Sekitar 270 juta penduduk India masih hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut Indeks Perbudakan Global, negeri raksasa di Asia Selatan itu saat ini masih mencatat jumlah pekerja paksa sebanyak 18.354.700 orang. Sebagian besar bekerja di sektor informal. Sementara sisanya berprofesi prostitusi atau pengemis.

Maraknya migrasi internal kaum buruh menjadikan Cina lahan empuk buat perdagangan manusia. Pemerintah di Beijing sendiri mengakui hingga 1,5 juta bocah dipaksa mengemis, kebanyakan diculik. Saat ini lebih dari 70 juta penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut Indeks Perbudakan Global, Cina masih memiliki sekitar 3.388.400 budak.

Sebanyak 2.134.900 penduduk Pakistan bekerja sebagai budak di pabrik-pabrik dan lokalisasi. Angka perbudakan tertinggi tercatat di dua provinsi, Sindh dan Punjab. Sejumlah kasus bahkan mengindikasikan orangtua di sejumlah wilayah di Pakistan terbiasa menjual putrinya untuk dijadikan pembantu rumah tangga, pelacur, nikah paksa atau sebagai bayaran untuk menyelesaikan perseteruan dengan suku lain.

Indeks Perbudakan Global mencatat sebanyak 1.531.500 penduduk Bangladesh bekerja sebagai budak. Hampir 80% di antaranya adalah buruh paksa, sementara sisanya dijual untuk dinikahkan atau dijadikan prostitusi. Saat ini Bangladesh mencatat 390.000 perempuan menjadi korban pelacuran paksa.

Uzbekistan adalah produsen kapas terbesar keenam di dunia. Selama musim panen ratusan ribu penduduk dipaksa bekerja tanpa bayaran. Pemerintah berupaya memerangi praktik tersebut. Tapi Indeks Perbudakan Global 2016 mencatat tahun lalu sebanyak 1.236.600 penduduk masih bekerja sebagai budak di Uzbekistan.

Berbeda dengan negara lain, sebanyak 1.100.000 budak di Korea Utara bukan bekerja di sektor swasta, melainkan untuk pemerintah. Eksploitasi buruh oleh pemerintah Pyongyang sudah lama menjadi masalah. Saat ini sebanyak 50.000 buruh Korut dikirim ke luar negeri oleh pemerintah untuk bekerja dengan upah minim. Program tersebut mendatangkan lebih dari 2 miliar Dollar AS ke kas negara.

Pasar tenaga kerja Rusia yang mengalami booming sejak beberapa tahun silam banyak menyerap tenaga kerja dari berbagai negara bekas Uni Sovyet seperti Ukraina, Uzbekistan, Azerbaidjan atau bahkan Korea Utara. Saat ini sebanyak 1.048.500 buruh paksa bekerja di Rusia. Celakanya langkah pemerintah yang kerap mendiskriminasi buruh dari etnis minoritas justru membantu industri perbudakan.

Tidak sedikit perempuan Nigeria yang dijual ke Eropa untuk bekerja di industri prostitusi. Namun sebagian besar buruh paksa mendarat di sektor informal di dalam negeri. Tercatat sebanyak 875.500 penduduk Nigeria bekerja di bawah paksaan.

Serupa dengan negara-negara Afrika Sub Sahara lain, Republik Demokratik Kongo mencatat angka tertinggi dalam kasus perbudakan anak. Sebagian besar bekerja di sektor informal, prostitusi atau bahkan dijadikan tentara. Jumlah budak di RD Kongo mencapai 873.100 orang.

Menurut catatan Walk Free Foundation, kebanyakan buruh paksa di Indonesia bekerja di sektor perikanan dan konstruksi. Paksaan juga dialami tenaga kerja Indonesia di luar negeri seperti di Arab Saudi atau Malaysia. Secara umum Indonesia berada di urutan kesepuluh dalam daftar negara sarang perbudakan dengan jumlah 736.100 buruh paksa.

Jika Putri Sheikha Hamda Alnehayan dan 7 putrinya datang ke Brussel, mereka tinggal di hotel mewah Conrad. Juga di tahun 2008. Mereka menyewa seluruh tingkat selama berbulan-bulan. 20 pembantu memenuhi kebutuhan mereka selama 24 jam, tanpa diberi makan, tanpa tempat tidur, tanpa izin tinggal dan tanpa izin kerja.

Keluarga Alneyahan termasuk yang paling berpengaruh di UEA. Sebelumnya mereka membeli klub sepak bola "Manchester City". Delapan putri keluarga itu kini dihadapkan ke pengadilan dengan tuduhan perdagangan manusia dan pelanggaran UU pekerjaan. Para pembantu juga harus tidur di lantai dan terus-menerus dimaki, kata Patricia Le Cocq dari organisasi HAM Myria. (Foto: Hotel Conrad)

Situasi mengenaskan itu terungkap setelah salah seorang pembantu lari dan melapor ke polisi. Pihak berwenang kemudian menemukan bukti pelanggaran di hotel itu, dan diajukan ke pengadilan. Tapi baru 9 tahun setelahnya 8 putri itu harus menghadap hakim. Pengacara keluarga kerajaan itu mengkritik bahwa pemeriksaan polisi tidak sesuai hukum. Oleh sebab itu kasus harus diproses melalui banyak tangan.

