan di Birma.