Mewaspadai libur panjang yang acap kali jadi momen pemicu lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia, pakar epidemiologi Universitas Indonesia (UI), Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan pemerintah harus mengantisipasi hal tersebut.

"Mungkin akan ada dampak ringan atau dampak sedang (peningkatan kasus)," ujar Miko saat diwawancarai DW Indonesia, Senin (27/12) sore.

Miko mengatakan bahwa pemerintah harus menyiapkan fasilitas kesehatan tambahan mengingat kapasitas yang telah ada saat ini semakin berkurang. Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito pada pekan lalu mengatakan kondisi keterisian rumah sakit di berbagai daerah saat ini "sudah mencapai 80 persen." Maka dari itu, Miko berpendapat agar pemerintah melakukan pemodelan untuk menyiapkan penambahan kapasitas fasilitas kesehatan.

"Dihitung dengan perkiraan jumlah kumulatif kasus covidnya sehingga akan menghasilkan jumlah kasus akitf kasus covidnya. Berapa yang berat, berapa yang ringan, berapa yang tanpa gejala," papar Miko.

"Ini adalah tanggung jawab pemerintah. Mau itu kesalahan masyarakat tidak patuh dalam menjalankan protokol kesehatan, itu adalah tangung jawab pemerintah," sambungnya. 

Berbeda dengan Eropa

Negara-negara di Eropa kini tengah menerapkan pembatasan ketat sebagai upaya menahan laju penyebaran virus corona saat perayaan Natal dan Tahun Baru, salah satunya Jerman. Jerman menerapkan lockdown ketat mulai 16 Desember lalu hingga 10 Januari 2021 mendatang.

Restoran dan bar dilarang menerima pelanggan, selain untuk layanan bawa pulang. Tempat-tempat olahraga, bioskop, kolam renang, gedung teater, salon rambut dan kecantikan serta bisnis lain harus ditutup. Hotel tidak diperbolehkan menerima wisatawan, dan pertemuan pribadi di rumah dibatasi maksimal untuk lima orang dewasa dari dua rumah tangga.

Namun, menurut Miko kebijakan tersebut urung diterapkan Indonesia. Pasalnya sedari awal Indonesia tidak menerapkan kebijakan lockdown melainkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19 akhir tahun, pemerintah pun diminta untuk melakukan upaya-upaya serius.

"Serius melakukan PSBB, serius mengisolasi warga, mengkarantina warga, mendeteksinya serius juga. Benar-benar kita harus serius dengan segala upaya penanggulangan COVID-19," tegas Miko.

Selain itu ia mengatakan agar hotel-hotel melakukan pengawasan lebih kepada para tamu-tamunya terutama saat libur akhir tahun seperti sekarang ini. "Hotel tidak boleh melebihi dari 30 persen kapasitas misalnya, dan itu diawasi."

Waspada varian baru virus corona

Menanggapi munculnya varian baru virus corona yang lebih menular di Inggris, Miko juga mengimbau masyarakat untuk semakin waspada. Terlebih, negara tetangga Singapura telah mengonfirmasi kasus pertama varian baru virus corona tersebut.

"Masyarakat harus lapor kalau baru bepergian dari Inggris, Singapura. Dan kemudian kena covid dia wajib diamati," tuturnya.

Lebih lanjut menurut Kepala Departemen Epidemiologi Faklutas Kesehatan Masyarakat UI ini, pemerintah wajib melakukan surveillance genotyping varian baru virus corona tersebut. "Lakukanlah surveillance genotyping dengan baik dan harus dikoordinasi oleh Kemenkes," pungkas Miko.

Sebelumnya Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito mengatakan, varian baru virus corona di Inggris berpotensi masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, Wiku menyarankan agar masyarakat tidak melakukan mobilitas ataupun melakukan perjalanan di masa libur panjang ini. 

"Karena kalau kita melakukan perjalanan mobilitas itu memberi kesempatan pada virus itu untuk menular. Apalagi kalau virus varian baru ini maka potensi menularnya menjadi lebih tinggi," ujar Wiku.

Hingga Senin (28/12) malam, Indonesia mencatat penambahan sedikitnya 5.854 kasus baru, lebih rendah di hari sebelumnya yang mencapai lebih dari 6.500 kasus. Sehingga total kasus kumulatif COVID-19 di Indonesia menjadi 719.219 kasus. Dari jumlah tersebut, sedikitnya 589.978 orang sembuh dan lebih dari 21.400 meninggal dunia.

rap/vlz (dari berbagai sumber)