Penyebab lain, kasus semacam ini jarang diberitakan media. Demikian Nicholas McGeehan dari HRW. Ini bukan pertama kalinya, pembantu dibawa dari negara-negara Arab ke Eropa tanpa ijin kerja, kemudian dianiaya. Januari 2017, sebuah keluarga Dubai membawa 3 pembantu asal Filipina ke Wina. Mereka bekerja tanpa henti dan dicaci-maki jika melakukan kesalahan hingga mereka takut akan mengalami kekerasan.

Mereka juga lari dan menuntut majikan. Dengan bantuan organisasi HAM Austria kasus mereka bisa sampai ke pengadilan Straßburg. Tapi pengadilan menutup kasus karena tidak ada kemungkinan menang. Antara Austria dan Dubai tidak ada perjanjian yang mengatur masalah seperti ini. Dan yang bertanggungjawab sudah lama meninggalkan Austria. Foto: Gedung kehakiman Belgia, di sini kasus 8 putri diproses.

Organisasi HAM sudah lama mengecam perbudakan modern di negara-negara Teluk. Akibat kemiskinan, pria dan perempuan mencari pekerjaan kepada penyalur di negara asal, misalnya Bangladesh, India, Sri Lanka. Mereka dijanjikan gaji besar. Ketika tiba di Arab Saudi, Bahrain atau UEA mereka menghadapi realita hidup yang pedas. Foto: Pekerja imigran ilegal Indonesia bersiap untuk berangkat ke Arab Saudi

Banyak orang kaya Arab adakan perjalanan ke Eropa untuk berlibur, berobat atau bekerja. Perlakuan buruk mereka terhadap pembantu tidak melanggar hukum di negara asal, seperti selalu dikatakan 8 putri dari keluarga Alnehayan untuk membela diri, kata Patricia le Cocq. Tetapi itu melanggar UU di negara-negara Eropa. Karena para pembantu tidak punya ijin kerja, Myria menyebutnya "perdagangan manusia".

Kalau pengadilan memutuskan bersalah, 8 putri itu bisa divonis penjara atau ganti rugi. Tapi pelanggaran sudah terjadi 9 tahun lalu, sehingga hukuman bisa ringan. Selain itu, jika vonisnya penjara, diragukan bahwa pemerintah UEA akan menyerahkan 8 putri itu. Tapi HRW positif. Setidaknya kasus itu membuat orang lebih sadar akan pelanggaran HAM di negara-negara teluk. Penulis: N. Niebergall (ml/ap)

Sejak kecil hidup adalah perjuangan bagi anak perempuan Afghanistan. 87% dibiarkan buta huruf, dan 70-80% dipaksa menikah. Punya keluarga juga jadi tantangan besar. Jumlah kematian perempuan ketika hamil dan 42 hari setelah keguguran mencapai 400 dari 100.000 (untuk bandingan: di Inggris hanya 8). Di samping itu tingkat KDRT sangat tinggi. Foto: perempuan sedang menunggu layanan medis di Kabul.

Kongo adalah salah satu negara dengan tingkat kekerasan bermotif seksual paling tinggi di dunia. American Journal of Public Health memperkirakan, 1.150 perempuan diperkosa tiap hari di negara ini, yang berarti 420.000 per tahun. Kondisi kesehatan perempuan juga sangat buruk, 57% perempuan hamil dinyatakan menderita anemia, atau kekurangan sel darah merah.

Banyak praktek budaya dan agama di Pakistan jadi ancaman bagi perempuan, terutama nikah paksa, serangan air keras, hukum rajam. Menurut Komisi HAM Pakistan, per tahun lebih dari 1.000 anak dan perempuan jadi korban pembunuhan demi kehormatan. 90% alami kekerasan domestik. Foto: protes 29 Mei 2014 atas pembunuhan wanita hamil Farzana Parveen oleh keluarganya, karena kawin dengan pria pilihannya.

Walaupun jadi negara demokrasi terbesar di dunia, contoh mengejutkan seperti pemerkosaan massal serta pembunuhan korban perkosaan menunjukkan, India bisa jadi tempat sangat berbahaya bagi perempuan. Peneliti memperkirakan, sekitar 50 juta kasus pembunuhan anak atau janin terjadi dalam tiga dekade terakhir. Jumlah anak yang dipaksa menikah dan penjualan manusia juga jadi ancaman besar.

Tingkat kematian perempuan saat mengandung, perkosaan, mutilasi genital dan kawin paksa sudah jadi masalah sehari-hari perempuan Somalia. Negara ini dianggap tidak punya hukum dan ketertiban. 95% perempuan Somalia menghadapi mutilasi genital pada usia sekitar 4-11 tahun. Dalam usia melahirkan, hanya sekitar 9% perempuan dapat melahirkan dengan fasilitas medis memadai.