Analis keuangan mewanti-wanti lonjakan rasio utang BUMN yang mulai dianggap mengkhawatirkan. Standard & Poor misalnya meragukan keuntungan ekonomi program pemerataan pembangunan yang dibiayai BUMN lewat pinjaman.
Foto: picture-alliance/dpa
Iklan
Demam infrastruktur di Indonesia menyeret Badan Usaha Milik Negara ke dalam lingkaran utang. Peringatan tersebut dilayangkan antara lain oleh lembaga rating AS, Standard and Poors (S&P) terhadap rasio utang BUMN, terutama yang terlibat dalam proyek pembangunan infrasturktur.
Akibatnya peringkat kredit sebanyak 20 BUMN terancam anjlok lantaran "lemahnya neraca keuangan" dan rasio utang. Hingga akhir tahun lalu PT Adhi Karya misalnya mencatat arus kas negatif sebesar 3 triliun Rupiah, sementara Waskita Karya sebesar 2,7 triliun dan Wijaya Karya lebih dari 5 triliun Rupiah.
Saat ini total utang BUMN menurut Bank Indonesia mencapai Rp 4.091,71 triliun, sekitar 60% di antaranya berbentuk valuta asing yang rentan terhadap fluktuasi nilai tukar Rupiah. Jika Rupiah melemah, kemampuan BUMN melunasi utang dalam mata uang asing dikhawatirkan akan menyusut.
"Kami mengamati tren ini dengan seksama karena menurut kami fenomena ini akan berlanjut dan meruncing pada 2018, terutama menjelang pemilu kepresidenan 2019," kata Xavier Jean, analis keuangan S&P.
Lima Alasan Sri Mulyani Jadi Menteri Terbaik di Dunia
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati mendapat penghargaan Menteri Terbaik di Dunia berkat kinerjanya. Prestasi apa saja yang lantas melambungkan nama bekas direktur Bank Dunia itu? Simak daftarnya.
Foto: DW
Piagam dari Syeikh
Tidak tanggung-tanggung, penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Perdana Menteri Uni Emirat Arab, Syeikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum. Ini adalah kali pertama seorang menteri dari Asia mendapat penghargaan Menteri Terbaik di Dunia. Tidak heran jika nama Sri Mulyani kembali melambung sebagai seorang teknokrat ulung. Inilah lima prestasi Sri yang patut diapresiasi.
Foto: Reuters/C. Pike
1. Menuntaskan Kemiskinan
Sejak menjabat menteri keuangan di era Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani dianggap ikut membantu mengurangi angka kemiskinan sebanyak 40%. Saat ini Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin sebesar 26,5 juta orang, alias turun 1,7 juta sejak Maret 2017. Kepiawaian Sri menekan angka inflasi sebesar 1,45% pada periode tersebut dinilai turut menyumbang penurunan angka kemiskinan.
Foto: DW/R. Nugraha
2. Kesenjangan Pendapatan
Indonesia tergolong negara di urutan teratas dalam hal <a target="_blank" href="http://p.dw.com/p/2Y8Iu">kesenjangan</a> pendapatan. Laporan terakhir menyebut empat orang terkaya Indonesia memiliki harta sebanyak 100 juta rakyat miskin. Melalui kebijakan pajak yang ketat dan efektif, pemerintah sedikit demi sedikit berhasil mengurangi kesenjangan pendapatan dan membagikan kemakmuran lebih merata.
Foto: AFP/Getty Images/Bay Ismoyo
3. Pertumbuhan Lapangan Kerja
Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan 10 juta lapangan kerja hingga 2019. Sejauh ini tim ekonomi di Kabinet Kerja telah berbuat banyak untuk mencapai sasaran tersebut. Tahun lalu sebanyak 2.61 juta kesempatan kerja tercipta di Indonesia. Rezim keuangan yang ketat, belanja infrastruktur dan kemudahan berbisnis menjadi jurus andalan buat merapal pertumbuhan ekonomi.
Foto: Bay Ismoyo/AFP/Getty Images
4. Transparansi dan Korupsi
"Tata kelola keuangan yang baik adalah transparansi dan akuntabilitas," kata Sri Mulyani. Kredo yang sama membayangi masa kerjanya. Ia banyak menuntut transparansi anggaran dan membatasi ruang korupsi di Kementerian Keuangan. Ia juga ikut memantau penggunaan APBD di daerah-daerah, termasuk DKI Jakarta. Tidak heran jika pada masa jabatannya indeks transparansi Indonesia membaik sebanyak 3%.
Foto: Getty Images/AFP/A. Berry
5. Cadangan Devisa
Akhir Desember silam Bank Indonesia mengumumkan cadangan devisa sebesar US$130 miliar atau meningkat sekitar 4,03 miliar Dolar AS. Angka tersebut adalah yang tertinggi dalam sejarah. Sebagai perbandingan, cadangan devisa Indonesi pada 2014 adalah sebesar 111 miliar Dollar AS. Kelihaian Sri Mulyani mengelola utang negara dianggap salah satu alasan membaiknya postur cadangan devisa Indonesia.
Foto: Reuters/D. Whiteside
Banjir Pujian Buat Sri
Di tengah prestasi yang menggunung, Sri Mulyani mendedikasikan kemenangannya untuk pemerintahan Presiden Jokowi dan rakyat Indonesia. Sang Presiden pun tak hemat pujian, "ini pengakuan dunia dan hanya satu orang menteri. Saya kira, kita semua bangga," ujarnya.
