Lebih dari setengah juta warga Hong Kong memberikan suara mereka di pemilihan pendahuluan yang diadakan oleh partai-partai oposisi pro-demokrasi pada hari Minggu (12/07).

Jumlah pemilih lebih tinggi dari yang diperkirakan oleh penyelenggara pemilu, dengan lebih dari 610.000 orang memberikan suara mereka secara digital dan langsung di 250 tempat pemungutan suara.

Orang-orang terlihat mengantre untuk memberikan suaranya dalam pemilihan pendahuluan yang bertujuan memilih kandidat legislatif mendatang. 

"Tingkat partisipasi yang tinggi akan mengirimkan sinyal yang sangat kuat kepada masyarakat internasional, bahwa kita warga Hong Kong tidak pernah menyerah," kata Sunny Cheung, seorang pendukung oposisi pro-demokrasi.

Pemungutan suara berlangsung kurang dari dua minggu setelah Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional baru yang dikhawatirkan merusak demokrasi di wilayah semi-otonom.

"Pemilihan utama ini merupakan pertama kalinya kami memberi tahu Beijing bahwa warga Hong Kong tidak pernah tunduk kepada Cina," kata aktivis pro-demokrasi Joshua Wong pada hari Sabtu (11/07) sebelum pemungutan suara dimulai. "Kami mendesak dunia untuk menempatkan Hong Kong di bawah sorotan global."

Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh institusi publik Hong Kong ‘group Power for Democarcy’, berusaha mengamankan lebih dari 35 kursi (setengah dari jumlah keseluruhan) untuk kandidat pro-demokrasi dalam pemilihan Dewan Legislatif Hong Kong pada bulan September mendatang.

Polisi menyerbu kantor pemungutan suara

November lalu, tiga juta orang memberikan suara dalam pemilihan Dewan Distrik Hong Kong, hingga menghasilkan kemenangan besar kepada kubu pro-demokrasi yang memenangkan 17 dari 18 Dewan Distrik.

Dukungan tersebut berasal dari mereka yang menentang rancangan undang-undang ekstradisi, yang memungkinkan orang yang ditangkap di Hong Kong dikirim ke Cina untuk diadili. RUU itu memicu protes anti-pemerintah selama berbulan-bulan.

Pemilu tingkat distrik yang berlangsung dua hari hingga Minggu (12/07), juga dipertanyakan pada hari Jumat (10/07) ketika polisi Hong Kong menggerebek kantor panitia penyelenggara yang bertanggung jawab atas pemilu.

Voting bisa melanggar hukum Beijing

Banyak yang menganggap kubu oposisi sebagai uji indikatif terhadap resistensi yang lebih besar terhadap hukum keamanan. Diberlakukan oleh Cina bulan lalu, undang-undang keamanan nasional baru menargetkan pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing.

Warga Hong Kong menghadapi ketidakpastian atas apa-apa saja yang dinilai sebagai tindakan pelanggaran.

Dalam siaran pemerintah pada hari Kamis (09/07), Sekretaris Urusan Konstitusional Hong Kong, Erick Tsang, mengatakan penyelenggara dan peserta dalam pemilihan pendahuluan bisa melanggar undang-undang keamanan nasional yang baru.

Ia menyebut hasil pemilu pendahuluan bisa saja dimanipulasi untuk mengganggu jalannya pemilu Dewan Legislatif Hong Kong September mendatang. ha/ rap (AFP, dpa, Reuters, AP)