Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Golkar, Idrus Marham, mengatakan ada 34 DPD tingkat provinsi yang mendukung Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum pengganti Airlangga Hartarto.
Bahlil Lahadalia (ka.) didukung luas gantikan Airlangga Hartarto (ki.) jadi Ketum Golkar.Foto: Levie Wardana/DW
Iklan
Idrus menyebut dukungan yang lain akan menyusul kepada Menteri Investasi RI itu.
"Yang rilis kalau nggak salah sudah 34. Yang lain itu menyusul hanya masalah teknis. Dukungannya mencalonkan Bahlil sebagai Ketua Umum pengganti Airlangga," kata Idrus kepada wartawan di kawasan Jakarta Timur, Selasa (13/8/2024).
Idrus menyebut dukungan yang diberikan berupa surat, tetapi ia tak bisa merinci secara gamblang lantaran bukan menjadi ranahnya. Ia kemudian menjabarkan beberapa pertimbangan sosok Bahlil dinilai tepat menjadi Ketua Umum Partai berlambang pohon beringin itu.
Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!
"Pertama adalah selama ini kan juga sudah dilihat kiprahnya Bahlil kan. Kemudian yang kedua kekaderannya jelas. Ketiga, prestasinya jelas. Keempat, komunikasinya jelas," ujar Idrus.
"Kemudian dengan posisi yang ada itu bisa menjadi perekat. Bangsa ini memerlukan pemimpin yang perekat. Apalagi di Golkar kan kumpul semua," tambahnya.
Bahlil dekat dengan Jokowi
Adapun Menteri Investasi Bahlil Lahadalia disebut menjadi calon kuat caketum Golkar pengganti Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri. Bahlil merupakan kader Golkar yang memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Wajah IKN Jelang Upacara 17 Agustus
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) diklaim sudah selesai 90 persen pada tahap pertama. Berikut pantauan langsung DW Indonesia, satu minggu jelang 17 Agustus.
Foto: Levie Wardana/DW
Istana Garuda dengan bentuk kontroversial
Istana Garuda di IKN sudah berdiri, tetapi menuai kontroversi karena dianggap tidak sesuai dengan rancangan I Nyoman Nuarta. Warganet mengkritik bangunan itu karena warnanya hitam dan tampak seperti kelelawar daripada burung Garuda. Tim DW di lokasi mengonfirmasi warna hitam bangunan itu, meski Otorita IKN mengatakan warna Garuda akan berubah hijau setelah proses oksidasi selesai dalam dua tahun.
Foto: Levie Wardana/DW
Istana Negara
Istana Negara yang terletak persis di depan Istana Garuda, akan berfungsi sebagai kantor presiden saat bertugas sebagai kepala negara. Sementara, Istana Garuda adalah kantor presiden sebagai kepala pemerintahan. Istana Negara akan berfungsi sebagai lokasi jamuan makan presiden, penerimaan tamu negara, tempat penyimpanan bendera pusaka, dan lokasi pelantikan pejabat negara.
Foto: Levie Wardana/DW
Kantor Kementerian Koordinator
Meski diklaim sudah siap fungsional untuk menampung Aparatur Sipil Negara (ASN) dan petugas yang akan hadir dalam upacara 17-an, akses masuk ke kawasan kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) masih penuh debu dan tanah. Ada empat area kantor Kemenko dengan total tujuh gedung, yang dirancang untuk dapat menampung delapan kementerian pada tahap awal pemindahan ASN ke IKN.
Foto: Levie Wardana/DW
Hunian ASN
Dari total 47 gedung bertingkat untuk hunian ASN yang akan pindah ke IKN pada September 2024, sebanyak 12 gedung disebut sudah siap huni saat pelaksanaan upacara 17 Agustus. Kepada DW Indonesia, Juru Bicara OIKN Troy Pantouw menjelaskan pegawai ASN yang sudah berkeluarga dapat tinggal bersama dalam satu unit. Sementara, pegawai ASN yang masih bujang akan berbagi, satu unit untuk 3 orang.
Foto: Levie Wardana/DW
Embung "MBH"
Saat ditanya mengenai komitmen konsep Smart Forest City, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga mengatakan embung didesain dengan prinsip pembangunan hijau yang memanfaatkan semaksimal mungkin apa yang ditawarkan oleh alam. Embung nantinya akan berfungsi sebagai pengendali banjir. "MBH", diambil dari nama Basuki Hadi Muljono dan digunakan sebagai nama sementara.
Foto: Levie Wardana/DW
Bendungan Sepaku Semoi
Area ini menjadi salah satu faktor terpenting indikator kesiapan IKN. Air bersih yang belum mengalir, sempat menjadi alasan ditundanya Presiden Joko Widodo berkantor di IKN pada Juli 2024. Pada Agustus 2024, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR masih memastikan kondisi air agar benar-benar layak langsung diminum, saat dialirkan dari bendungan ke KIPP. (pkp/ae)
