Empat dekade lalu, Selat Hormuz pernah menunjukkan kerentanannya. Selama perang Iran-Irak pada 1980 hingga 1988, kedua pihak yang bertikai berulang kali menargetkan kapal tanker minyak yang melewati selat tersebut. Saat itu salah satu jalur utama distribusi minyak dunia berubah menjadi medan perang.

Lantas Arab Saudi memutuskan membangun Jalur Pipa Timur-Barat yang melintasi semenanjung gurun menuju pelabuhan Yanbu di Laut Merah. Bertahun-tahun kemudian, Uni Emirat Arab (UEA) mengikuti langkah itu dengan pipa Habshan–Fujairah yang menghubungkan Abu Dhabi ke Teluk Oman.

Kerentanan Hormuz kembali terjadi pada akhir Februari ketika perang Amerika Serikat–Israeldengan Iran pecah. Teheran kembali ke pola ancaman lama yakni menutup selat Hormuz jika diserang. Langkah itu membuat ratusan kapal tanker minyak dan gas terkatung-katung sekaligus menghambat sekitar 1/5 pasokan energi dunia.

Kini perhatian beralih pada upaya mengurangi risiko di Selat Hormuz guna memastikan jalur itu tidak lagi jadi medan perang di masa depan. Pasar energi kini bergantung pada produsen minyak lain untuk meningkatkan produksi. Sementara kekuatan global seperti Cina, India, dan Uni Eropa mendorong percepatan investasi dalam energi terbarukan.

Negara-negara teluk berpacu mencari jalur alternatif di luar Selat Hormuz

Sementara itu, para pemimpin negara Teluk melanjutkan upaya-upaya agar Selat Hormuz tetap bisa dilewati. Mereka menghendaki kapal-kapal yang mengangkut minyak mentah tetap melewati Selat Hormuz dan hendak mengamankan ekspor dalam jangka panjang.

Pada awal April Financial Times melaporkan bahwa Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan negara lainnya aktif mempertimbangkan pembangunan pipa minyak baru serta perluasan terminal ekspor di garis pantai alternatif.

Landon Derentz, Direktur Senior Global Energy Center di lembaga Atlantic Council, menyerukan agar pemerintahan Trump mendukung proyek-proyek baru tersebut melalui pendanaan Amerika Serikat.

“Alih-alih memaksa kapal melintasi titik sempit itu, Amerika Serikat dan para mitranya seharusnya segera membangun jalur di sekitarnya,” tulis Landon dalam analisisnya. “Arab Saudi telah membuktikan bahwa infrastruktur bypass dapat mengurangi sebagian hambatan tersebut. Model itu perlu diperluas secara besar-besaran.”

Saat ini, pipa sepanjang 1.200 kilometer milik Arab Saudi telah beroperasi dengan kapasitas maksimum 7 juta barel per hari. Kapasitas ini meningkat dari 5 juta barel sebelum perang. Sementara itu, pipa Uni Emirat Arab mengalirkan sekitar 1,8 juta barel per hari ke pelabuhan Fujairah.

Arab Saudi dan UEA perlu ‘melipatgandakan’ kapasitas pipa

Meski langkah-langkah tersebut cukup menyelamatkan pasar minyak global, tantangannya tetap ada. Hal tersebut diungkap Robin Mills, CEO Qamar Energy, firma konsultan berbasis di Dubai yang berfokus pada strategi energi dan geopolitik Timur Tengah.

“Sebelum perang, ada sekitar 15 juta barel minyak mentah per hari melewati selat itu,” kata Robin kepada DW. “Untuk menyalurkan seluruh volume ekspor seperti semula, kapasitas pipa perlu dilipatgandakan.”

Financial Times mengutip pejabat dan pakar energi yang menyebut bahwa meski pembangunan pipa baru terbilang mahal, memakan waktu, dan kerap rumit secara politik, langkah itu bisa jadi merupakan satu-satunya cara bagi negara-negara Teluk untuk mengurangi kerentanan terhadap gangguan di masa depan.

Robin menambahkan, rencana jalur alternatif tersebut sebenarnya sudah lama digagas. Namun, proyek yang melibatkan beberapa negara kerap mandek akibat jarak, biaya, serta rivalitas kawasan.

