Polisi India pada hari Sabtu (13/02) menangkap Disha Ravi, seorang aktivis lingkungan berusia 22 tahun atas tuduhan membuat panduan untuk mendukung protes para petani yang menentang Undang-Undang Pertanian baru. Panduan tersebut dicuitkan oleh Greta Thunberg pada awal Februari lewat akun Twitternya.

Aktivis muda itu ditahan dalam waktu lima hari untuk menunggu sidang pengadilan. Namun, polisi belum menyebut nama aktivis lingkungan asal Swedia Greta Thunberg dalam kasus tersebut.

Polisi mengatakan Ravi adalah "konspirator kunci dalam perumusan dan penyebaran dokumen."

Dokumen "toolkit" yang dibagikan oleh Thunberg mendorong orang-orang untuk menandatangani petisi yang mengutuk "kekerasan negara" terhadap para pengunjuk rasa. Dokumen itu juga memuat desakan agar pemerintah mendengarkan protes para pengunjuk rasa daripada mengolok-olok demonstran.

Dalam dokumen itu juga disebutkan beberapa tagar untuk digunakan di Twitter guna mendukung protes. Selain itu, dokumen buatan Thunberg itu juga memuat permintaan agar orang-orang di seluruh dunia mengorganisir protes di dekat kedutaan besar India masing-masing negara atau bagi yang berada di India untuk protes di kantor-kantor pemerintah pada 13 dan 14 Februari.

Polisi Delhi mengatakan Ravi dan kelompoknya telah "berbagi" dan menyebarkan toolkit itu dengan Thunberg.

Ravi, aktivis yang berbasis di Bangalore, adalah pendiri Fridays For Future India, yang merupakan bagian dari jaringan protes internasional yang didirikan oleh Thunberg untuk menyoroti masalah perubahan iklim.

Protes oleh puluhan ribu petani digelar di pinggiran ibu kota India, Delhi, selama lebih dari dua bulan. Mereka menuntut pencabutan UU Pertanian baru yang menurut para petani justru menguntungkan perusahaan swasta.

Dukungan di media sosial terhadap aksi protes di India

Penyanyi Rihanna, aktivis iklim Greta Thunberg, pengacara dan aktivis AS Meena Harris yang merupakan keponakan Wakil Presiden Kamala Harris, dan anggota parlemen di Inggris dan Amerika Serikat menyatakan dukungan terhadap gerakan protes petani India di media sosial. Sementara, pemerintah India mengecam pihak-pihak tersebut karena mendukung protes. 

Setelah ramai postingan dukungan bagi petani India, polisi melakukan penyelidikan terhadap orang-orang yang dianggap menimbulkan "ketidakpuasan dan niat buruk" terhadap pemerintah.

Pada hari Rabu (10/02), Twitter menangguhkan ratusan akun di India atas permintaan pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi, yang berusaha menahan gelombang protes dengan menghentikan aktivitas online para demonstran.

Namun, twitter berhenti memenuhi tuntutan untuk memblokir akun milik aktivis, politisi dan jurnalis, dengan alasan bahwa itu akan "melanggar hak dasar mereka untuk menyampaikan kebebasan berekspresi di bawah hukum India."

Kelompok HAM mengkhawatirkan keselamatan Ravi

Jairam Ramesh seorang anggota parlemen oposisi menyebut penangkapan dan penahanan terhadap Ravi "sangat mengerikan" dan merupakan "pelecehan dan intimidasi yang tidak beralasan."

Sebuah koalisi dibentuk untuk menuntut pembebasan Ravi mengatakan bahwa kelompok aktivis tersebut "sangat mengkhawatirkan keselamatan dan kesejahteraannya."

Seorang teman Ravi menulis di Twitter pada hari Sabtu (13/02) bahwa aktivis muda tersebut "membutuhkan suara yang kuat untuk mendapatkan keadilan" dengan tagar #ReleaseDishaRavi.

Apa yang diprotes para petani?

Pada bulan September, parlemen India mengesahkan tiga RUU Pertanian yang bertujuan untuk meliberalisasi sektor pertanian negara itu. RUU itu kemudian ditandatangani menjadi UU yang setelahnya memicu protes dari para petani di seantero negeri.

Pemerintah berpendapat bahwa UU Pertanian baru itu akan memberikan kebebasan kepada petani untuk menjual produk mereka di luar pasar yang diatur dan membuat kontrak dengan pembeli dengan harga yang disepakati.

Partai nasionalis Hindu Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa bersikeras bahwa UU Pertanian baru akan menghasilkan harga yang lebih baik dan membebaskan petani dari tengkulak tradisional yang mendominasi perdagangan. Pemerintah berharap kebijakan barunya akan menggandakan pendapatan petani pada 2022.

Para petani menganggap UU itu akan merugikan mereka karena memungkinkan tengkulak membeli langsung dari petani. Ini berarti, jaminan harga panjang untuk tanaman mereka berakhir dan hanya berharap pada belas kasih perusahaan besar.

Pada Januari, pengadilan tinggi India menangguhkan UU dan membentuk komite untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Para petani telah mengadakan demonstrasi besar-besaran di seluruh negeri dalam beberapa tahun terakhir untuk memprotes pemerintah yang dinilai abai terhadap sektor pertanian dan meningkatkan privatisasi.

Biro Catatan Kejahatan Nasional India mencatat lebih dari setengah petani India dilaporkan terlilit hutang, dengan 20.638 petani bunuh diri pada 2018 dan 2019.

pkp/hp (Reuters, AP, AFP, dpa)