Anggaran Infrastruktur Dasar Ibu Kota Baru Dialihkan
24 April 2020
Menkeu Sri Mulyani menyebut anggaran penyiapan proyek infrastruktur ibu kota baru dialihkan guna menanggulangi pandemi COVID-19. Kemen-PUPR juga alihkan alokasi belanja modal untuk tambah RS.
Iklan
Investasi proyek besar untuk merelokasi ibu kota Indonesia telah ditunda. Indonesia kini mengalihkan fokus anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Meski begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada Kamis (23/04) malam, bahwa proyek ini mungkin dilanjutkan tahun depan.
Anggaran proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru senilai Rp 466 triliun belum disetujui oleh DPR. Namun, pemerintah sudah mengalokasikan sejumlah dana untuk pembebasan lahan tahun ini.
Sri Mulyani mengatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR), telah merealokasi sebagian besar pengeluarannya, guna merespons penanganan pandemi COVID-19. Realokasi ini termasuk anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk proyek infrastruktur.
"KemenPUPR telah menggeser anggaran mereka, termasuk pengeluaran terkait dengan ibu kota baru, untuk menambah rumah sakit,” kata Sri Mulyani kepada wartawan dalam konferensi video.
Potret Warga Miskin Jakarta di Tengah Pandemi Corona
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta dinilai ampuh menekan penyebaran COVID-19. Namun bagi warga miskin di wilayah padat penduduk, pembatasan ini sulit dilakukan.
Foto: DW/ J. Aba
Berbagi ponsel
Dewi Yulianti (kiri) dan Esa Dwinov (kanan) harus berbagi ponsel beberapa minggu terakhir. Esa yang masih duduk di kelas 6 Sekolah Dasar (SD) harus mengikuti kegiatan belajar mengajar online selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tugas dan materi belajar diberikan melalui aplikasi pesan singkat. Jika sudah selesai, murid dan orang tua wajib mengirim foto bukti sudah mengikuti kelas.
Foto: DW/ J. Aba
Tanpa jarak aman
Dewi dan Esa tinggal di rumah semi permanen berukuran 25 meter persegi di kawasan padat penduduk Kampung Melayu, Jakarta Timur. Di sini, rumah-rumah warga saling berhimpitan. Rumah Dewi dibangun dari triplek di mana kamar tidur, dapur, dan ruang tamu menjadi satu. Keluarga Dewi jadi contoh nyata, tidak semua orang memiliki kenyamanan di tengah PSBB.
Foto: DW/ J. Aba
Minim edukasi
Maesaroh harus tetap berjualan demi memenuhi kebutuhan hidupnya meski Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberlakukan PSBB. Setiap hari mulai pukul 8 pagi, Maesaroh harus melewati puluhan gang sempit kawasan Tanah Rendah, Kampung Melayu, untuk berjualan air bersih. Meski sadar akan bahaya COVID-19, wanita yang kerap disapa Yoyo ini tidak selalu menggunakan masker saat berjualan.
Foto: DW/ J. Aba
Padat penduduk
Tanah Rendah merupakan daerah pemukiman padat penduduk yang berada di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Tampak pada foto wilayah RW 07, wilayah terpadat di Tanah Rendah. RW 07 terdiri dari 18 RT di mana setiap RT memiliki sedikitnya 60 Kepala Keluarga (KK). Dalam satu rumah bisa diisi hingga 4 KK. Tanah Rendah juga dikenal sebagai daerah langganan banjir di Jakarta.
Foto: DW/ J. Aba
Hadir dari hulu ke hilir
Pemerintah hadir di Tanah Rendah, Kampung Melayu, guna meningkatkan kesadaran masyarakat di sana akan bahaya COVID-19. Melalui Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), pemerintah mencoba mengedukasi warga untuk selalu menjaga kebersihan sebagai upaya terhindar dari infeksi virus corona. Salah satunya penyediaan wastafel mandiri di beberapa lingkungan tempat tinggal warga kurang mampu.
Foto: DW/ J. Aba
Mengharapkan bantuan sosial
Selain dari sektor kebersihan, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) juga menyiapkan bantuan sosial (bansos) untuk warga yang kurang mampu. Seorang anggota LMK tengah menyiapkan kebutuhan pokok yang akan dibagikan ke warga Tanah Rendah, Kampung Melayu. Kebutuhan pokok yang disiapkan LMK melengkapi 5.100 paket bantuan sosial yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Foto: DW/ J. Aba
Disipilin sebagai kunci
Meski sudah ada upaya-upaya pencegahan serta kebijakan yang ditetapkan pemerintah baik pusat maupun daerah, kedisiplinan warga jadi kunci untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Masih terlihat anak-anak hingga orang dewasa tidak menggunakan masker dan menerapkan pembatasan sosial di masa PSBB ini. Gang yang sempit semakin menipiskan jarak di antara mereka. (Ed: rap/ml)
Foto: DW/ J. Aba
7 foto1 | 7
Sri Mulyani menambahkan sebelumnya telah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo tentang apakah presiden ingin mengalokasikan dana dalam anggaran 2021. Jokowi mengatakan pemerintah harus sangat hati-hati dalam membuat anggaran di tengah situasi pandemi ini.
Jakarta, ibu kota yang dihuni oleh 10 juta orang ini disebut begitu rentan terhadap banjir, risiko gempa bumi dan kemacetan lalu lintas yang parah. Proyek pemindahan IKN baru ini memilih Kalimantan Timur karena dianggap sebagai wilayah yang paling tidak rentan terhadap bencana alam.
Pemerintah berencana mendapatkan persetujuan dari DPR tahun ini, untuk memulai konstruksi dasar pembangunan IKN baru. Pemerintah sebelumnya telah mengatakan agar pegawai negeri sipil (PNS) diharapkan untuk berkemas dan mulai pindah pada tahun 2024.
Namun akibat pandemi, Jokowi telah menggeser pengeluaran negara untuk memberi ruang bagi alokasi anggaran yang lebih besar demi meningkatkan perawatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di tengah wabah. Hingga Jumat (24/040 siang, jumlah kasus positif COVID-19 telah mencapai 8.211 dan menyebabkan 689 kematian di Indonesia.