Pandemi virus corona menyebabkan sektor pariwisata menderita kerugian sekitar 460 miliar dolar dari Januari hingga Juni 2020, kata Organisasi Pariwisata Dunia di Madrid. Angka ini 5 kali lebih tinggi daripada kemunduran selama krisis keuangan dan ekonomi global tahun 2009.

Norbert Fiebig, presiden Asosiasi Perjalanan Jerman DRV), mengatakan ini adalah "saatnya untuk pendekatan terkoordinasi guna memulihkan perjalanan yang aman." Dia berharap pada kartu vaksinasi dan tes cepat corona - strategi yang juga dipromosikan para politisi. Uni Eropa 25 Februari lalu memutuskan untuk memperkenalkan kartu vaksinasi standar bagi pelancong pada musim panas 2021.

Apakah orang yang sudah divaksinasi akan mendapat kelonggaran melakukan perjalanan, masih jadi debat kontroversial di Eropa. Jerman termasuk negara yang kurang setuju, sedangkan Estonia, Polandia dan Islandia sudah mengizinkan masuk pelancong yang punya sertifikat vaksinasi.

Menurut survei terbaru organisasi pariwisata PBB UNWTO, sektor ini secara global mengalami penurunan sampai 74%, dengan lebih 100 juta pekerjaan terkait dengannya. Tahun 2021 juga diprediksi masih tetap akan menghadapi hambatan pembatasan perjalanan. Tren yang muncul adalah liburan di rumah, liburan berbasis alam, dan lebih banyak minat pada perjalanan ramah lingkungan.

Tahun Baru Imlek biasanya adalah masa ratusan juta warga Cina melakukan perjalanan mudik ke kampung halamannya. Tapi tahun ini, pemerintah Cina menghentikan layanan penerbangan dan kereta api menjelang 12 Februari, terutama untuk Beijing. Warga Cina diminta menahan diri dan tidak bepergian untuk mencegah peningkatan infeksi yang bisa menyebabkan "lockdown besar-besaran".

Israel akhir Januari menangguhkan sebagian besar penerbangan internasional selama hampir seminggu. Langkah itu dimaksudkan untuk mencegah virus mutasi masuk ke negara itu. Sampai 40 persen kasus baru di Israel disebabkan oleh mutasi COVID-19 dari Inggris, B117.

Sepuluh bulan setelah perbatasan ditutup, wisatawan internasional akhirnya diizinkan kembali ke Sri Lanka. Mulai 21 Januari, turis diizinkan masuk dengan mematuhi peraturan keamanan yang ketat, menunjukkan tes PCR negatif, dan tinggal di hotel karantina selama 14 hari.

Warga Australia kembali diizinkan berlibur ke Selandia Baru awal 2021 dengan sistem "gelembung perjalanan". Setelah berbulan-bulan penutupan perbatasan, Selandia Baru mengizinkan lagi wisatawan dari Australia datang tanpa persyaratan harus dikarantina. Warga Selandia Baru sudah diizinkan berkunjung ke Australia tanpa karantina sejak Oktober 2020.

Awal Desember tahun lalu, kapal pesiar Aida pertama kali melaut lagi menuju Canary Islands di Spanyol. Kapal yang dirancang untuk 3300 penumpang itu hanya akan membawa 50 persen penumpang. Semua penumpang harus menunjukkan sertifikat tes corona negatif, tidak lebih dari 72 jam. Di atas kapal, ada protokol kesehatam yang ketat bagi wisatawan dan pegawai. (hp/vlz)

Infeksi COVID-19 meningkat secara eksponensial di Asia Tenggara dalam beberapa bulan terakhir. Negara-negara seperti Laos, Thailand dan Vietnam telah berhasil mengurangi penyebaran virus pada 2020, tetapi saat ini mereka tengah berjuang mengatasi gelombang baru, seperti yang dihadapi Indonesia.

Hingga Minggu (18/07), Indonesia telah melaporkan 73.582 kematian akibat COVID-19 dan lebih dari 2,8 juta kasus yang dikonfirmasi sejak awal pandemi. Pekan lalu, negara itu melampaui India dan Brasil dalam tingkat infeksi baru. Para ahli meyakini jumlah kasus sebenarnya bisa jauh lebih tinggi. Warga putus asa mencari tabung oksigen dan tempat tidur rumah sakit.

Sistem perawatan kesehatan dan rumah sakit di Indonesia berjuang untuk mengimbangi masuknya pasien baru COVID-19. Dengan populasi sekitar 270 juta, negara itu sangat terpukul oleh wabah corona setelah perayaan Idul Fitri bulan Mei lalu, yang membuat jutaan orang melakukan perjalanan ke luar daerah. Kasus infeksi melonjak akibat varian Delta yang sangat menular.

Pada tahun 2020, para pejabat Vietnam dipuji karena secara efisien sukses menahan penyebaran virus corona. Namun, ketika varian Delta merebak luas, jumlah infeksi di negara itu meningkat tajam. Pemerintah Vietnam saat ini menempatkan seluruh wilayah selatan dalam penguncian selama dua minggu, karena infeksi COVID-19 dikonfirmasi melebihi 3.000 kasus.

Pengunjuk rasa Thailand menyerukan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha untuk mundur karena tidak mampu menangani pandemi COVID-19. Demonstrasi berlangsung ketika kerajaan mencatat rekor tingkat infeksi virus corona. Rumah sakit di seluruh negeri berada di bawah tekanan.

Sektor pariwisata Thailand juga terdampak parah oleh pandemi corona. Ketika Bangkok dan provinsi sekitarnya berjuang menghadapi lonjakan COVID-19, pemerintah justru mendorong rencana untuk membuka kembali pulau resor populer Phuket sebagai upaya menyelamatkan ekonomi.

Pemerintah Thailand lambat dalam pengadaan vaksin. Negara gajah putih itu mulai memvaksinasi tim medis pada Februari dan memulai kampanye vaksinasi massal pada Juni dengan suntikan AstraZeneca yang diproduksi secara lokal dan mengimpor dosis Sinovac buatan Cina. Upaya vaksinasi Thailand sejauh ini lambat dan tidak menentu.

Masyarakat Malaysia tengah berjuang melawan COVID-19. Beberapa warga telah menemukan cara baru untuk meminta bantuan, yakni dengan mengibarkan bendera putih di luar rumah. Kampanye #benderaputih ramai dibicarakan di media sosial. Malaysia telah memberlakukan lockdown secara nasional sejak 1 Juni lalu untuk mengurangi lonjakan infeksi COVID-19.

Kudeta militer menghambat akses masyarakat ke fasilitas perawatan kesehatan di Myanmar. Banyak dokter menolak bekerja di rumah sakit untuk menunjukkan perlawanan mereka terhadap junta. PBB telah memperingatkan Myanmar karena berpotensi menjadi "negara penyebar super", lantaran meningkatnya kasus infeksi dan vaksinasi yang lambat.

Seperti negara-negara Asia Tenggara lainnya, Filipina mengalami pasokan vaksin yang terbatas dan peluncuran vaksin yang lambat. Pakar kesehatan mengatakan negara itu mungkin menjadi yang terakhir di kawasan Asia Tenggara mencapai kekebalan kelompok. Melihat kondisi saat ini, pihak berwenang mungkin membutuhkan waktu dua tahun atau lebih untuk memvaksinasi setidaknya 75% dari populasi. (ha/hp)