Minggu (29/3), sebuah proyektil meledak di dekat pos UNIFIL sekitar Adchit al-Qusayr di Lebanon selatan. Seorang tentara pasukan perdamaian Indonesia tewas, sementara satu lainnya mengalami luka parah. Hanya sehari setelahnya, dua tentara PBB lainnya asal Indonesia tewas setelah ledakan terjadi di dekat Bani Hayyan, menghancurkan kendaraan mereka.

Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mengutuk serangan "keji” tersebut, sementara juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia menekankan agar semua pihak yang terlibat dalam konflik "menghormati hukum humaniter internasional” serta menyatakan bahwa keamanan pasukan perdamaian harus menjadi "prioritas utama”.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga turut mengecam keras insiden tersebut. Bersama Prancis, Indonesia mengajukan permintaan rapat darurat Dewan Keamanan PBB terkait insiden terbaru ini.

Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, Sersan Satu Muhammad Nur Ichwan, Prajurit Kepala Farizal Rhomadhon yang tewas adalah korban pertama dalam misi UNIFIL sejak pertempuran Israel dan Hizbullah kembali memanas di Lebanon.

Panglima TNI dalam laporan Detik.com menyatakan bahwa ketiga prajurit yang gugur dalam misi perdamaian PBB ini mendapatkan KPLM OMSPA atau Kenaikan Pangkat Luar Biasa Militer Selain Perang Anumerta serta beberapa santunan seperti santunan tunai, beasiswa anak, hingga gaji terusan yang akan disalurkan kepada keluarga korban.  Sebelumnya, dikabarkan tujuh tentara UNIFIL turut terluka akibat serangan roket Israel.

Pada awal Maret, Hizbullah, yang dikategorikan sejumlah negara - termasuk Amerika Serikat dan Jerman - sebagai organisasi teroris, menembaki Israel dengan sejumlah pesawat nir awak dan roket. Ini merupakan reaksi terhadap serangan bersama Israel dan AS terhadap Iran, yang dianggap sebagai pendukung terbesar Hizbullah, yang dimulai beberapa hari sebelumnya.

Tentara Israel langsung merespons dengan serangan udara besar-besaran menyasar posisi-posisi Hizbullah di seluruh Lebanon, yang diperluas pada (16/3) dengan operasi darat di selatan negara tersebut.

Gagal lucuti senjata Hizbullah

Israel sebelumnya telah beberapa kali meminta pasukan PBB untuk mundur dari wilayah perbatasan tersebut karena Hizbullah menggunakan posisi di dekat pangkalan PBB tersebut untuk menyerang Israel.

Salah satu tujuan utama tentara Israel adalah menciptakan zona keamanan permanen yang bebas dari Hizbullah di Lebanon Selatan, yang rencananya membentang dari perbatasan Israel hingga Sungai Litani yang berjarak sekitar 30 kilometer.

Faktanya, pembentukan dan pemantauan zona penyangga semacam ini telah menjadi misi UNIFIL yang telah ada sejak tahun 1978. Namun misi ini diperluas secara signifikan di tahun 2006 seiring dengan pecahnya Perang Lebanon Ketiga.

Di tahun tersebut, PBB mengeluarkan Resolusi PBB 1701, yang menetapkan bahwa Hizbullah harus mundur sepenuhnya ke belakang Sungai Litani. Misi UNIFIL seharusnya memastikan hal ini bekerja sama dengan tentara reguler Lebanon. Untuk itu, jumlah pasukannya ditingkatkan dari 2.000 menjadi 15.000 tentara dan dilengkapi dengan misi angkatan laut. Militer Jerman juga turut serta dalam misi ini.

Namun, tujuan pembubaran kelompok-kelompok militan di Lebanon selatan secara faktual tidak pernah tercapai dengan misi PBB. Meskipun ada peningkatan kehadiran PBB, Hizbullah berhasil membangun gudang senjata yang masif dan mendirikan pos-posnya sendiri bahkan dekat perbatasan langsung dengan Israel.

