Monesa Mubarez tidak ingin mengorbankan hak yang sudah diperjuangkan perempuan Afganistan selama 20 tahun. Sebelum Taliban merebut kuasa di Kabul 15 Agustus 2021, perempuan berusia 31 tahun itu menjabat Direktur Pengawasan di Kementerian Keuangan.

Dia termasuk generasi perempuan Afganistan yang meraih kemerdekaan yang hilang selama kekuasaan Taliban pada dekade 1990an. Bagi generasi sebelum atau sesudahnya, kebebasan bertutur dan berkarya adalah hal asing.

Monesa sendiri kehilangan pekerjaannya di kementerian setelah Taliban naik tahta. Mereka membatasi hak perempuan bekerja, memaksakan pakaian tertutup dan menutup sekolah perempuan di penjuru negeri.  

"Satu perang berakhir, tapi perjuangan untuk menjamin hak perempuan Afganistan baru saja dimulai,” kata dia. "Kami akan bersuara lantang terhadap setiap ketidakadilan sampai nafas terakhir,” imbuh perempuan yang menetap di Kabul itu.

Oposisi perempuan

Tekadnya terlihat dari beragam aksi demonstrasi yang diikutinya, meski besarnya risiko ditangkap aparat Taliban. Namun luapan protes semacam itu mulai surut. Demonstrasi terakhir yang diikuti Monesa digelar 10 Mei silam.

Mereka kini bertemu di rumah-rumah atau dalam acara tertutup untuk membahas hak sipil dan isu perempuan lain. Tumbuhnya kesadaran akan hak perempuan termasuk warisan Republik Islam Afganistan yang masih menyiratkan harapan.

"Kami akan memperjuangkan kemerdekaan kami sendiri, kami berjuang demi hak dan status, kami tidak bekerja untuk negara, organisasi atau lembaga apapun. Ini adalah negara kami. Ini adalah kampung halaman kami. Kami berhak hidup di sini,” tukasnya kepada Reuters.

Utusan Perempuan PBB untuk Afganistan, Alison Davidian, mengatakan kisah Monesa bukan hal unik di Afganistan.

"Bagi banyak perempuan di dunia, berjalan di luar rumah adalah hal biasa,” ujarnya, "tapi bagi banyak perempuan Afganistan, hal sederhana ini bernilai besar. Ia adalah sebuah perlawanan.”

Perlawanan lewat pendidikan

Pemberangusan hak perempuan oleh Taliban menjadi alasan utama negara Barat membekukan aset dan bantuan bagi Afganistan. Seretnya kas negara ikut mempercepat keruntuhan ekonomi dan memicu krisis pangan.

Pejabat senior Taliban di sejumlah kementerian mengklaim semua kebijakan dibuat oleh pemimpin tertinggi, yang bersikeras menerapkan Syariah Islam sesuai interpretasi pribadi. Saat ini Afganistan tercatat sebagai satu-satunya negara di dunia yang melarang perempuan belajar di sekolah menegah atas dan perguruan tinggi.

Maret lalu, Taliban mengumumkan akan membuka sekolah menengah pertama bagi murid perempuan. Tapi keputusan itu diralat keesokan paginya, ketika anak perempuan berduyun-duyun datang ke sekolah.

"Kami berharap sekolah akan kembali dibuka,” kata Kerishma Rasheedi, yang berusia 16 tahun, yang sementara ini belajar dengan guru privat. Dia ingin mencari suaka ke luar negeri jika Taliban tetap melarang perempuan bersekolah. "Saya tidak akan berhenti belajar,” katanya. 

Sejauh ini, upaya dunia internasional melindungi hak perempuan Afganistan terbentur sikap keras Taliban. Sebagian perempuan mengaku terpaksa menerima norma baru demi mencari nafkah. 

"Saya cinta pekerjaan saya,” kata Gulestan Safari, yang berusia 45 tahun, soal profesinya sebagai perwira polisi perempuan. "Kami bisa membeli apapun yang kami mau, daging, buah-buahan...” imbuhnya. Kini Safari bekerja sebagai buruh domestik untuk menyambung hidup.

rzn/pkp (Reuters)