Bagi PBB, Timor Leste merupakan catatan sukses. Mulai dari dukungan untuk menggelar referendum populer pada 1999, PBB tak henti menunjang negara itu. Namun 31 Desember mendatang, misi keamanan PBB akan berakhir.

"Sejak tiga atau empat bulan terakhir, sudah sekitar 3,000 staff keamanan PBB yang pulang. Ini termasuk 1200 polisi PBB yang telah bertugas di sini sejak 2006”. Begitu rinci Finn Reske-Nielsen, Wakil Khusus Sekretaris Jendral untuk Timor Leste dan pimpinan misi PBB, UNMIT, kepada DW.

Membangun dari nol

Reske-Nielsen pertama kali ditugaskan di Timor Leste pada tahun 1999. Ketika itu, militer Indonesia meninggalkan kawasan setengah pulau itu dalam keadaan luluh lantak.

Setelah 28 tahun masa pendudukan Indonesia, rakyat Timor Leste terpaksa membangun negaranya hampir dari nol.

Juvinal Dias, anggota La'o Hamutuk, sebuah lembaga pemantau pembangunan dan analisa yang bermarkas di Dili mengapresiasi upaya PBB saat itu. “PBB berhasil melaksanakan referendum yang memberikan kesempatan bagi rakyat Timor Leste untuk memilih merdeka,” tuturnya.

Tambahnya, "Itu upaya PBB yang sangat luar biasa dan kami sangat mengapresiasinya, selain juga usaha PBB lainnya untuk membentuk dan membangun fondasi institusi negara ini.”

Juvinal Dias sedikit kuatir bahwa pasca penarikan PBB, negaranya akan terlupakan oleh masyarakat internasional. Organisasinya, La'o Hamutuk tetap mengharapkan dukungan untuk mengadili pelaku kejahatan perang Indonesia pada sebuah mahkamah internasional, selain dukungan untuk mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan.

Selama 13 tahun terakhir, PBB telah menugaskan 5 misi ke Timor Leste dengan sebuah jeda singkat di tahun 2005, saat pasukan keamanan internasional ditarik pulang. Masa jeda ini tidak lama. Ketegangan sosial dalam tubuh militer baru Timor Leste menyulut konflik yang menyebabkan sekitar 21,000 penduduk Dili mengungsi dari ibukota. Akhir Mei 2005, krisis politik yang berlanjut mendorong Menteri Luar Negeri saat itu dan penyandang Hadiah Nobel Perdamaian 1996, Jose Ramos-Horta untuk secara resmi meminta bantuan militer internasional.

Menimbang Ulang Proses Transisi

Perkembangan tersebut menekankan ancaman yang dihadapi sebuah negara muda bila terlalu cepat ditinggalkan. Dalam laporannya ke Dewan Keamanan, Sekjen PBB saat itu, Kofi Annan mengimbau agar proses transisi dijalankan dengan  lebih baik.

Ia mengingatkan, bahwa terlalu awal menarik misi justru membahayakan negara baru itu. Ditegaskannya, kebutuhan untuk mendukung pembentukan lembaga–lembaga kenegaraan di Timor Leste, agar kemajuan yang sudah tercapai tidak terkikis lagi. PBB menerima saran itu dan membatalkan keputusan sebelumnya untuk membatasi penugasan misi hingga Mei 2005.

UNMIT yang dibentuk pada tahun 2006, lahir dari pertimbangan tersebut. Dalam prakteknya, tergabung komponen kepolisian dengan 1,600 polisi dari 41 negara dan sekitar 2,000 petugas sipil nasional dan internasional. Finn Reske-Nielsen mengatakan sudah banyak kemajuan yang telah dicapai. Baik lembaga pemerintah, parlemen maupun yudisial Timor Leste tak henti meningkatkan kemampuannya untuk menangani masalah yang dihadapi.

Tanpa perdamaian, tak ada pembangunan

Polisi nasional Timor Leste, PNTL, adalah satu di antara banyak lembaga yang berperan penting dalam pembangunan. Sejak Maret 2011, PNTL bertanggung jawab penuh untuk keamanan. Sementara kepolisian UNMIT hanya berfungsi memberikan dukungan operasional dan membangun kapasitas.

Bagi Timor Leste, 2012 merupakan tahun yang bersejarah. Mei 20 tahun ini,Timor Leste merayakan 10 tahun kemerdekaannya. Selain itu, digelar pemilihan Presiden dan pemilihan parlemen. Mantan Panglima militer Jose Maria Vasconcelos, yang berjulukan Taur Matan Ruak, terpilih sebagai Presiden, menggantikan Jose Ramos Horta.

Menurut Reske-Nielsen, kepergian PBB pada 31 Desember mendatang tidak berarti Timor Leste akan dilupakan. PBB tetap akan hadir melalui berbagai badan bantuannya, dan dukungan bilateral dan multilateral akan berlanjut.

Meski begitu bagi rakyat Timor Leste yang berjumlah sekitar satu juta orang, 2013 merupakan babak baru dalam sejarah kemerdekaannya.