Tidak tanggung-tanggung, penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Perdana Menteri Uni Emirat Arab, Syeikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum. Ini adalah kali pertama seorang menteri dari Asia mendapat penghargaan Menteri Terbaik di Dunia. Tidak heran jika nama Sri Mulyani kembali melambung sebagai seorang teknokrat ulung. Inilah lima prestasi Sri yang patut diapresiasi.

Sejak menjabat menteri keuangan di era Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani dianggap ikut membantu mengurangi angka kemiskinan sebanyak 40%. Saat ini Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin sebesar 26,5 juta orang, alias turun 1,7 juta sejak Maret 2017. Kepiawaian Sri menekan angka inflasi sebesar 1,45% pada periode tersebut dinilai turut menyumbang penurunan angka kemiskinan.

Indonesia tergolong negara di urutan teratas dalam hal <a target="_blank" href="http://p.dw.com/p/2Y8Iu">kesenjangan</a> pendapatan. Laporan terakhir menyebut empat orang terkaya Indonesia memiliki harta sebanyak 100 juta rakyat miskin. Melalui kebijakan pajak yang ketat dan efektif, pemerintah sedikit demi sedikit berhasil mengurangi kesenjangan pendapatan dan membagikan kemakmuran lebih merata.

Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan 10 juta lapangan kerja hingga 2019. Sejauh ini tim ekonomi di Kabinet Kerja telah berbuat banyak untuk mencapai sasaran tersebut. Tahun lalu sebanyak 2.61 juta kesempatan kerja tercipta di Indonesia. Rezim keuangan yang ketat, belanja infrastruktur dan kemudahan berbisnis menjadi jurus andalan buat merapal pertumbuhan ekonomi.

"Tata kelola keuangan yang baik adalah transparansi dan akuntabilitas," kata Sri Mulyani. Kredo yang sama membayangi masa kerjanya. Ia banyak menuntut transparansi anggaran dan membatasi ruang korupsi di Kementerian Keuangan. Ia juga ikut memantau penggunaan APBD di daerah-daerah, termasuk DKI Jakarta. Tidak heran jika pada masa jabatannya indeks transparansi Indonesia membaik sebanyak 3%.

Akhir Desember silam Bank Indonesia mengumumkan cadangan devisa sebesar US$130 miliar atau meningkat sekitar 4,03 miliar Dolar AS. Angka tersebut adalah yang tertinggi dalam sejarah. Sebagai perbandingan, cadangan devisa Indonesi pada 2014 adalah sebesar 111 miliar Dollar AS. Kelihaian Sri Mulyani mengelola utang negara dianggap salah satu alasan membaiknya postur cadangan devisa Indonesia.

Di tengah prestasi yang menggunung, Sri Mulyani mendedikasikan kemenangannya untuk pemerintahan Presiden Jokowi dan rakyat Indonesia. Sang Presiden pun tak hemat pujian, "ini pengakuan dunia dan hanya satu orang menteri. Saya kira, kita semua bangga," ujarnya.

Pemerintah mengklaim sebanyak 999 eks-jihadis berhasil mengikuti program deradikalisasi. Sejumlah pengamat juga menghargai satuan anti teror Densus 88 yang kini lebih sering menangkap terduga teroris, dan tidak lagi menembak di tempat. Pendekatan lunak ala Indonesia juga mengundang pujian dunia. Tantangan terbesar adalah RUU Anti Terorisme yang bakal melibatkan TNI dalam penanggulangan terorisme.

Pembangunan infrastruktur sejak awal menjadi jurus pamungkas Jokowi. Berbagai proyek yang tadinya mangkrak kembali dihidupkan, antara lain jalan Trans-Papua, infrastruktur kelistrikan berkapasitas 35.000 megawatt yang baru tuntas 40% dan transportasi. Di bawah pemerintahannya anggaran infrastruktur digandakan dari 177 triliun Rupiah pada 2014 menjadi 401 triliun untuk tahun anggaran 2017.

Indeks demokrasi Indonesia banyak menurun di era Jokowi. Pemerintah berkilah, berlangsungnya pilkada ikut mempengaruhi peringkat Indonesia. Sejumlah pengamat menyoroti wacana Ambang Batas Kepresidenan sebesar 20% dan Perppu Ormas yang dinilai bermasalah. Selain itu Indeks Kebebasan Pers selama tiga tahun terakhir juga mencatat kemerdekaan media di Indonesia cenedrung berjalan di tempat.

Ujaran kebencian dan kabar hoax menemani kepresidenan Jokowi sejak Pemilu 2014 dan memuncak pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Sejak itu dia mulai aktif memberangus media-media hoax, mengeluarkan Perppu yang membidik organisasi intoleran seperti HTI, menggandeng Facebook dan Twitter buat menghalau fitnah dan membentuk unit anti intoleransi.

Sejauh ini Istana Negara banyak menitikberatkan kerjasama internasional untuk membantu program pembangunan di dalam negeri seperti diplomasi maritim. Namun tantangan terbesar Indonesia adalah menjadi poros penyeimbang antara kekuatan regional Cina dan negara ASEAN, terutama menyangkut konflik Laut Cina Selatan.

Ada masanya ketika Jokowi menggariskan penuntasan pelanggaran HAM sebagai prioritas utama. Namun cita-cita tersebut menyurut seiring berjalannya roda pemerintahan. RUU Penyiaran misalnya mendiskriminasi kaum minoritas seksual. Sementara rekonsiliasi pembantaian 1965 cendrung berjalan di tempat dan penggunaan hukuman mati yang masih marak menjadi catatan hitam pemerintahan Jokowi.

Banyak hal positif yang dicatat dari pemerintahan Joko Widodo di bidang ekonomi, meski tidak membuahkan target pertumbuhan yang dipatok 7%. Selain 16 paket kebijakan, pemerintah juga dinilai sukses meningkatan pemasukan pajak, memperbaiki kemudahan berbisnis, rating investasi dan mempertahankan inflasi. Namun begitu rendahnya konsumsi domestik menjadi catatan muram perekonomian Indonesia.

Konflik agraria yang kian meruncing membutuhkan reformasi untuk mendamaikan kebijakan lingkungan, tanah adat dan kebutuhan industri. Tahun 2016 saja pemerintah mencatat 400 konflik yang melibatkan 1,2 juta hektar lahan, kebanyakan akibat ekspansi perkebunan. Reformasi agraria masih menjadi agenda besar Indonesia, terutama menyangkut penanggulangan perubahan iklim yang kian mendesak.