1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Ancaman Teror dan Aksi Massa Bayangi Pengumuman Hasil Pemilu

20 Mei 2019

Aksi dari pendukung pasangan Prabowo-Sandi di depan Gedung KPU akan warnai pengumuman hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei mendatang. Puluhan ribu aparat kepolisian akan disiagakan mengamankan jalannya pengumuman tersebut.

Indonesischer Präsidentschaftskandidat Prabowo Subianto
Foto: picture-alliance/NurPhoto/D. Husni

Pada 22 Mei 2019 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) akan mengumumkan Presiden Indonesia terpilih untuk periode 2019-2024. Namun pengumuman ini akan dibayangi aksi massa pendukung pasangan Prabowo-Sandi.

Rencananya massa akan menyelenggarakan aksi damai di sekitaran Gedung KPU RI, Jakarta Pusat dari tanggal 21 hingga 22 Mei.

Pihak penyelenggara yang menamakan diri mereka Alumni Persaudaraan 212, menyebut aksi damai tersebut dengan istilah "Jihad Konstitusi". Ini merupakan bentuk penolakan mereka terhadap hasil Pemilihan Presiden 2019 yang dinilai sarat akan kecurangan.

Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Titiek Soeharto, menyebut aksi ini akan berlangsung damai tanpa kericuhan.

"Tentunya kita akan kelihatannya demo damai, tanpa kekerasan. Mungkin kita duduk saja sampai aparat [sic], ini kan selama ini kita kaya dicuekin saja nih. Kita sudah teriak-teriak pemilu curang, DPT ganda, DPT bermasalah, yang meninggal begitu banyak, kita sudah menyuarakan itu. Tapi kok kayanya dicuekin saja. Nah, ini bentuk protes kita. Kita nanti akan melakukan demo damai," ujar Titiek dikutip dari laman Detik News.

Belum diketahui pasti berapa jumlah massa yang akan turun ke jalan nantinya. Diketahui massa nantinya akan memenuhi jalan-jalan protokol sekitaran Gedung KPU, seperti di Jalan Thamrin, Jalan HOS Cokroaminoto, hingga ke Bundaran HI. Mereka akan berzikir, berdoa, buka puasa, hingga salat Tarawih bersama di depan Gedung KPU.

Sementara itu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, berpendapat bahwa aksi massa 22 Mei mendatang merupakan bagian dari demokrasi. Berdasarkan cuitannya di Twitter melalui akun resminya @fadlizon, ia berpendapat bahwa pemerintah serta aparat kepolisian terkesan menghalang-halangi masyarakat yang ingin melakukan protes adanya kecurangan Pemilu 2019 ini.

Menakut-nakuti dengan menyebutkan adanya rencana aksi teror bom, sweeping, razia, hingga pencegahan masyarakat yang ingin datang ke Jakarta menjadi cara aparat kepolisian menghalangi kebebasan masyarakat berekspresi.

Hingga berita ini diturunkan, berdasarkan hasil real count KPU melalui situs web resmi pemilu2019.kpu.go.id, hasil perhitungan suara sementara pasangan Jokowi-Ma'ruf unggul atas pasangan Prabowo-Sandi dengan perolehan 55,60 persen berbanding 44,40 persen dengan total suara yang telah masuk sebesar 91,09 persen.

50 ribu personel gabungan disiapkan

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Argo Yuwono menyatakan pihaknya telah menyiapkan skema pengamanan terkait pengumuman hasil Pemilu 2019 pada hari Rabu mendatang. Dirinya menegaskan akan melakukan tindakan jika ada pihak-pihak yang mencoba mengacaukan jalannya kegiatan tersebut.

"Ada 50 ribu pasukan gabungan Polri TNI," ujar Argo singkat saat dihubungi DW Indonesia.

Argo menghimbau agar masyarakat dengan bijak dapat menerima hasil perhitungan KPU. Menurutnya KPU adalah lembaga yang sah secara hukum untuk menyelenggarakan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Sementara bagi masyarakat yang tidak puas dengan hasil pengumuman nantinya dapat menempuh jalur yang sesuai dengan mekanisme yang ada.

