Penandatangan kesepakatan damai antara Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka berlangsung dua hari sebelum ulang tahun ke-60 Kemerdekaan Indonesia. Mungkin, pilihan hari itu bukan suatu kesengajaan. Walaupun begitu, tampak suatu simbolisme yang sulit diabaikan. 60 tahun lalu, Soekarno mencetuskan dasar filsafat negara Indonesia. Isinya antara lain, kehidupan adil dan makmur bagi seluruh rakyat, toleransi antara agama, suku dan etnis yang berbeda-beda, yang hidup bersama sebagai satu bangsa. Namun sampai sekarang kesatuan yang dicitakan itu belum sepenuhnya tercapai. Terutama di berbagai pulau di luar Jawa, di mana pertikaian antar suku dan antar agama masih berulang kali terjadi.

Kesepakatan damai di Helsinki dapat menjadi contoh penyelesaian jangka panjang suatu konflik. Bila kesepakatan itu berhasil dilaksanakan, maka Indonesia sudah melangkah maju mendekati cita-cita yang didengungkan Bung Karno dan rekan-rekannya 60 tahun yang lalu.

Memang pengalaman sejarah menghadapi penjajahan, bukan dasar yang kuat mempertahankan kesatuan suatu bangsa multi-etnis untuk jangka waktu yang panjang. Apalagi kehidupan bersama yang damai antara berbagai suku dan agama, yang merupakan pemikiran dasar filsafat bangsa Indonesia ini, selama puluhan tahun terbukti belum terwujud.

30 tahun lamanya sampai akhir 90-an, Indonesia mengalami pemerintahan diktator militer. Ini suatu contoh kegagalan politik internasional yang berdampak bagi berbagai negara berkembang. Di masa perang dingin, sikap pro-barat dinilai cukup memenuhi kriteria untuk menjadi sekutu negara adi kuasa. Di bawah Soeharto, Indonesia menjadi terkenal. Terkenal dengan citra yang buruk sebagai salah satu negara paling korup di dunia. Program transmigrasi dari pulau yang padat penduduknya, seperti Jawa ke pulau-pulau lain, ternyata menyemai berbagai benih konflik etnis yang berlangsung sampai sekarang. Sehubungan dengan krisis ekonomi di Asia, kolusi dan nepotisme mempercepat kehancuran ekonomi Indonesia.

Pemerintahan pasca Soeharto mewarisi pekerjaan yang tidak mudah: Birokrasi yang tidak berfungsi tanpa uang pelicin, aparat hukum yang korup, kemiskinan serta konflik etnis yang tidak terselesaikan. Inilah kondisi yang memicu proses demokratisasi pada akhir tahun 90-an.

Sekarang, Indonesia merupakan negara demokratis ketiga terbesar di dunia. Hasil yang dicapai ini bukan berkat jerih payah mitra negara barat, yang selama bertahun-tahun mendukung kekuasaan militer Soeharto. Hasil ini semata pertanda kematangan rakyat Indonesia sendiri. Rakyatlah, yang jauh lebih awal daripada sebagian politisi Indonesia, telah mampu menghargai nilai struktur-struktur demokratis. Ketika proses reformasi berjalan lamban, rakyat Indonesia sekali lagi membuktikan kematangannya dalam pemilihan umum tahun lalu.

Masa-masa, di mana dialog antar kebudayaan serta dialog dengan dunia Islam terbenam oleh peperangan dan aksi teror, Indonesia negara berpenduduk muslim terbesar di dunia kembali merangkul demokrasi. Proses ini perlu didukung, juga karena adanya ancaman investor-investor asing haus laba, yang akibat krisis Asia mengekalkan kemiskinan di berbagai lapisan masyarakat. Masalah ekonomi merupakan akar berbagai konflik etnis di Indonesia, tidak terkecuali di Aceh. Jika proses perdamaian di Aceh dapat dilaksanakan di wilayah Indonesia yang lain, maka Indonesia memiliki kesempatan untuk memenuhi tujuan yang diproklamasikan pada tanggal 17 tahun 1945, yaitu kehidupan makmur dan damai bagi rakyatnya.