Rangkaian serangan teror di Afghanistan selama beberapa bulan terakhir menempatkan negeri tersebut dalam posisi pelik dan menggarisbawahi kegagalan pemerintah memperbaiki kondisi keamanan pasca penarikan mundur pasukan perdamaian internasional.

Serangan tersebut juga menjadi catatan muram kampanye militer Amerika Serikat selama 16 tahun di Afghanistan. Meski serangan udara terhadap Taliban meningkat tiga kali lipat selama 2017, kelompok teror tersebut mampu menggandakan kekuasaannya dan kini aktif di 70% wilayah Afghanistan. Islamic State yang terusir dari Suriah mulai giat menebar teror di negeri tersebut.

Pekan lalu Taliban mendeklarasikan dimulainya serangan musim semi yang sekaligus menampik tawaran perdamaian dari Presiden Ashraf Ghani. Kaum militan itu beralasan meningkatnya intensitas kampanye bersenjata adalah reaksi terhadap strategi militer AS yang lebih agresif. Pentagon ingin mendesak Taliban agar menerima perundingan damai dengan meningkatkan serangan udara.

Tahun lalu Presiden AS Donald Trump mengumumkan strategi baru dengan menambah jumlah pasukan untuk melatih militer Afghanistan. Saat ini sekitar 11.000 pasukan AS bertugas sebagai pelatih atau konsultan keamanan. Trump juga berjanji akan membantu Afghanistan memerangi Taliban dan mempertahankan keberadaan pasukan AS selama dibutuhkan.

Meski mendapat tawaran perundingan damai "tak bersyarat" dari Presiden Ghani Februari silam, Taliban tetap bergeming dan malah menyebut upaya perdamaian sebagai "konspirasi." Pengamat meyakini kelompok teror tersebut tidak akan bersedia mengikuti perundingan damai selama mereka masih lemah. Wilayah kekuasaan Taliban saat ini jauh lebih besar ketimbang sebelum berkecamuknya perang 2001 silam.

Pakistan mendapat tekanan dari Kabul dan Washington agar tidak lagi melindungi militan dari Afghanistan. Islamabad sejauh ini menepis tudingan tersebut dan mengklaim pengaruhnya di wilayah perbatasan telah banyak berkurang. Situasi tersebut menambah ketegangan antara Pakistan dan Afghanistan.

Selain Taliban, penguasa daerah alias warlords memiliki pengaruh besar di Afghanistan. Tahun lalu, pemimpin Hizb-i-Islami Gulbuddin Hekmatyar kembali ke arena politik di Kabul setelah masa pengasingan selama 20 tahun. Kembalinya Hekmatyar adalah berkat perjanjian damai dengan pemerintah Afghanistan yang ditandatangani pada September 2016. Langkahnya diharapkan dicontoh oleh warlords lain.

Di tengah konflik kekuasaan tersebut, popularitas Presiden Ghani terus menyusut di mata penduduk. Maraknya korupsi dan cekcok tanpa henti di tubuh pemerintah mempersulit upaya Afghanistan menanggulangi terorisme. Terkait serangan Taliban, Ghani mengatakan kelompok teror tersebut "sudah melampaui batas," meski tetap membuka pintu perundingan damai.

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana tiba di Bandara Internasional Hamid Karzai, Kabul, Afghanistan, Senin 29 Januari 2018 pukul 11.40 waktu setempat. Kunjungan Kenegaraan Presiden Jokowi ke Afghanistan merupakan kunjungan kedua Presiden Republik Indonesia ke Afghanistan setelah Kunjungan Kenegaraan Presiden Sukarno pada tahun 1961.

Udara dingin bahkan hujan salju yang selimuti Kabul tidak mengurangi hangatnya penyambutan yang dilakukan pemerintah Afghanistan. Pejabat Afghanistan yang menyambut: Wakil Presiden Sarwar Danish, Menteri Luar Negeri Salahudin Rabbani, Menteri Keuangan Eklil Hakimi, Dubes Afghanistan untuk Indonesia Roya Rahmani, Gubernur Kabul Mohammad Yaqoub Haidan, Walikota Kabul Abdullah Habibzal.

