Pemerintah Afrika Selatan mengaku telah mengajukan permintaan mendesak kepada Mahkamah Internasional (ICJ) terkait operasi militer Israel di Rafah.

Mereka memohon agar pengadilan tinggi tersebut mempertimbangkan untuk menggunakan wewenangnya terkait keputusan Israel memperluas operasi militer ke Rafah demi mencegah pelanggaran hak-hak warga Palestina di Gaza.

Kantor kepresidenan Afrika Selatan dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa "mereka sangat prihatin akan serangan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rafah, sebagaimana diumumkan oleh Negara Israel, yang telah menyebabkan dan akan mengakibatkan pembunuhan, kerusakan dan kehancuran dalam skala besar.”

"Ini merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat diperbaiki terhadap Konvensi Genosida dan Perintah Pengadilan tanggal 26 Januari 2024," lanjut pernyataan itu.

Sebelumnya pada bulan lalu, dalam gugatan yang diajukan oleh Afrika Selatan, ICJ telah memerintahkan Israel untuk mengambil semua tindakan sesuai kewenangannya guna mencegah pasukannya melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza.

Jerman suarakan keprihatinan

Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock pada Selasa (13/02) juga menyatakan keprihatinannya atas rencana Israel untuk melancarkan serangan besar-besaran di kota Rafah di Gaza Selatan.

"Saya sangat prihatin dengan pengumuman pemerintah Israel mengenai operasi militer darat besar-besaran di Rafah,” kata Baerbock dalam sebuah konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Palestina Riad al-Malki di ibu kota Jerman, Selasa (13/02).

"Tentu saja, sangat jelas bahwa di Rafah juga terdapat jaringan organisasi teroris Hamas yang sangat besar,” lanjutnya seraya menambahkan bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri dari aksi terorisme.

Baerbock kemudian melanjutkan pernyataannya dengan mengatakan bahwa Israel memiliki kewajiban untuk menjamin "koridor yang aman” bagi warga sipil di Rafah.

"Jika tindakan terhadap organisasi teror di Rafah harus diambil sekarang, maka sudah menjadi tanggung jawab tentara Israel pula untuk menyediakan koridor yang aman bagi orang-orang yang mencari perlindungan di sana,” tambah Baerbock.

Baerbock dijadwalkan akan kembali melakukan kunjungan selama dua hari ke Israel pada Rabu (14/02) untuk melanjutkan pembicaraan politik.

Berlin mendukung pembentukan negara Palestina di masa depan sebagai bagian dari solusi dua negara yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Jutaan orang berlindung di Rafah

Menurut beberapa badan PBB, sekitar 1,5 juta orang berlindung di dalam dan sekitar kota Rafah. Mereka pergi meninggalkan wilayah Gaza utara sejak Israel melancarkan operasi militer besar-besaran untuk membasmi Hamas pascaserangan teror pada 7 Oktober tahun lalu.

Menurut Presiden AS Joe Biden, operasi militer di Rafah "tidak boleh dilanjutkan tanpa rencana yang kredibel” yang mampu menjamin keselamatan orang-orang yang berlindung di sana.

Hal itu ia sampaikan saat menerima kunjungan Raja Yordania Abdullah II pada Senin (12/02).

"Banyak orang di sana yang menjadi pengungsi, mereka berkali-kali mengungsi, melarikan diri dari kekerasan di utara, dan sekarang mereka berkumpul di Rafah, terpapar dan rentan. Mereka perlu dilindungi,” kata Biden.

gtp/rs (AFP, AP, Reuters, dpa)