Berjalan hampir setengah abad dengan hasil yang mengecewakan 

Hasil yang diperoleh setelah hampir 50 tahun kehadiran PBB pun cenderung mengecewakan. Selama beberapa dekade, misi ini sebenarnya berfungsi sebagai satu-satunya saluran komunikasi langsung antara militer Israel dan militer reguler Lebanon untuk mengklarifikasi kesalahpahaman dan mencegah eskalasi yang tidak disengaja.

Dalam misi ini UNIFIL juga diharapkan membantu angkatan bersenjata reguler Lebanon untuk memperkuat otoritas negara di bagian selatan negara tersebut. Bagian misi maritim ini bertugas memantau perbatasan laut Lebanon dan mencegah penyelundupan senjata sementara misi patroli UNIFIL memastikan penduduk sipil di wilayah tersebut terlindungi.

Namun, terlepas dari segala upaya yang dilakukan, tentara Lebanon tidak pernah berhasil mengalahkan Hizbullah. Pertempuran antara Hizbullah dan tentara Israel kerap terjadi berulang kali selama beberapa tahun dan dekade terakhir.

Selain itu, pasukan Helm Biru PBB memiliki mandat terbatas. Mereka, tidak boleh menggeledah properti pribadi warga Lebanon, tidak boleh melakukan pemeriksaan kapal secara mandiri di lepas pantai, dan harus melaporkan objek yang mencurigakan kepada tentara Lebanon. Penggeledahan hanya boleh dilakukan di hadapan tentara Lebanon.

Prosedur ini telah sangat membatasi efektivitas untuk menghentikan penyelundupan senjata di masa lalu. Lebih dari 1.200 warga Lebanon tewas dan ratusan ribu lainnya mengungsi hanya pada bulan Maret, upaya perlindungan penduduk sipil sangat tidak memadai.

Misi UNIFIL akan segera berakhir

Meskipun terdapat masalah yang tak terelakkan, PBB dan pemerintah Lebanon hingga kini tetap mempertahankan misi UNIFIL. Bagi pemerintah di Beirut, pasukan helm biru tersebut selama ini menjadi mitra penting untuk dapat melawan Hizbullah.

Sekretaris Jenderal PBB Guterres memandang UNIFIL sebagai faktor stabilisasi penting di kawasan tersebut, tanpanya situasi di Lebanon Selatan akan cepat berada di luar kendali.

Negara-negara penyumbang pasukan perdamaian selain Indonesia, yaitu Prancis, Italia, dan Spanyol, mengecam keras penembakan terhadap pasukan PBB. Mereka menuntut agar Israel menghormati kewajiban internasional dalam serangannya dan menjamin keamanan personel PBB.

Sebaliknya, Israel dan AS secara khusus berulang kali melontarkan kritik tajam terhadap misi UNIFIL: Pasukan Helm Biru dianggap terlalu mahal, terlalu lemah, dan tidak efisien dalam memerangi Hizbullah. Milisi tersebut bahkan memanfaatkan pos-pos PBB sebagai "perisai” untuk melancarkan serangan roket ke Israel.

Pemerintah AS menyebut misi tersebut "gagal total”. AS memotong kontribusi keuangan untuk UNIFIL sebesar puluhan juta dolar dan mendesak pengurangan jumlah pasukan secara signifikan. Tekanan besar dari Washington inilah yang pada akhirnya menjadi penentu misi PBB tersebut tidak diperpanjang dan akan berakhir pada akhir 2026.

Mulai tahun 2027, Tentara Lebanon diharapkan dapat secara mandiri memastikan pelucutan senjata permanen Hizbullah dan menjaga keamanan di Lebanon Selatan. Namun, para ahli internasional meragukan kemampuan Tentara Lebanon untuk melakukan hal tersebut.

Uni Eropa berencana untuk meluncurkan misi sendiri mulai tahun depan guna memperkuat angkatan bersenjata Lebanon. Namun, misi tersebut hanya akan berfokus pada konsultasi, pelatihan, dan pendidikan. Pengiriman pasukan sendiri sebagai pengganti UNIFIL tidak direncanakan.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

Diadaptasi oleh Sorta Caroline

Editor: Ayu Purwaningsih