Perselisihan Qatar dengan negara-negara Teluk telah berlangsung sejak dua dekade silam. Namun pidato Emir Tamim bin Hamad al-Thani pada Mei 2017 yang secara terang-terangan menyatakan dukungan terhadap Iran, Hamas dan Ikhwanul Muslimin menutup pintu rekonsiliasi antara lima negara minyak di Teluk Persia.

Seakan belum cukup, kantor berita pemerintah Qatar, QNA, lalu menerbitkan berita yang menyebut Doha menarik duta besar dari Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab setelah menemukan adanya "konspirasi" melawan Qatar. Meski dibantah pemerintah di Doha, laporan tersebut kadung memicu ketegangan politik di Teluk.

Terutama kritik Tamin al-Thani terhadap sentimen anti Iran di Timur Tengah dianggap lancang. Setelah kunjungan Donald Trump ke Riyadh, Arab Saudi berusaha menekan negara-negara Timur Tengah yang masih menjalin hubungan baik dengan Iran. Trump sempat bertemu dengan Hamad al Thani di sela-sela kunjungannya di Riyadh. Tapi tidak jelas apakah keduanya membahas Iran dan terorisme

Perpecahan di Teluk tidak terlepas dari kebijakan luar negeri Qatar. Sejak lama negeri kecil itu bersitegang dengan AS meski bekerjasama erat di bidang militer. Washington terutama mengritik lemahnya Undang-undang anti pendanaan terorisme dan luasnya dukungan di Qatar terhadap kelompok jihadis Islam di kawasan.

Qatar sejak lama juga menjalin hubungan erat dengan Hamas. Deklarasi Hamas pada Mei 2017 yang mengubah haluan perjuangan menjadi lebih moderat juga diyakini dibuat atas desakan Doha yang ingin menjauhkan citra negara penyokong terorisme. Pada dasarnya negara Teluk lebih suka menjalin hubungan dengan Fatah di Tepi Barat Yordan ketimbang Hamas yang bertautan dengan Ikhwanul Muslimin.

Keretakan antara Qatar dan negara-negara Arab dimulai pada kudeta damai Sheikh Hamad bin Khalifa terhadap ayahnya pada Juni 1995. Sang ayah, Emir Khalifa bin Hamad, adalah penguasa kesayangan Arab Saudi dan Mesir. Namun puteranya Hamad lebih memilih jalur independen dalam meracik politik luar negeri. Tahun 1996 sebuah kudeta yang diduga didalangi Mesir dan Arab Saudi gagal menjatuhkan Sykeih Hamad

Sejak itu kebijakan luar negeri Qatar sering bersebrangan dengan Arab Saudi. Doha antara lain menjalin hubungan erat dengan Israel dan Iran (pada gambar tampak Sykeih Hamad bin Khalifa bersama bekas Presiden Iran, Mahmud Ahmadinejad). Hal tersebut dianggap duri dalam daging oleh Riyadh. Namun dukungan Qatar terhadap gerakan Islam garis keras di Timur Tengah mulai terlihat selama Musim Semi Arab.

Doha tidak hanya menyokong Dewan Transisi Nasional di Libya, tetapi juga mendanai kelompok pemberontak Suriah dengan dana sebesar tiga milyar Dollar AS pada dua tahun pertama perang saudara. Financial Times juga melaporkan Doha menawarkan paket evakuasi senilai 50.000 Dollar AS untuk keluarga para gerilayawan.

Negara-negara Teluk pernah berupaya menghentikan kebijakan Doha pada 2014. Namun saat itu pemerintah Qatar mengklaim dukungan terhadap kelompok bersenjata di Timur Tengah berasal dari masyarakat, bukan pemerintah. Antara tahun 2002 hingga 2008 Arab Saudi bahkan menarik duta besarnya untuk memaksa Doha mengubah haluan. Namun manuver tersebut gagal menggerakkan Qatar.

