Sejumlah demonstrasi kembali terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat menyusul pengiriman lebih dari seribu personil polisi tambahan ke Papua.
Iklan
Pengiriman pasukan tambahan itu adalah reaksi terhadap aksi protes warga Papua, yang marah karena perlakuan aparat terhadap warga mereka.
Hingga Rabu (21/08) demonstrasi berlangsung memprotes pelecehan dan tindakan diskriminatif aparat kepada warga Papua, antara lain ketika mengepung asrama mahasiswa Papua di Jawa Timur. Aksi protes disertai bentrokan telah menginjak hari ketiga.
Demonstrasi terbaru terjadi di Fakfak, Papua Barat, dimana para pengunjuk rasa membakar pasar tradisional dan bangunan lain milik pemerintah hari Rabu , ujar Juru Bicara Kepolisian Muhammad Iqbal.
"Situasinya terkendali," kata Iqbal. "Kami memprioritaskan langkah persuasif dan berkomunikasi dengan pemimpin komunitas dan agama," tambahnya.
Wakil Gubernur Papua Barat, Muhamad Lakotani, menyatakan keprihatinannya terhadap insiden di Fakfak. Meski mengatakan situasi saat ini telah terkendali, Wagub Lakotani mengajak masyarakat untuk menahan diri dan tidak mudah terprovokasi. Dia juga mengatakan bahwa anggota Brimob telah dikirim ke Fakfak untuk mengamankan situasi.
Di kota Timika, kantor berita AFP melaporkan ada sekitar 1000 orang menggelar protes di jalan-jalan dan melemparkan batu ke arah polisi serta berusaha merusak pagar gedung parlemen lokal. Namun kerumunan massa diberitakan bubar ketika aparat melepaskan tembakan peringatan ke udara.
1.200 pasukan tambahan
Protes hari ketiga sebelumnya didahului kerusuhan dan demonstrasi di kota Manokwari dan Sorong. Lebih dari 250 narapidana juga dilaporkan melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan di Sorong pada kerusuhan yang berlangsung hari Selasa (20/08).
Sejumlah aparat kepolisian dilaporkan cedera dalam insiden ini, sejauh ini tidak ada laporan tentang korban jiwa.
Pemerintah di Jakarta memerintahkan pengiriman 1.200 personil polisi tambahan ke Papua Barat untuk membantu mengamankan protes yang telah berlangsung di beberapa daerah di Papua.
Juru bicara kepolisian Muhammad Iqbal mengatakan personil tambahan tersebut akan dikirim ke Manokwari dan Sorong, tempat para demonstran membakar gedung-gedung pada Senin (19/08) dan Selasa (20/08).
Dia menegaskan bahwa para personil kepolisian tidak dipersenjatai dengan peluru tajam dan menambahkan bahwa situasi keamanan sekarang "secara keseluruhan terkendali."
"Sudah menjadi standar bahwa jika terjadi peningkatan (ketegangan) (pihak berwenang) akan mengerahkan personel tambahan," tambahnya.
Pemerintah mengatakan telah menghambat koneksi internet di beberapa daerah di Papua untuk menghentikan penyebaran pesan dan berita online yang dapat memicu lebih banyak demonstrasi.
Presiden Joko Widodo dikatakan berencana mengunjungi Papua pada minggu depan. Jokowi sebelumnya memerintahkan Kapolri untuk menindak tegas aksi protes, seraya menyerukan para pihak untuk saling memaafkan.
ae/hp (dpa, afp, antara)
Kopassus Dalam Pusaran Sejarah
Dalam sejarahnya Komando Pasukan Khsusus banyak terlibat menjaga keutuhan NKRI. Tapi di balik segudang prestasi, tersimpan aib yang menyeret Kopassus dalam jerat pelanggaran HAM.
