”Kami siap menurunkan 20.000 putra dan putri bangsa untuk menjaga perdamaian di Gaza atau di mana pun,“ kata Prabowo Subianto dalam Sidang Majelis Umum PBB pada September 2025. Momen tersebut adalah pertama kalinya Prabowo mengungkap intensi untuk mengirim pasukan militer ke Gaza.

Wacana pengiriman militer ke Gaza terus bergulir hingga kini. Mengutip Kompas, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap bahwa pemerintah sedang menyiapkan keberangkatkan sekitar 8.000 TNI ke Gaza. ”Sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan, kurang lebih di angka 8.000 itu. Totalnya kurang lebih sekitar 20.000. Total, ya," kata Prasetyo, Selasa (10/02).

Prasetyo juga mengatakan bahwa saat ini dirinya masih menunggu kesepakatan tentang waktu dan lokasi pengiriman pasukan. Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menyatakan pada Kompas bahwa setidaknya jumlah pasukan yang akan dikirim ke Gaza akan diputuskan pada akhir Februari 2026.

“Kalau sewaktu-waktu sudah tercapai kesepakatan, dan harus mengirimkan pasukan perdamaian, tentu itu sebagai sebuah komitmen, itu akan kita lakukan,” ujar Prasetyo.

Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, TNI yang akan dikirim ke Gaza akan bertugas untuk memberi dukungan kemanusiaan dan rekonstruksi di wilayah konflik. "Yang dapat kami sampaikan, pendekatan Indonesia akan menitikberatkan pada perlindungan warga sipil, dukungan kemanusiaan dan rekonstruksi Gaza, serta peran yang terdefinisi jelas dan bersifat nonofensif," kata Nabyl (11/02).

Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menuturkan kepada Tempo bahwa para prajurit sudah mulai berlatih untuk ikut serta menjadi pasukan perdamaian di wilayah konflik Gaza. Pelatihannya berfokus pada pengembangan karakter hingga persiapan kesehatan.

”Jadi berarti Korps Zeni TNI, kesehatan, yang seperti-seperti itu kami siapkan,“ kata Maruli (09/02).

Kritik tentang keikutsertaan RI di Board of Peace

Pada 22 Januari 2025, Prabowo Subianto menandatangani piagam Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Sebuah badan internasional yang diinisiasi Donald Trump untuk mengawal proses transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pascakonflik.

Badan ini dibentuk sebagai salah satu bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict (20-Point Roadmap) yang diusulkan oleh Trump pada Oktober 2025. Bagian lain dari rencana damai tersebut adalah dibentuknya International Stabilization Force (ISF) atau pasukan militer keamanan yang telah diakui oleh PBB lewat resolusi 2803 (2025). Dalam situs resminya, PBB menyatakan bahwa apabila ISF diadaptasi oleh PBB maka tidak perlu ada pasukan perdamaian PBB di Gaza.

Mandat utama Board of Peace adalah mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, stabilisasi keamanan, dan proses rekonstruksi Gaza. "Ini benar-benar peluang untuk menciptakan perdamaian di Gaza,“ kata Prabowo dalam keterangan Sekretariat Kabinet RI.

Namun, Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS), Pieter Pandie, menilai absennya perwakilan Palestina dalam struktur formal forum tersebut bukan sekadar persoalan simbolik. “Sulit membayangkan sebuah forum perdamaian yang membahas masa depan Palestina tanpa melibatkan Palestina itu sendiri,” ujar Pieter kepada DW Indonesia. 

Padahal, BoP mengklaim diri sebagai forum untuk mendorong penyelesaian konflik di Gaza. Analis Utama Politik Keamanan Lab 45, Christian Guntur Lebang, menyatakan bahwa Board of Peace tidak menempatkan Israel dan Palestina dalam posisi yang setara. “Seakan-akan Israel is the only legitimate actor yang bisa diajak diskusi. Tidak adil untuk Palestina,” kata Guntur kepada DW Indonesia.

Dari sudut pandang diplomasi, menurut Guntur, pengiriman TNI ke Gaza bisa dilihat sebagai niat Prabowo untuk mendapatkan "soft spot dari Trump".

"Amerika tidak perlu kirim pasukan ke Gaza, Indonesia siap masuk ke sana. Apalagi sebelumnya Trump sempat bilang bahwa tidak ingin ada prajurit AS yang meninggal di daerah konflik,“ lanjut Guntur.

Pengiriman pasukan punya risiko

Guntur menyatakan bahwa pengiriman pasukan tanpa mandat PBB bisa berakibat pada pemanfaatan anggaran TNI untuk membayar pasukan di Gaza. ”Jika pasukan di bawah pasukan perdamaian PBB maka jelas PBB yang akan menggaji. Bila tidak, bagaimana mekanismenya?“ kata Guntur yang juga menyebut bahwa masih banyak keperluan TNI di dalam negeri yang perlu diperhatikan.

Mengutip Kompas, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengingatkan bahwa rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza harus berada dalam kerangka resmi PBB. Menurutnya, pengiriman pasukan melalui skema di luar PBB seperti Dewan Perdamaian, tidak tepat karena mandat dari Dewan Keamanan PBB menjadi prasyarat penting agar status pasukan jelas sebagai penjaga perdamaian.

”Pengiriman pasukan harus dalam kerangka PBB. Dengan demikian, harus ada mandat dari Dewan Keamanan PBB. Indikasinya, para prajurit kita kalau di bawah PBB akan menggunakan baret biru PBB. Bila tidak, pasukan tersebut akan menjadi bentukan di luar PBB,” jelas Hikmahanto (10/02).

Lebih lanjut, Hikmahanto menyebut bahwa apabila pasukan yang dikirim ke Gaza tidak berada di bawah mandat resmi PBB, maka para prajurit berpotensi tidak dipandang sebagai penjaga perdamaian melainkan sebagai pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata.

”Mengingat ketidakjelasan dari Board of Peace, pasukan kita bisa jadi akan menjadi pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Bukan terhadap Israel, melainkan terhadap Hamas. Ini tentu berbahaya karena akan mengundang kemarahan publik di Indonesia,” tambahnya sebagaimana dikutip Kompas.

Sementara menurut Guntur, ketidakjelasan status TNI yang datang ke Gaza -- apabila bukan dianggap sebagai pasukan perdamaian PBB, bisa membuat prajurit menjadi sasaran tembak. 

”Yang paling penting, mandat itu memperjelas tugas. Posisi saat ini Kemenlu bilang bahwa TNI bertugas di medis dan Korps Zeni TNI. Sementara bila merujuk ISF, ada tugas pelucutan senjata. Jadi bertanya-tanya apa TNI akan masuk ISF atau tidak?“ tutur Guntur. Ia menyebut mandat dari PBB juga perlu disetujui oleh perwakilan negara yang sedang berkonflik.

”Kita enggak mau mereka (TNI) mati sia-sia.“

Editor: Melisa Ester Lolindu dan Rizki Nugraha