Menyusul lengsernya Perdana Menteri Pakistan Imran Khan dalam mosi tidak percaya, para pengamat politik mengatakan pengaturan ulang situasi politik di negara itu dapat memberikan stabilitas jangka pendek. Namun, pengganti Khan dinilai akan segera menghadapi tantangan yang diwarisi dari pemerintah sebelumnya.

Khan telah berusaha untuk menghindari mosi tidak percaya beberapa waktu lalu dengan cara membubarkan parlemen dan menyerukan pemilu yang digelar lebih awal. Langkahnya pun tersebut memicu krisis konstitusional.

Kemudian Mahkamah Agung Pakistan memutuskan bahwa langkah Khan adalah inskonstitusional dan memerintahkan anggota parlemen untuk bertugas kembali melanjutkan mosi tidak percaya.

Pada hari Senin (11/04), Parlemen Pakistan memilih pemimpin oposisi Shahbaz Sharif sebagai perdana menteri baru Pakistan. Sharif merupakan pemimpin partai konservatif liberal Liga Muslim Pakistan.

Perayaan oposisi Pakistan

Setelah berhasil melengserkan Khan, puluhan anggota partai oposisi dilaporkan merayakan kemenangan oposisi di jalan-jalan kota pada hari Minggu (10/04) malam.

"Hari ini, saya mengucapkan selamat kepada seluruh negara," kata Maulana Fazalur Rehman, kepala aliansi oposisi Gerakan Demokratik Pakistan (PDM). "Ini adalah kemenangan konstitusi kita dan seluruh bangsa," tambahnya.

"Ini adalah momen yang menentukan bagi sejarah konstitusional Pakistan," kata mantan Perdana Menteri Pakistan Shahid Khaqan Abbasi kepada DW.

Sementara PM baru Pakistan Shahbaz Sharif mengatakan kepada wartawan bahwa itu adalah hari yang bersejarah bagi negara itu. "Aliansi ini akan membangun kembali Pakistan, dan kami tidak akan terlibat dalam pembohongan politik lawan," kata Sharif.

Pendukung yang marah dari partai pimpinan Khan, Tehreek-e-Insaf (PTI) meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika sebagai respons terpilihnya Sharif. Sebelumnya, Khan telah membuat tuduhan yang tidak berdasar bahwa AS telah berkolusi dengan partai-partai oposisi untuk menyingkirkannya.

Khan telah menyerukan demonstrasi menentang apa yang disebutnya sebagai upaya untuk "membangun" pemerintahan baru oleh "kekuatan asing."

Bagaimana situasi Pakistan ke depan?

Beberapa pengamat politik dan pakar hukum mengatakan lengsernya Khan adalah kemenangan bagi konstitusi dan demokrasi di Pakistan. Namun, apakah pemerintahan baru akan membawa stabilitas kepada negara Asia Selatan tersebut masih menjadi pertanyaan terbuka.

"Putusan ini telah memberikan kemenangan besar bagi demokrasi dan konstitusi Pakistan, dan dapat dimengerti bahwa pihak oposisi senang bahwa sekarang akan memiliki kesempatan untuk mengambil alih kekuasaan,” kata penamat politik Asia Selatan dari Woodrow Wilson Center for Scholars yang berbasis di Washington, Michael Kugelman, kepada DW.

"Tapi, setelah euforia mereda, kemungkinan akan terjadi kebangkitan yang keras. ... Ini akan mewarisi kekacauan ekonomi yang mengerikan," katanya.

Di bawah Khan, Pakistan memasuki krisis ekonomi, dengan inflasi dan pengangguran yang meroket. Ketidakstabilan politik telah memperburuk kesengsaraan ekonomi Pakistan, karena Rupee tercatat jatuh ke titik terendah sepanjang masa terhadap dolar AS pada Kamis (07/04).

"Ketika dolar AS terus melambung, krisis ekonomi besar-besaran sedang menatap negara itu," tulis Sharif di akun Twitternya.

"Putusan pengadilan membuat Pakistan kembali ke jalur untuk memiliki pemerintahan yang fungsional. Ini adalah sinyal bagus untuk pasar yang gelisah karena ketidakpastian dalam beberapa hari terakhir. Tetapi jalan menuju stabilitas masih panjang," jelas pakar ekonomi Khurram Husain kepada DW.

"Pemerintah baru harus masuk, dan segera mengupayakan dimulainya kembali program IMF (Dana Moneter Internasional), dan di sepanjang jalan itu harus membuat keputusan sulit yang diperlukan untuk mewujudkannya. Jalan ke depan tidak mudah, tapi setidaknya sekarang sudah terbuka," tambah Husain.

Namun, penggulingan Khan juga dinilai dapat memicu babak baru ketidakstabilan politik di negara dengan sejarah intervensi militer dalam politik. Pakistan sendiri telah mengalami empat kali kudeta militer sejak mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1947.

"Oposisi juga akan menghadapi kemarahan PTI, yang akan memburunya tanpa henti," kata Kugelman.

"Khan akan dapat mengeluarkan narasi tentang pengorbanan, yang berakar pada gagasan bahwa konspirasi internasional menggulingkannya dari kekuasaan, dan menggunakan ini untuk mengumpulkan basisnya dan mempersiapkan langkah politik besar berikutnya," tambahnya.

Kemenangan konstitusional bagi Pakistan?

"Mahkamah Agung memblokir apa yang pada dasarnya adalah kudeta sipil," kata pakar hukum Osama Malik kepada DW.

"Dalam sistem di mana ada trikotomi kekuasaan, ketika cabang eksekutif menyerang legislatif, itu menjadi tugas yudikatif untuk melindungi legislatif. Ketua hakim dan rekan-rekan hakimnya telah memenuhi tugas itu dan memberikan dukungan bagi demokrasi Pakistan yang baru lahir," ujar Malik.

Atika Rehman, seorang jurnalis surat kabar Pakistan Dawn, mengatakan kepada DW bahwa MA Pakistan memutuskan mosi tidak percaya adalah "keputusan penting" yang menjunjung tinggi "supremasi" konstitusi Pakistan.

"Di masa lalu, ada bab-bab gelap yang menodai demokrasi kita. Pengadilan membuktikan bahwa hari-hari itu memang di masa lalu. Ini putusan yang sangat disambut baik," tambahnya.

Rehman pun menambahkan bahwa Sharif akan mendapat banyak tantangan "serius dan bercabang" dalam kepemimpinannya.

"Ketidakstabilan politik akan semakin menjerumuskan ekonomi, dan, dengan harga komoditas yang sudah tinggi sebelumnya, itu dapat menciptakan keresahan publik," ungkap Rehman. "Situasi menjadi tidak dapat dipertahankan dan membutuhkan tindakan segera dan berpandangan jauh ke depan untuk memberikan bantuan kepada rakyat."

(rap/pkp)