Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akan dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2017. Puluhan program kerja dicanangkan keduanya selama masa kampanye. Inilah 12 janji Anies-Sandi yang akan menentukan keberhasilan pemerintahannya.

Merevisi dan memperluas manfaat Kartu Jakarta Sehat dalam bentuk Kartu Jakarta Sehat Plus dengan menambahkan fasilitas khusus untuk para guru mengaji, pengajar sekolah minggu, penjaga rumah ibadah, khatib, penceramah dan pemuka agama.

Merevisi Kartu Jakarta Pintar menjadi Kartu Jakarta Pintar Plus untuk semua anak usia sekolah (6-21 tahun). KJP+ juga diniatkan agar dapat digunakan untuk Kelompok Belajar Paket A, B dan C, pendidikan madrasah, pondok pesantren dan kursus keterampilan serta dilengkapi dengan bantuan tunai untuk keluarga tidak mampu

Melalui program OKE-OCE, kedua pasangan berjanji membuka 200.000 lapangan kerja baru, membangun dan mengaktifkan 44 pos pengembangan kewirausahaaan warga untuk menghasilkan 200.000 pengusaha baru, selama lima tahun. "Jadi, setiap kecamatan akan ada 5000 wirausaha baru. Angka 5000 saja akan bisa menggerakkan perekonomian warga Jakarta," papar Anies.

Mengembangkan inisiatif Menyusu Dini dan ASI Ekslusif, melakukan pendataan dan pemantauan terhadap ibu-ibu hamil dan balita yang memerlukan bantuan khusus, memberikan cuti khusus bagi suami selama proses kelahiran anak, serta menyediakan fasilitas-fasilitas publik seperti Ruang Menyusui dan Tempat Penitipan Anak yang dikelola secara sehat, profesional dan bisa diakses seluruh warga

Mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok dengan menjaga ketersediaan bahan baku dan menyederhanakan rantai distribusi, serta menyediakan Kartu Pangan Jakarta untuk meningkatkan daya beli warga tidak mampu. Program kerja Anies-Sandi juga melibatkan revitalisasi pasar tradisional dan pedagang kali lima.

Niat bakal gubernur DKI buat mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan sudah sesuai dengan program pemerintahan Jokowi, yakni mengadopsi sistem pendidikan vokasi Jerman dengan melibatkan dunia usaha untuk menghasilkan lulusan yang langsung terserap ke dunia kerja dan berwirausaha.

Menjadikan Jakarta sebagai Kota Hijau dan Kota Aman yang ramah, sejuk dan aman bagi anak, perempuan, pejalan kaki, pengguna jalan, dan seluruh warga. Program ini juga diarahkan buat menggalakkan kegiatan cocok tanam kota, melakukan audit berkala keamanan kampung serta memperluas cakupan dan memperbaiki kesejahteraan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

Memberdayakan perempuan Jakarta dengan mendukung sepenuhnya partisipasi perempuan dalam perekonomian, antara lain melalui pemberian Kredit Usaha Perempuan Mandiri.

Sejak awal Anies mengambil posisi menentang Reklamasi Teluk Jakarta. Ia berjanji mengentikan proyek yang sudah dicanangkan sejak era Soeharto itu untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir dan segenap warga Jakarta.

Membangun sistem transportasi umum yang terintegrasi dalam bentuk interkoneksi antarmoda, perbaikan model manajemen dan perluasan jangkauan transportasi umum, pengintegrasian sistem transportasi dengan pusat-pusat pemukiman, pusat aktivitas publik, dan moda transportasi publik dari luar Jakarta.

Program rumah terjangkau tanpa uang muka merupakan salah satu janji kampanye Anies-Sandi yang paling kontroversial. Namun demikian keduanya enggan merevisi rencana tersebut. Nantinya, peserta program DP nol rupiah mencicil uang DP kepada pemerintah dan bisa melanjutkan cicilan bulanan dalam jangka waktu yang relatif panjang.