Bagi sebagian negara, tak ada jalan menghindari Selat Hormuz

“Rute baru Arab Saudi atau UEA dapat segera dijalankan dan membutuhkan waktu beberapa tahun untuk dibangun,” ujar Robin. Namun, Kuwait, Bahrain, dan Qatar menghadapi kendala geografis besar, karena tidak memiliki garis pantai alternatif dan hampir seluruh ekspor hidrokarbon mereka melewati Selat Hormuz.

“Mereka kemungkinan besar harus menyalurkan ekspor melalui Arab Saudi atau Iran, yang berarti membutuhkan pipa panjang serta negosiasi politik yang rumit. Setidaknya bisa memakan waktu tiga hingga empat tahun atau lebih.”

Di luar negara-negara Teluk, organisasi internasional juga mendorong solusi kawasan yang lebih luas sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko. Badan Energi Internasional (IEA) mengusulkan pembangunan pipa baru dari Irak menuju pelabuhan Mediterania Ceyhan di Turki.

Direktur Eksekutif IEA, Fatih Birol, mengatakan kepada surat kabar Turki Hurriyet pekan lalu bahwa proyek yang “sangat menarik” itu akan meningkatkan keamanan energi, “terutama dari perspektif Eropa,” dan “persoalan pendanaan dapat diatasi." 

Irak percepat pembangunan pipa ke arah barat

Pipa ekspor Irak di wilayah utara Kirkuk menuju Turki dibangun pada 1970an dan kembali beroperasi pada September 2025 setelah sempat terhenti selama dua setengah tahun. Saat ini, pipa tersebut mengalirkan minyak sekitar 250 ribu barel per hari.

Krisis di Selat Hormuz juga memberi dorongan baru bagi jalur-jalur ke arah barat. Awal bulan ini, pemerintah Irak memajukan lelang proyek Basra–Haditha senilai US$4,6 miliar (sekitar Rp78,2 triliun), yang membentang dari selatan menuju perbatasan Suriah.

Jalur sepanjang 685 kilometer tersebut dipandang sebagai tahap awal yang nantinya dapat diperpanjang ke pelabuhan Aqaba di Laut Merah, Yordania, atau kemungkinan ke Suriah maupun Turki. 

Jika disetujui, kapasitasnya bisa mencapai hingga 3 juta barel per har. Selain itu, Irak juga tengah mempertimbangkan pipa terpisah menuju pelabuhan Duqm di Oman yang berada di Teluk Oman.

Rute darat kian mendapat momentum

Selain pembangunan pipa, negara-negara Teluk juga telah memiliki rencana konkret untuk memperluas jaringan kereta dan jalan yang masih terbatas guna memperlancar ekspor barang selain minyak mentah. Proyek andalan Kereta Gulf Cooperation Council (GCC) menargetkan pembangunan jaringan terintegrasi sepanjang 2.100 kilometer yang menghubungkan enam negara anggota GCC pada 2030.

Jaringan kereta Uni Emirat Arab yang dioperasikan Etihad Rail itu telah meningkatkan layanan angkutan selama perang untuk mengalihkan kontainer dari pelabuhan Teluk yang rentan menuju pelabuhan timur yang lebih aman. Arab Saudi juga menambah kapasitas jaringan relnya serta meluncurkan rute angkutan baru bagi kargo yang sempat terhambat.

Meski upaya ini tidak dapat menampung volume sebesar kapal tanker, langkah tersebut bisa membantu meredakan tekanan pada rantai pasok. Para ahli menilai inisiatif ini akan menjadi semacam “asuransi” penting terhadap potensi penggunaan Selat Hormuz. 

Didukung kekayaan energi yang melimpah, negara-negara Teluk memiliki kekuatan finansial untuk mewujudkan proyek-proyek tersebut. Namun, kemampuan mereka menggalang kemauan politik untuk menyingkirkan berbagai hambatan yang tersisa akan menentukan apakah krisis ini menjadi awal dari berakhirnya dominasi Selat Hormuz atas energi global

 

Editor: Muahmamad Hanafi