Foto: Getty Images/AFP/R.Gacad
Heroisme Baret Merah
Tidak ada kekuatan tempur lain milik TNI yang memancing imajinasi heroik sekental Kopassus. Sejak didirikan pada 16 April 1952 buat menumpas pemberontakan Republik Maluku Selatan, satuan elit Angkatan Darat ini sudah berulangkali terlibat dalam operasi mengamankan NKRI.
Foto: Getty Images/AFP/R.Gacad
Kecil dan Mematikan
Dalam strukturnya yang unik, Kopassus selalu beroperasi dalam satuan kecil dengan mengandalkan serangan cepat dan mematikan. Pasukan elit ini biasanya melakukan tugas penyusupan, pengintaian, penyerbuan, anti terorisme dan berbagai jenis perang non konvensional lain. Untuk itu setiap prajurit Kopassus dibekali kemampuan tempur yang tinggi.
Foto: Getty Images/AFP/A. Berry
Mendunia Lewat Woyla
Nama Kopassus pertamakali dikenal oleh dunia internasional setelah sukses membebaskan 57 sandera dalam drama pembajakan pesawat Garuda 206 oleh kelompok ekstremis Islam, Komando Jihad, tahun 1981. Sejak saat itu Kopassus sering dilibatkan dalam operasi anti terorisme di Indonesia dan dianggap sebagai salah satu pasukan elit paling mumpuni di dunia.
Foto: Getty Images/AFP/A. Berry
Terjun Saat Bencana
Segudang prestasi Kopassus membuat prajurit elit Indonesia itu banyak dilirik negeri jiran untuk mengikuti latihan bersama, di antaranya Myanmar, Brunei dan Filipina. Tapi tidak selamanya Kopassus cuma diterjunkan dalam misi rahasia. Tidak jarang Kopassus ikut membantu penanggulangan bencana alam di Indonesia, seperti banjir, gempa bumi atau bahkan kebakaran hutan.
Foto: picture-alliance/dpa
Nila di Tanah Seroja
Namun begitu Kopassus bukan tanpa dosa. Selama gejolak di Timor Leste misalnya, pasukan elit TNI ini sering dikaitkan dengan pelanggaran HAM berat. Tahun 1975 lima wartawan Australia diduga tewas ditembak prajurit Kopassus di kota Balibo, Timor Leste. Kasus yang kemudian dikenal dengan sebutan Balibo Five itu kemudian diseret ke ranah hukum dan masih belum menemukan kejelasan hingga kini.
Foto: picture-alliance/dpa
Pengawal Tahta Penguasa
Jelang runtuhnya ejim Orde Baru, Kopassus mulai terseret arus politik dan perlahan berubah dari alat negara menjadi abdi penguasa. Pasukan elit yang saat itu dipimpin oleh Prabowo Subianto ini antara lain dituding menculik belasan mahasiswa dan menyulut kerusuhan massal pada bulan Mei 1998.
Foto: picture-alliance/dpa
Serambi Berdarah
Diperkirakan lebih dari 300 wanita dan anak di bawah umur mengalami perkosaan dan hingga 12.000 orang tewas selama operasi militer TNI di Aceh antara 1990-1998. Sebagaimana lazimnya, prajurit Kopassus berada di garda terdepan dalam perang melawan Gerakan Aceh Merdeka itu. Sayangnya hingga kini belum ada kelanjutan hukum mengenai kasus pelanggaran HAM di Aceh.
Foto: Getty Images/AFP/Stringer
Neraka di Papua
Papua adalah kasus lain yang menyeret Kopasus dalam jerat HAM. Berbagai kasus pembunuhan aktivis lokal dialamatkan pada prajurit baret merah, termasuk diantaranya pembunuhan terhadap Theys Eluay, mantan ketua Presidium Dewan Papua. Tahun 2009 silam organisasi HAM, Human Rights Watch, menerbitkan laporan yang berisikan dugaan pelanggaran HAM terhadap warga sipil oleh Kopassus.