Meningkatkan bantuan sosial untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan keagamaan, lembaga sosial, sekolah minggu dan Majelis Taklim yang berbasis asas proporsionalitas dan keadilan.

Banjir seolah jadi fenomena biasa di Jakarta. Istilah langganan banjir jadi salah kaprah yang diterima warga sebagai kelaziman. Beberapa tahun belakangan, banyak perbaikan dilakukan dann sukses mengurangi banjir. Tapi ancaman banjir tetap mengintai Jakarta yang mengalami penurunan muka air tanah drastis serta intrusi air laut dan rob.

Untuk menanggulangi ancaman Jakarta tenggelam, dirancang pembangunan tanggul raksasa berupa megaproyek "Giant Sea Wall" atau Garuda. Tanggul raksasa ini panjangnya 25 km di Teluk Jakarta termasuk 17 pulau buatan. Presiden Joko Widodo tahun 2016 memperingatkan, tanpa pembangunan tanggul raksasa tahun 2030 diramalkan sebagian Jakarta akan tenggelam ke laut.

Proyek tanggul raksasa itu sejak 2014 memicu pro dan kontra. Pakar lingkungan dari berbagai institusi mengkritik, tanggul laut bukan solusi jitu tanggulangi penurunan muka tanah dan banjir Jakarta. Tanggul raksasa disebut akan mengubah ekosistem jadi lebih buruk, karena arus air 13 sungai yang tercemar dan bermuara ke laut akan terbendung dan kualitas air laut turun drastis.

Proyek bendungan laut raksasa ini merupakan gagasan dari Belanda, meniru proyek serupa yang sukses mencegah negeri kincir angin itu ditenggelamkan laut. Masterplan proyek dan studi kelayakan sebagian besar juga dibiayai Belanda. Dana pembangunan sebesar 40 milyar Dolar akan ditanggung bersama kedua pemerintahan.

Setelah dilanda gonjang-ganjing yang berujung pada penangkapan sejumlah pengusaha dan anggota DPRD terkait korupsi dan kasus sogokan proyek rekamasi, proyek raksasa menanggul teluk Jakarta kembali dilanjutkan. Kini pemerintah pusat mengambil alih koordinasi megaproyek kontroversial itu.

Proyek mencegah tenggelamnya Jakarta dirancang tiga tahap. Tahap pertama sudah dimulai 2014 berupa penguatan garis pantai Jakarta dan hingga 2018 dilakukan pemasangan stasiun pompa. Tahap kedua, berupa pembangunan tanggul laut dan reklamasi pulau buatan seluas hingga 4.000 hektar dirancang hingga 2022. Pembangunan Mass Rapid Transportation juga dirancang pada fase dua ini.

Megaproyek Garuda juga menelan korban, berupa penggusuran pemukiman warga yang menempati kawasan yang hendak dibenahi dan direklamasi. Inilah yang memicu konflik yang kemudian digoreng jadi komoditas politik. Selain itu kolusi antara pengusaha dan penguasa menyeret banyak pihak masuk penjara. Solusi pemindahan warga ke rusun, justru menyulut kampanye hitam. Ujungnya warga lagi yang jadi korban.

Presiden Joko Widodo kokoh bertengger di puncak elektabilitas dengan 38,9% suara. Popularitas presiden saat ini "cendrung meningkat," kata Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan.

Untuk sosok yang sering absen dari kancah politik praktis pasca pemilu, nama Prabowo masih mampu menarik minat pemilih. Sebanyak 12% responden mengaku akan memilih mantan Pangkostrad itu sebagai presiden RI.

Selain Jokowi dan Prabowo, nama-nama lain yang muncul dalam survey belum mendapat banyak dukungan. Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan, misalnya hanya mendapat 0,9%.