Pengamat yakin Qatar yang lemah harus memutar haluan politik luar negerinya agar selaras dengan keinginan AS dan Arab Saudi. Washington antara lain bisa memaksa Doha untuk mencekal petinggi Hamas dan menghentikan aliran dana buat kelompok bersenjata di Suriah dan Libya. Sebaliknya hal ini akan mengakhiri independensi politik luar negeri Qatar untuk waktu lama. (Sumber: Reuters, AP, BBC, Aljazeera)

Suriah telah dilanda kehancuran akibat perang saudara sejak 2011 setelah Presiden Bashar Assad kehilangan kendali atas sebagian besar negara itu karena berbagai kelompok revolusioner. Sejak dari itu, konflik menarik berbagai kekuatan asing dan membawa kesengsaraan dan kematian bagi rakyat Suriah.

Militer Suriah yang resminya bernama Syrian Arab Army (SAA) alami kekalahan besar pada 2011 terhadap kelompok anti-Assad yang tergabung dalam Free Syrian Army. SAA adalah gabungan pasukan pertahanan nasional Suriah dengan dukungan milisi bersenjata pro-Assad. Pada bulan September, Turki meluncurkan invansi militer ketiga dalam tiga tahun yang menargetkan milisi Kurdi.

Hampir semua negara tetangga Suriah ikut terseret ke pusaran konflik. Turki yang berbatasan langsung juga terimbas amat kuat. Berlatar belakang permusuhan politik antara rezim di Ankara dan rezim di Damaskus, Turki mendukung berbagai faksi militan anti-Assad.

Pasukan dari Moskow terbukti jadi aliansi kuat Presiden Assad. Pasukan darat Rusia resminya terlibat perang 2015, setelah bertahun-tahun menyuplai senjata ke militer Suriah. Komunitas internasional mengritik Moskow akibat banyaknya korban sipil dalam serangan udara yang didukung jet tempur Rusia.

Sebuah koalisi pimpinan Amerika Serikat yang terdiri lebih dari 50 negara, termasuk Jerman, mulai menargetkan Isis dan target teroris lainnya dengan serangan udara pada akhir 2014. Koalisi anti-Isis telah membuat kemunduran besar bagi kelompok militan. AS memiliki lebih dari seribu pasukan khusus di Suriah yang mendukung Pasukan Demokrat Suriah.

Kelompok Free Syrian Army mengklaim diri sebagai sayap moderat, yang muncul dari aksi protes menentang rezim Assad 2011. Bersama milisi nonjihadis, kelompok pemberontak ini terus berusaha menumbangkan Presiden Assad dan meminta pemilu demokratis. Kelompok ini didukung Amerika dan Turki. Tapi kekuatan FSA melemah, akibat sejumlah milisi pendukungnya memilih bergabung dengan grup teroris.

Perang Suriah sejatinya konflik yang amat rumit. Dalam perang besar ada perang kecil. Misalnya antara pemberontak Kurdi Suriah melawan ISIS di utara dan barat Suriah. Atau juga antara etnis Kurdi di Turki melawan pemerintah di Ankara. Etnis Kurdi di Turki, Suriah dan Irak sejak lama menghendaki berdirinya negara berdaulat Kurdi.

Kelompok teroris Islamic State (Isis) yang memanfaatkan kekacauan di Suriah dan vakum kekuasaan di Irak, pada tahun 2014 berhasil merebut wilayah luas di Suriah dan Irak. Wajah baru teror ini berusaha mendirikan kekalifahan, dan namanya tercoreng akibat genosida, pembunuhan sandera serta penyiksaan brutal.

Milisi teroris Front al-Nusra yang berafiliasi ke Al Qaeda merupakan kelompok jihadis kawakan di Suriah. Kelompok ini tidak hanya memerangi rezim Assad tapi juga terlibat perang dengan pemberontak yang disebut moderat. Setelah merger dengan sejumlah grup milisi lainnya, Januari 2017 namanya diubah jadi Tahrir al-Sham.

Iran terlibat pusaran konflik dengan mendukung rezim Assad. Konflik ini juga jadi perang proxy antara Iran dan Rusia di satu sisi, melawan Turki dan AS di sisi lainnya. Teheran berusaha menjaga perimbangan kekuatan di kawasan, dan mendukung Damaskus dengan asistensi startegis, pelatihan militer dan bahkan mengirim pasukan darat.