Aktivis Hong Kong Joshua Wong Dilarang Ikuti Pemilu
29 Oktober 2019
Komisi Pemilihan Umum Hong Kong menyatakan pencalonan Joshua Wong "tidak sah". Aktivis berusia 23 tahun itu mengatakan dia adalah satu-satunya kandidat yang dilarang mencalonkan diri.
Foto: picture-alliance/AP/K. Cheung
Iklan
Aktivis pro demokrasi Joshua Wong mengatakan pada Selasa (29/10) bahwa ia telah didiskualifikasi dari pencalonan dalam pemilihan anggota dewan untuk distrik Hong Kong. Pemungutan suara ini dijadwalkan berlangsung pada bulan November.
Komisi Urusan Pemilu Hong Kong mengatakan pencalonan Joshua Wong telah dinyatakan "tidak sah" dan pemerintah secara terpisah mengatakan bahwa Wong tidak memenuhi persyaratan hukum untuk mengikuti pemilu.
Pemerintah mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa pencalonan salah seorang kandidat, yang tidak disebutkan namanya, dinyatakan tidak sah. Namun pernyataan ini mengindikasikan adanya masalah terkait dengan kandidat yang mengadvokasi "penentuan nasib sendiri" untuk Hong Kong. Advokasi semacam ini dikatakan bertentangan dengan persyaratan sebagai kandidat yang harus berjanji setia pada kota dan menegakkan konstitusi.
Wong berada di garis depan Gerakan Payung prodemokrasi pada 2014 dan tahun ini secara terang-terangan melakukan protes selama berbulan-bulan terhadap pemerintah.
Aktivis berusia 23 tahun itu mengatakan dia adalah satu-satunya kandidat yang dilarang untuk berpartisipasi dalam pemilu. Dalam pemilihan umum sebelumnya, Wong dan aktivis prodemokrasi lainnya juga telah didiskualifikasi dari pencalonan.
"Itu membuktikan bagaimana Beijing memanipulasi pemilu dengan memberlakukan sensor dan penyaringan politik," tulis Wong di Twitter.
Protes massa
Joshua Wong saat ini berstatus bebas dengan jaminan setelah dituduh menghasut dan berpartisipasi dalam mengumpulkan massa yang dilakukan secara tidak sah di luar markas polisi pada 21 Juni 2019.
Hong Kong telah diguncang demonstrasi massa dalam beberapa bulan terakhir. Keresahan warga dipicu oleh diusulkannya undang-undang ekstradisi yang akan memungkinkan warga Hong Kong yang diadili untuk diekstradisi ke berbagai tempat, termasuk Cina daratan.
Protes ini telah memaksa pemerintah Hong Kong untuk menarik RUU itu. Tidak hanya itu, protes juga telah berubah menjadi gerakan yang menyerukan reformasi demokratis di wilayah administrasi khusus ini.
Wilayah Hong Kong dikembalikan ke Cina oleh Inggris pada tahun 1997 di bawah formula "satu negara, dua sistem" yang bertujuan untuk menjamin kebebasan yang tidak dapat ditemui di Cina daratan. Namun para pengunjuk rasa anti-pemerintah marah terhadap apa yang mereka lihat sebagai campur tangan Cina yang semakin mencengkeram Hong Kong.
Hong Kong: 20 Tahun Setelah Dikembalikan ke Cina
Hong Kong dikembalikan ke bawah kekuasaan Cina 20 tahun lalu, setelah dikuasai Inggris selama 156 tahun. Sejarah kawasan itu selama ini sudah ditandai sejumlah aksi protes terhadap Cina.
Foto: Reuters/B. Yip
1997: Momentum Bersejarah
Penyerahan Hong Kong dari Inggris kepada Cina terjadi tanggal 1 Juli 1997. Wilayah Hong Kong menjadi koloni Inggris tahun 1842 dan dikuasai Jepang selama Perang Dunia II. Setelah Hong Kong kembali ke Cina, situasi politiknya disebut "satu negara, dua sistem."
Foto: Reuters/D. Martinez
1999: Tidak Ada Reuni Keluarga
Keluarga-keluarga yang terpisah akibat perbatasan Hong Kong berharap akan bisa bersatu lagi, saat Hong Kong kembali ke Cina. Tetapi karena adanya kuota, hanya 150 orang Cina boleh tinggal di Hong Kong, banyak yang kecewa. Foto: Aksi protes warga Cina (1999) setelah permintaan izin tinggal ditolak oleh Hong Kong.
Foto: Reuters/B. Yip
2002: Harapan Yang Kandas
Masalah izin tinggal muncul lagi April 2002 ketika Hong Kong mulai mendeportasi sekitar 4.000 warga Cina yang "kalah perang" untuk dapat izin tinggal di daerah itu. Keluarga-keluarga yang melancarkan aksi protes di lapangan utama digiring secara paksa.
