Redam Protes, Akses Internet Seluruh Myanmar Kembali Padam
6 Februari 2021
Protes menentang kudeta militer di Myanmar dibalas dengan pemadaman internet. Saat ribuan orang berunjuk rasa di Yangon, junta militer kembali tutup layanan internet di seantero negeri untuk kedua kalinya.
Iklan
Junta militer baru yang berkuasa di Myanmar menanggapi protes yang sedang berlangsung terhadap kudeta baru-baru ini dengan memberlakukan pemadaman akses internet secara nasional, NetBlocks Internet Observatory melaporkan pada hari Sabtu (06/02). Meski internet padam, demonstrasi di negara ini terus digelar dengan sekitar 3.000 massa berkumpul di dekat Universitas Yangon.
Massa meneriakkan seruan: "Kediktatoran militer harus runtuh" dan "Hancurkan kediktatoran." Lebih dari 100 polisi dengan perlengkapan antihuru-hara dikerahkan untuk menghadang para pengunjuk rasa melanjutkan aksi mereka dan massa pun meninggalkan area unjuk rasa tanpa konfrontasi. Namun mereka diharapkan berkumpul lagi di bagian lain di ibu kota pada Sabtu malam.
Seruan untuk memprotes pemerintahan militer telah menyebar secara online dan ungkapan untuk menyatakan perbedaan pendapat jadi lebih berani.
Pemadaman internet hari Sabtu adalah kali kedua yang dilakukan oleh militer sejak melakukan kudeta tahun ini, yang pertama terjadi pada 2 Februari ketika militer menangkap pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan pemimpin lainnya.
Aung San Suu Kyi: Ironi Pejuang Kemerdekaan
Aung San Suu Kyi dari Myanmar memiliki komunitas global yang mendukungnya ketika dia menjadi tahanan politik belasan tahun. Namun, dalam beberapa tahun terakhir dia dihujani protes soal militer membantai Muslim Rohingya.
Foto: picture-alliance/dpa
Lahir untuk demokrasi
Aung San Suu Kyi lahir tanggal 19 Juni 1945 di Yangon, yang dulu merupakan ibu kota Myanmar di yaman koloni Inggris. Ia anak perempuan pahlawan nasional Jenderal Aung San yang menjadi korban serangan tahun 1947. Suu Kyi mengenyam pendidikan di Inggris dan pulang ke Myanmar pada akhir 1980an. Dia menjadi tokoh kunci dalam pemberontakan 1988 melawan kediktatoran militer di negara tersebut.
Foto: dapd
Tahanan Rumah
Tahun 1989, sesaat sebelum pemilu, Aung San Suu Kyi untuk pertama kalinya menjadi tahanan rumah. Hampir selama 15 tahun ini hanya mendekam di rumahnya. Setelah tahun 1995, Suu Kyi dilarang bertemu kedua putra dan suaminya, Michael Aris, bahkan setelah suaminya didiagnosis menderita kanker. Aris, terlihat di foto menampilkan gelar doktor kehormatan yang diberikan kepada istrinya.
Foto: TORSTEN BLACKWOOD/AFP
Nobel Perdamaian
Tahun 1991 Aung San Suu Kyi diberi penghargaan Nobel Perdamaian bagi "usahanya memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia." Karena ia khawatir, junta militer tidak akan mengizinkannya kembali ke Myanmar, putranya Kim yang menerima penghargaannya di Oslo. Setelah 20 tahun berselang, Aung San Suu Kyi baru bisa menyampaikan pidato penerimaannya.
Foto: AP
Bebas dari tahanan rumah
Masa tahanan rumahnya benar-benar berakhir tanggal 13 November 2010. Ini momen yang menandakan proses pendekatan antara Aung San Suu Kyi dan junta militer. Militer tidak ingin terus diisolasi oleh dunia internasional dan Aung San Suu Kyi sadar, bahwa ia hanya akan sukses juga melakukan dialog dengan pihak militer.
Foto: picture alliance/epa/N. C. Naing
Kunjungan Pertama Seorang Presiden AS
Akhir 2012, Presiden AS Barack Obama berkunjung ke Myanmar. Ia bertemu dengan Aung San Suu Kyi di rumah tempat ia menjadi tahanan selama bertahun-tahun. Lewat kunjungannya, Obama seakan menghormati perjuangan sang tuan rumah dan membantu Myanmar keluar dari isolasi.
Foto: Reuters/K. Lamarque
Penghargaan dari Berlin
Tahun 2014 Aung San Suu Kyi berkunjung selama dua hari ke Berlin. Ia bertemu dengan Presiden Jerman Gauck dan meraih penghargaan Willy-Brandt atau upayanya memperjuangkan HAM dan demokrasi. Saat itu ia menegaskan, masa depan demokrasi negaranya masih belum jelas.