Foto: DW
7 foto1 | 7
Presiden Joko Widodo sejak awal mencanangkan ekspansi infrastruktur dan pemerataan pembangunan sebagai salah satu kebijakan prioritas pemerintah. Angka yang dijanjikan istana negara tergolong fantastis: 15 bandar udara baru, lebih dari 2.600 km jalan, 3.200 km rel kereta api, 24 pelabuhan kapal dan meningkatkan kapasitas produksi listrik sebanyak 45.000 megawatt hingga 2019.
Namun membiayai pemerataan pembangunan melalui mekanisme utang ditanggapi kritis oleh S&P. "Masih belum jelas buat kami apakah investasi yang dikucurkan BUMN di luar jawa, artinya di luar pusat populasi penduduk, akan menguntungkan atau tidak," kata Jean.
Menurutnya jika kenaikan utang perusahaan pelat merah terus berlanjut, maka BUMN akan terpaksa menghentikan investasi dalam lima tahun ke depan untuk menyeimbangkan neraca keuangan.
Saat ini BUMN masih giat mencari sumber pinjaman alternatif, antara lain dengan menerbitkan obligasi alias surat utang. Waskita Karya misalnya ingin menggalang dana segar sebesar Rp3 triliun lewat surat utang. Adapun obligasi global yang diterbitkan PT. Pelabuhan Indonesia III sejak awal tahun ditaksir bakal mendatangkan pinjaman senilai 13.5 triliun Rupiah.
Catatan 3 Tahun Kepemimpinan Jokowi
Sebanyak 68% penduduk mengaku puas atas kinerja Joko Widodo. Namun setelah tiga tahun berkuasa, catatan kepemimpinan Jokowi banyak menyisakan pekerjaan rumah yang belum dituntaskan, terutama masalah HAM.
Foto: Getty Images/Ulet Ifansasti
Terrorisme
Pemerintah mengklaim sebanyak 999 eks-jihadis berhasil mengikuti program deradikalisasi. Sejumlah pengamat juga menghargai satuan anti teror Densus 88 yang kini lebih sering menangkap terduga teroris, dan tidak lagi menembak di tempat. Pendekatan lunak ala Indonesia juga mengundang pujian dunia. Tantangan terbesar adalah RUU Anti Terorisme yang bakal melibatkan TNI dalam penanggulangan terorisme.
Foto: Reuters/W. Putro/Antara Foto
Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur sejak awal menjadi jurus pamungkas Jokowi. Berbagai proyek yang tadinya mangkrak kembali dihidupkan, antara lain jalan Trans-Papua, infrastruktur kelistrikan berkapasitas 35.000 megawatt yang baru tuntas 40% dan transportasi. Di bawah pemerintahannya anggaran infrastruktur digandakan dari 177 triliun Rupiah pada 2014 menjadi 401 triliun untuk tahun anggaran 2017.
Foto: Getty Images/AFP/B. Ismoyo
Demokrasi
Indeks demokrasi Indonesia banyak menurun di era Jokowi. Pemerintah berkilah, berlangsungnya pilkada ikut mempengaruhi peringkat Indonesia. Sejumlah pengamat menyoroti wacana Ambang Batas Kepresidenan sebesar 20% dan Perppu Ormas yang dinilai bermasalah. Selain itu Indeks Kebebasan Pers selama tiga tahun terakhir juga mencatat kemerdekaan media di Indonesia cenedrung berjalan di tempat.
Foto: picture alliance/abaca/J. Tarigan
Intoleransi
Ujaran kebencian dan kabar hoax menemani kepresidenan Jokowi sejak Pemilu 2014 dan memuncak pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Sejak itu dia mulai aktif memberangus media-media hoax, mengeluarkan Perppu yang membidik organisasi intoleran seperti HTI, menggandeng Facebook dan Twitter buat menghalau fitnah dan membentuk unit anti intoleransi.
Foto: Reuters/D. Whiteside
Hubungan Internasional
Sejauh ini Istana Negara banyak menitikberatkan kerjasama internasional untuk membantu program pembangunan di dalam negeri seperti diplomasi maritim. Namun tantangan terbesar Indonesia adalah menjadi poros penyeimbang antara kekuatan regional Cina dan negara ASEAN, terutama menyangkut konflik Laut Cina Selatan.
Foto: Reuters/R. A. Tongo
Hak Azasi Manusia
Ada masanya ketika Jokowi menggariskan penuntasan pelanggaran HAM sebagai prioritas utama. Namun cita-cita tersebut menyurut seiring berjalannya roda pemerintahan. RUU Penyiaran misalnya mendiskriminasi kaum minoritas seksual. Sementara rekonsiliasi pembantaian 1965 cendrung berjalan di tempat dan penggunaan hukuman mati yang masih marak menjadi catatan hitam pemerintahan Jokowi.
Foto: Getty Images/U. Ifansasti
Ekonomi
Banyak hal positif yang dicatat dari pemerintahan Joko Widodo di bidang ekonomi, meski tidak membuahkan target pertumbuhan yang dipatok 7%. Selain 16 paket kebijakan, pemerintah juga dinilai sukses meningkatan pemasukan pajak, memperbaiki kemudahan berbisnis, rating investasi dan mempertahankan inflasi. Namun begitu rendahnya konsumsi domestik menjadi catatan muram perekonomian Indonesia.
Foto: Reuters
Lingkungan
Konflik agraria yang kian meruncing membutuhkan reformasi untuk mendamaikan kebijakan lingkungan, tanah adat dan kebutuhan industri. Tahun 2016 saja pemerintah mencatat 400 konflik yang melibatkan 1,2 juta hektar lahan, kebanyakan akibat ekspansi perkebunan. Reformasi agraria masih menjadi agenda besar Indonesia, terutama menyangkut penanggulangan perubahan iklim yang kian mendesak.