Presiden Afghanistan Ashraf Ghani mengucapkan terima kasih kepada pemimpin Indonesia atas kunjungannya dan belasungkawa yang diungkapkan Widodo untuk korban rangkaian serangan di Kabul sebelum kedatangannya.

Joko Widodo mengadakan pembicaraan dengan para pejabat tinggi tingkat tinggi lainnya di Afghanistan dan membahas masalah bilateral. Ghani mengatakan bahwa dia berharap Afghanistan dapat memanfaatkan pengalaman Indonesia dalam mendapatkan dukungan para ulama untuk menghadapi ekstremisme.

Afghanistan dililt konflik berkepanjangan. Ledakan bom di penghujung Januari ini bahkan menewaskan lebih dari 100 orang. Baru-baru ini delegasi Dewan Perdamaian Tinggi Afganistan, yang bertugas mempromosikan upaya perdamaian dengan Taliban dan kelompok gerilyawan lainnya, melakukan perjalanan ke Indonesia. Indonesia menegaskan kembali dukungan terhadap proses perdamaian Afghanistan.

Pada 2017 silam Departemen Pertahanan AS sukses mencegah publikasi laporan independen tentang situasi sosial politik di Afghanistan. Di dalamnya termuat sebuah rahasia gelap yang mengakar lama di negeri yang kerap disebut sebagai kuburan kerajaan itu, yakni tradisi pedofilia kaum penguasa dan bertahta.

Laporan tersebut menyimpan bom waktu. Koalisi barat membutuhkan bantuan para warlords dan pemuka suku. Namun kebiasaan mereka memelihara bocah Bacha Bazi alias bocah penari untuk dijadikan budak seks menempatkan militer AS dalam posisi pelik. Pentagon tidak berdaya menggusur praktik yang telah mendarah daging tersebut tanpa memicu amarah para penguasa lokal.

Keberadaan Bacha Bazi erat berkaitan dengan status sosial di Afghanistan. Mereka tidak dipandang terlarang atau homoseksual dalam masyarakat yang cendrung misoginik, melainkan sebagai budak seks yang halal. Para bocah itu pandai menari dan tidak jarang mengalami penindasan atau kekerasan dari para patronnya. Dalam beberapa kasus, bocah Bacha Bazi dibunuh dan disiksa ketika mencoba melarikan diri.

Tahun 2013 silam Komisi Independen Hak Azasi Manusia membuat laporan mendalam tentang budaya tercela itu. Menurut AIHRC sebanyak 56% pelaku pedofilia yang melibatkan Bacha Bazi berusia antara 31 hingga 50 tahun. Meski diklaim sebagai tradisi penguasa, 64% pelaku Bacha Bazi merupakan warga biasa.

Ironisnya pelaku diuntungkan oleh situasi muram pendidikan dini di Afghanistan. Sekitar 87% bocah Bacha Bazi mengaku tidak bersekolah dan 58% tidak bisa membaca. Hampir semua bocah mengklaim dipaksa melakukan hubungan seksual. Sekitar 90% korban berusia antara 13 hingga 18 tahun.

Seorang perwira militer AS dikabarkan dipecat lantaran memukul seorang komandan militer Afghanistan ketika ia menemukan seorang bocah diborgol di atas ranjang pribadi sang komandan. Kisah serupa menimpa sejumlah perwira lain yang ditugaskan mengawal militer Afghanistan pasca penarikan mundur pasukan AS di Afghanistan.

Sejak 2017 pemerintah Afghanistan mulai aktif memburu para pelaku pedofilia, antara lain dengan mengharamkan Bacha Bazi. Namun menurut laporan UNICEF, proses penyidikan sering berakhir kosong tanpa dakwaan. Berbagai pihak mencurigai maraknya praktik nepotisme dan korupsi mempersulit upaya mengakhiri praktik sesat tersebut.

Sebagian besar korban Bacha Bazi ditolak oleh keluarga lantaran dianggap membawa aib. Banyak yang melarikan diri sebagai pengungsi, sementara yang lain berusaha mencari nafkah lewat satu-satunya kemampuan yang mereka pelajari sebagai Bacha Bazi, yakni menari. (rzn/yf - vice, hindustan, thejournal, unicef, aihrc, nypost)