Foto: Reuters/K. Cheung
2003: Pandemi SARS
2003, virus SARS yang sangat mudah menular mencengkeram Hong Kong. Maret tahun itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan adanya pandemi di kawasan itu. Pria ini (foto) hadir dalam upacara penguburan Dokter Tse Yuen-man bulan Mei. Dr. Tse secara sukarela menangani pasien SARS dan tertular virus itu. Hong Kong dinyatakan bebas SARS Juni 2003. Hampir 300 orang tewas akibat penyakit ini.
Foto: Reuters/B. Yip
2004: Demonstrasi bagi Demokrasi
Politik Cina "satu negara, dua sistem" kerap sebabkan ketegangan. 2004, dalam peringatan ke tujuh penyerahan kembali Hong Kong, ratusan ribu orang memprotes, dan menuntut reformasi politik. Mereka menyerukan demokrasi dan pemilihan pemimpin Hong Kong berikutnya.
Foto: Reuters/B. Yip
2008: Tidak Ada Tempat Tinggal
Harga properti yang sangat tinggi sebabkan biaya sewa yang juga tinggi. 2008 rasanya tak aneh jika melihat orang seperti Kong Siu-kau tinggal di apa yang disebut "rumah kandang." Besarnya 1,4 m persegi, dikelilingi kawat besi, dan dalam satu ruang biasanya ada delapan. Sekarang sekitar 200.000 orang menyebut sebuah "kandang" atau satu tempat tidur di apartemen yang disewa bersama, sebagai rumah.
Foto: Reuters/V. Fraile
2009: Mengingat Lapangan Tiananmen
Saat peringatan 20 tahun pembantaian brutal pemerintah Cina di Lapangan Tiananmen (4 Juni 1989), penduduk Hong Kong berkumpul dan menyalakan lilin di Victoria Park. Ini menunjukkan perbedaan besar antara Hong Kong dan Cina. Di Cina pembantaian atas orang-orang dan mahasiswa yang prodemokrasi hanya disebut Insiden Empat Juni.
Foto: Reuters/A. Tam
2014: Aksi Occupy Central
Sejak September 2014, protes skala besar yang menuntut lebih luasnya otonomi mencengkeram Hong Kong selama lebih dari dua bulan. Ketika itu Beijing mengumumkan Cina akan memutuskan calon pemimpin eksekutif Hong Kong dalam pemilihan 2017. Aksi protes disebut Revolusi Payung, karena demonstran menggunakan payung untuk melindungi diri dari semprotan merica dan gas air mata.
Foto: Reuters/T. Siu
2015: Olah Raga Yang Penuh Politik
Kurang dari setahun setelah Occupy Central berakhir, Cina bertanding lawan Hong Kong dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia sepak bola, 17 November 2015. Para pendukung Cina tidak disambut di Hong Kong. Para fans Hong Kong mengejek dan berteriak-teriak ketika lagu kebangsaan Cina dimainkan, dan mengangkat poster bertuliskan "Hong Kong bukan Cina." Pertandingan berakhir 0-0.
Foto: Reuters/B. Yip
2016: Kekerasan Baru
February 2016 tindakan brutal polisi Hong Kong kembali jadi kepala berita. Pihak berwenang berusaha singkirkan pedagang ilegal di jalanan dari kawasan pemukiman kaum buruh di Hong Kong. Mereka mengirim polisi anti huru-hara, yang menggunakan pentungan dan semprotan merica. Bentrokan ini yang terbesar setelah Revolusi Payung 2014. Penulis: Carla Bleiker (ml/hp)
Foto: Reuters/B. Yip
10 foto1 | 10
Rumor Carrie Lam akan diganti
Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam memperingatkan bahwa kota itu berisiko jatuh ke dalam resesi karena protes warga telah memukul berbagai sektor seperti pariwisata dan ritel.
Lebih jauh, Lam juga membantah "rumor" tentang dugaan rencana Beijing untuk menggantikan posisinya pada Maret 2020. Lam mengatakan bahwa pemerintah pusat Cina "sangat mendukung" upayanya untuk menenangkan situasi di wilayah administrasi khusus itu.
Berbicara pada konferensi pers pada Selasa pagi, Lam menyebut laporan oleh Financial Times yang merinci dugaan rencana penggantiannya sebagai "sangat jahat" dan "mungkin spekulasi yang bersifat politis".
Surat kabar Inggris itu, mengutip sebuah sumber anonim, pada pekan lalu melaporkan bahwa kepemimpinan di Cina berniat menunjuk seorang kepala eksekutif "sementara" untuk Hong Kong.