Nasib serupa dialami bekas Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama. Sosok yang kini mendekam di penjara lantaran kasus penistaan agama itu memperoleh 0,8% suara. Jumlah yang sama juga didapat Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Pemilik grup MNC ini mengubah haluan politiknya setelah terbelit kasus hukum berupa dugaan ancaman terhadap Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto. Hary yang tadinya beroposisi, tiba-tiba merapat ke kubu Presiden Joko Widodo. Saat inielektabilitasnya bertengger di kisaran 0,6%

Meski diusung sebagai calon pemimpin Indonesia masa depan, saat ini popularitas Agus Yudhoyono masih kalah dibanding ayahnya Soesilo Bambang Yudhoyono yang memperpoleh 1,9% suara. Agus yang mengorbankan karir di TNI demi berpolitik hanya mendapat 0,3% dukungan.

Jumlah serupa didapat Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang belakangan terkesan berusaha membangun basis dukungan. Nurmantyo hanya mendapat 0,3%. Meski begitu tingkat elektabilitas tokoh-tokoh ini akan banyak berubah jika bursa pencalonan sudah mulai dibuka, klaim SMRC.

Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pilkada DKI Jakarta 2017: Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dengan nomor urut 1, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat mendapat nomor urut 2. Adapun Anies Baswedan-Sandiaga Uno nomor urut 3.

Ketiga kandidat menunjukkan bahwa mereka ingin menjadikan ibukota negara menjadi kota yang nyaman dan aman bagi semua penduduknya, serta bebas dari masalah yang selama ini menghantui: banjir, macet, dll. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk juga jadi tolak ukur.

Namun, pertarungan dalam memilih pemimpin DKI Jakarta 2017 penuh dengan perseteruan. Aksi saling gempur buzzer yang kadang mengarah pada kampanye hitam, peredaran berita bohong, saling tuding dan berbagai kekisruhan lainnya. Hiruk pikuk jelang pemilihan kepala daerah itu seolah menenggelamkan seratusan wilayah lainnya yang juga akan menggelar pilkada pada tahun 2017.

Kubu petahana bertarung dengan kubu lainnya, Dalam politik, memang ada prinsip tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan. Namun benarkah kepentingan ini adalah kepentingan rakyat?

Jelang pilkada, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang merupakan keturunan Tionghoa dan bukan Muslim, tersandung kasus dugaan penistaan agama. Proses hukum terus berlangsung hingga pilkada digelar. Iapun banyak dikritik atas kasus penggusuran.

Aksi demonstrasi besar sehubungan dengan kasus dugaan penistaan agama, berlangsung pada akhir tahun 2016 di Jakarta dalam aksi yang disebut #412 dan #212. Para pemrotes yang ingin agar Ahok ditangkap, bukan hanya datang dari Jakarta, namun juga wilayah-wilayah lain.

Agus Harimurti Yudhoyono dikenal sebagai perwira muda cemerlang. Kakek dan ayahnya, Presiden Susilo Bambang Yudoyono-- jenderal yang sangat terkenal. Pilihan Agus untuk pensiun dini adalah proses politik yang masih terus bergulir. Namun dukungan ayahnya, kerap malah jadi ‘bumerang‘ dalam pencalonan Agus. Masyarakat masih harus menunggu bagaimana performa Agus di medan politik.

Anies Baswedan membawa karakter-karakter kebalikan dari petahana. Mantan menteri pendidikan dan wakilnya Sandiaga Uno, mengaku banyak menemui tokoh nasional di selama masa kampanye. Namun pertemuan pria yang dulu dikenal amat moderat dengan Front Pembela Islam (FPI) memicu kekecewaan sebagian kalangan. Debat paslon memberi ruang bagi publik melihat kualitas calon yang mereka pilih.

Berkaitan dengan situasi jelang Pilkada DKI, perang hukum diwarnai aksi saling lapor ke kepolisian. Mulai dari laporan terhadap Ahok atas dugaan penistaan agama diikuti laporan terhadap ketua FPI, Rizieq Shibab untuk pelbagai kasus. Sementara itu, medsos pun ramai berkomentar setiap kali isu Pilkada mengemuka, apalagi jika menyangkut FPI yang dikenal berseberangan dan paslon petahana. (ap)