Anies: Perombakan Pejabat Demi Penyegaran Pemprov DKI
17 Juli 2018
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah telah memecat sejumlah wali kota lewat pesan pendek. Ia juga menekankan perombakan di jajaran pejabat tinggi dilakukan untuk membuka jalan bagi pejabat muda.
Foto: picture-alliance/dpa/Ann/The Jakarta Post
Iklan
Perombakan di jajaran pejabat tinggi Pemda DKI berujung gugatan kepada Komisi Aparatus Sipil Negara. Para pejabat yang dilengserkan menuduh Pemerintah Provinsi DKI telah melanggar Undang-undang lantaran kesalahan prosedur.
Namun Anies menepis tudingan miring terhadap jajarannya. Ia menilai perombakan jajaran pejabat tinggi DKI merupakan "proses yang normal" dan sudah melalui "review" atas kinerja masing-masing pejabat.
"Pesan terpentingnya adalah yang pertama ini merupakan bagian dari skema besar untuk pengembangan birokrasi," kata Gubernur Anies kepada DW. Menurutnya perombakan di jajaran tertinggi Pemda DKI merupakan langkah "penyegaran organisasi" untuk membuka peluang bagi kaum muda untuk mengembangkan karir.
"Dalam organisasi, memang setelah usia tertentu maka seseorang harus mau digeser untuk apa? sehingga organisasi ini bisa terus berjalan. Karena tanpa itu yang muda-muda tidak akan bisa naik," imbuhnya. "Karena itu kita berharap ini bisa menjadi penyegaran buat Pemprov DKI Jakarta."
Lebih lanjut Anies mengatakan proses perombakan bukan dilakukan oleh dirinya sebagai gubernur, melainkan oleh panitia seleksi. Ia mengaku sudah mengabarkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Komisi ASN perihal proses tersebut. "Semua meneri Kepgub itu," ujarnya.
Pemecatan via Pesan Pendek
Untuk pejabat yang dilengserkan Anies mengaku telah menyiapkan proses Promosi Terbuka alias Lelang Jabatan, "Jadi bukan kemudian kosong." Dia mengundang semua pejabat tinggi yang digeser untuk ikut serta dalam proses tersebut.
Anies juga membantah memecat wali kota melalui pesan pendek. Kepada wartawan di Balai Kota, Anies mengaku sudah "menelpon semua wali kota satu per satu," imbuhnya.
Sebelumnya sejumlah wali kota yang dilengserkan mengajukan gugatan kepada Komisi Aparatus Sipil Negara lantaran menilai proses pemecatan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Sebagian mengaku hanya mendapat pesan pendek dan tidak mendapat posisi pengganti pasca dilengserkan dari jabatannya.
Komisi ASN saat ini menyatakan telah memulai penyelidikan atas keluhan tersebut.
100 Hari Anies-Sandi: Mana Janji dan Mana Kenyataan
16 Oktober 2017, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dilantik duduki kursi DKI 1 dan 2. Cek realisasi janji kedua pasangan tersebut yang sempat terlontar di masa kampanye.
Foto: Reuters/Beawiharta
23 janji dan 473 kegiatan
Pasangan Anies-Sandi memiliki 23 janji kampanye yang dibagi ke dalam 154 program dan dirinci menjadi 473 kegiatan. Beberapa janji kampanye yang dikebut peresmiannya menjelang 100 hari adalah program rumah murah dan peluncuran OK Otrip. Sebelum dilantik, Anies-Sandi merilis program 100 hari kerja mereka di situs Jakarta Maju Bersama.
Foto: Reuters/Beawiharta
Rumah DP 0 persen
Kritik menyebutkan bahwa janji Anies-Sandi untuk menyediakan rumah tapak murah akan sulit terealisasi dan melanggar aturan. Namun 19 Januari lalu, Anies meresmikan peletakan batu pertama rumah susun di Jakarta Timur. Nantinya akan tersedia 703 hunian seharga 185 juta- 320 juta Rupiah. Namun, rincian aturan cicilan rumah khusus warga ber-KTP DKI itu baru akan dirumuskan April mendatang.
Foto: Reuters/M. Agung Rajasa
Oke kah Si OK OCE?
Jargon OK OCE yang melekat dengan Sandiaga telah menggandeng pedagang kecil yang tergabung dalam komunitas OK OCE Melawai 16, Akademi dan Masjid. Dulu Sandiaga berjanji program kewirausahan ini tak akan sentuh APBD. Namun, nyatanya ada dana 82 miliar Rupiah mengucur dari kas daerah untuk biayai pelatihan di 44 kecamatan. Anggota DPRD DKI mengkritik pelatihan OK OCE hanya berisi "cuap-cuap“ semata.
Foto: Getty Images/AFP/R. Gacad
OK Otrip
One Karcis One Trip, janji Anies-Sandi untuk memastikan transportasi umum yang terintegrasi melalui pembayaran uang elektronik. Uji coba program yang dimulai 15 Januari memungkinkan warga menggunakan sejumlah moda selama 3 jam dengan ongkos lima ribu rupiah. Uji coba sempat berakhir bentrok, karena rute kendaraan umum yang bersinggungan. Para sopir juga menilai sosialisasi OK Otrip belum maksimal.
Foto: Getty Images/AFP/J. Samad
Menata ulang Tanah Abang
Sejak 22 Desember 2017, Pemprov DKI menutup dua ruas jalan di depan stasiun Tanah Abang demi mengakomodasi 400 PKL. Selain memberi tenda gratis, iuran retribusi juga tidak dikutip, dengan syarat pukul 18.00, PKL harus membongkar tenda mereka agar kendaraan dapat melintas. Pemprov DKI mengklaim kemacetan berkurang 52 persen dan 3.200 lapangan pekerjaan terbuka di Tanah Abang akibat penataan itu.
Foto: Reuters/Beawiharta
Menutup Alexis
Menutup hotel Alexis adalah janji Anies saat kampanye. Akhir Oktober lalu, Pemprov DKI mengklaim tidak memperpanjang izin usaha Alexis karena banyaknya keluhan masyarakat terkait praktik prostitusi. Selama ini, sumber pendapatan pajak dari hotel itu mencapai 30 miliar Rupiah/tahun. Anies beralasan selain tempat hiburan, DKI memiliki sektor pendapatan lainnya seperti PBB dan retribusi.