"Dalam proses bersangkutan dengan pemilu silakan ke Bawaslu, kalau sudah hasil daripada pemilu silakan MK di sana," terang Argo.

50 ribu pasukan gabungan dari TNI dan Polri siap amankan pengumuman hasil Pemilu 2019 pada tanggal 22 Mei mendatangFoto: Reuters/Antara Foto

Terkait jelang pengumuman KPU, pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat juga telah mengeluarkan peringatan kepada warganya akan adanya aksi demonstrasi hasil pemilihan presiden 2019. Pihak kedutaan mengimbau warga AS untuk menghindari area-area yang menjadi tempat aksi tersebut, seperti Jakarta, Surabaya dan Medan, dikutip dari laman resminya Jumat (17/05) silam.

"Hindari area demonstrasi atau unjuk rasa politik, dan berhati-hati jika berada di titik pertemuan (para demonstran)," demikian salah satu bunyi pernyataan tersebut.

Ini juga merupakan respon cepat kedutaan terhadap penangkapan puluhan teroris oleh Densus 88 Antiteror yang berencana melakukan aksi teror pengeboman pada tanggal 22 Mei mendatang. Kedubes AS juga mengimbau warganya untuk mencari informasi terbaru terkait dengan hal tersebut melalui media serta mewaspadai situasi sekitar. Selain itu, warga juga diimbau untuk mengikuti akun resmi Kedubes AS baik di Twitter maupun Facebook.


Antisipasi teror ISIS

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. M. Iqbal dalam konferensi persnya di Gedung Humas Mabes Polri (17/05), Jakarta Selatan, menjelaskan pihaknya telah menangkap 29 teroris yang berencana melakukan serangan bom pada hari pengumuman hasil Pemilu 2019.

18 diantaranya ditangkap di Jakarta, Bekasi, Karawang, Tegal, Nganjuk dan Bitung, sementara 11 sisanya merupakan anggota aktif Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan ISIS.

Bersama mereka didapati barang bukti berupa 5 bom rakitan, 4 pisau lempar dan 2 busur panah. Diketahui beberapa dari mereka telah menjalani pelatihan paramiliter dan pergi ke Suriah sebagai militan asing.

"Dari 11 itu, 9 merupakan anggota aktif JAD. Keterlibatan 2 tersangka lain yaitu deportan, hijrah ke Suriah, belajar membuat bom asap di kamp Aleppo. Barang bukti 11 tersangka ini yaitu 1 pucuk senapan angin, 5 kotak peluru dan satu pisau lempar," ujar Iqbal dilansir dari Detik News.

Iqbal menjelaskan, terdapat indikasi bahwa para teroris tersebut berencana melakukan 'aksi amaliah' atau serangan menggunakan bom di kerumunan massa 22 Mei. "Kelompok ini memang memanfaatkan momentum pesta demokrasi, karena bagi kelompok ini demokrasi paham yang tidak sealiran dengan mereka," tambah Iqbal.

Bahkan kepolisian juga telah mengungkap metode baru para teroris tersebut dalam menjalankan aksinya. Bom tersebut nantinya direncanakan diledakkan dari jarak jauh menggunakan jaringan Wi-Fi.

Selain menggunakan bahan kimia TATP atau yang lebih dikenal dengan istilah mother of satan di kalangan teroris, mereka memodifikasi detonator dengan menggunakan ponsel.

"Jika ada jammer (ponsel), maka telepon tidak dapat beroperasi, tetapi sinyal Wi-Fi tidak akan terganggu, terutama saat menggunakan penguat sinyal," ungkap Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Dedi Prasetyo dilansir dari Reuters.

Selain 29 terduga teroris yang ditangkap karena berencana melakukan serangan bom pada 22 Mei 2019, Irjen Iqbal juga membeberkan data penangkapan terduga teroris sejak Januari. Total ada 68 terduga teroris ditangkap selama 2019.

Atas penangkapan tersebut Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja Polri. Jokowi pun mempercayakan sepenuhnya pengamanan tanggal 22 Mei mendatang kepada pihak polisi dan TNI.

rap/na (dari berbagai sumber)