Foto: picture-alliance/dpa
Disumpah sebagai anggota parlemen
Usahanya selama puluhan tahun akhirnya membuahkan hasil, dan pada tahun 2012 Suu Kyi diizinkan mencalonkan diri dalam pemilu. Dia memenangkan kursi di parlemen saat Myanmar memulai peralihannya dari pemerintahan militer. Ia menjadi pemenang dalam pemilu tahun 2015, tapi pada akhirnya ia menjabat sebagai menteri luar negeri dan penasihat negara - peran yang mirip perdana menteri.
Foto: AP
Dikritik soal Rohingya
Krisis pengungsi Rohingya sedikti mencoreng namanya. Lembaga pembela hak asasi manusia melontarkan kritik terhadap pemenang hadiah Nobel perdamaian itu. Ia dtuding tidak berupaya untuk mengatasi krisis ini. Suu Kyi dianggap takut ditinggalkan pendukungnya yang mayoritas Buddha dalam Pemilu Parlemen.
Foto: Reuters/D. Whiteside
Tidak lagi disukai
Ketika menjadi penasihat negara di tahun 2016, Suu Kyi membentuk komisi untuk menyelidiki klaim tindak kekejaman negara terhadap kaum Rohingya di negara bagian Rakhine. Suu Kyi menuding Rohingya menyebarkan "segunung informasi yang salah", dan prihatin dengan "ancaman teroris" yang ditimbulkan oleh para ekstremis. Sikapnya memicu protes di negara-negara mayoritas Muslim di seluruh dunia.
Foto: picture-alliance/Zumapress/J. Laghari
Pemilu kontroversial
Pada tahun 2020, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi(NLD) yang berkuasa di Myanmar memenangkan pemilu 8 November, dengan kursi yang cukup untuk membentuk pemerintahan berikutnya. Namun, pihak militer, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan, mengklaim penipuan dan menuntut pemilihan baru yang diawasi oleh militer. Dengan itu muncul komentar-komentar yang menyinggung kemungkinan kudeta.
Foto: Shwe Paw Mya Tin/REUTERS
Militer menahan Aung San Suu Kyi
Aung San Suu Kyi bersama dengan beberapa sekutu politiknya, ditahan dalam penggerebekakan dini hari pada 1 Februari 2021 yang dipimpin oleh militer. Langkah itu dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara pemerintah sipil dan militer. Junta militer mengklaim kecurangan pemilu dan mengumumkan keadaan darurat selama setahun dan menunjuk seorang mantan jenderal sebagai penjabat presiden.
Foto: Franck Robichon/REUTERS
11 foto1 | 11
Kampanye lawan perbedaan pendapat di internet
Junta militer telah menindak sejumlah media sosial, seperti menutup akses Facebook dan Twitter dalam beberapa hari terakhir. Mereka juga memerintahkan perusahaan telekomunikasi untuk memblokir akses ke situs tertentu yang populer digunakan untuk mengorganisisasikan perlawanan. Pengguna Facebook dengan cepat berkumpul di forum "Gerakan Pembangkangan Sipil" sebelum layanan ini ditutup.
Perusahaan telekomunikasi Norwegia, Telenor, mengonfirmasi bahwa mereka telah diminta untuk menutup akses ke layanan media sosial. Perusahaan tersebut mengatakan telah mempertanyakan seberapa perlunya permintaan tersebut, tetapi tetap menurutinya.
Namun beberapa pengguna berhasil menghindari pemblokiran dengan menggunakan layanan VPN dengan tagar yang sedang tren seperti #WeNeedDemocracy dan #HeartheVoiceofMyanmar.
Iklan
PBB perintahkan militer untuk lepaskan kekuasaan
NetBlocks Internet Observatory mengungkapkan bahwa Myanmar telah mengalami pemadaman kedua dalam sebuah cuitan pada hari Sabtu, menjelaskan bahwa "data jaringan real-time menunjukkan konektivitas nasional turun 54 persen dari tingkat biasa karena pengguna melaporkan kesulitan untuk mengakses internet."
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengatakan kepada wartawan pada hari Jumat (05/02) bahwa: "Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membuat komunitas internasional bersatu dalam memastikan bahwa kondisi diciptakan untuk membalikkan kudeta ini."
Media pemerintah Myanmar melaporkan pada hari Sabtu bahwa para pejabat militer telah bertemu dengan para diplomat dan meminta mereka untuk bekerja dengan para pemimpin baru negara itu.