Setelah lebih dari empat dekade konflik bersenjata dengan pemerintah Turki, Partai Pekerja Kurdistan (PKK) mengumumkan perlucutan senjata dan pembubaran diri. Keputusan ini disambut baik lintas partai di Ankara, baik pemerintah maupun oposisi. Pembubaran PKK dilihat sebagai awal kemungkinan berakhirnya pertumpahan darah yang telah merenggut puluhan ribu nyawa warga sipil dan pejuang PKK.

Pengumuman PKK, yang diklasifikasikan sebagai organisasi teroris di Jerman dan beberapa negara lain, mengundang euforia di kalangan masyarakat Turki. Para pengamat sepakat bahwa langkah ini bisa mengubah  dinamika politik dalam negeri secara mendasar.

Perubahan arah politik Turki?

Seren Selvin Korkmaz, Direktur lembaga survei IstanPol, menyebut keputusan PKK untuk meletakkan senjata sebagai titik balik dalam politik Turki. "Persamaan politik yang kita bicarakan setahun lalu sudah berubah total. Partai-partai kini harus menyesuaikan program dan narasi mereka,” ujarnya. Dia menambahkan bahwa partai pro-Kurdi, Partai DEM, bisa mendapatkan ruang gerak politik yang lebih luas.

Menurut Korkmaz, dua faktor utama yang akan membentuk politik Turki dalam tiga tahun ke depan adalah proses perdamaian dengan PKK dan situasi hukum Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu.

Imamoglu, yang terpilih secara demokratis, ditangkap pada Maret 2025 di tengah berlangsungnya proses perdamaian. Korkmaz mengingatkan bahwa partai Imamoglu, CHP, kini mulai diposisikan sebagai "musuh baru” oleh pemerintah, menggantikan gerakan politik Kurdi yang selama ini menjadi target utama.

Sementara itu, sejumlah politisi Kurdi, termasuk tokoh terkenal Selahattin Demirtas, masih mendekam di penjara. Komunitas Kurdi berharap akan ada pembebasan bagi tokoh-tokoh PKK, meskipun nasib mereka hingga kini belum jelas. "Untuk membahas isu Kurdi secara konstitusional, diperlukan langkah-langkah demokratisasi dan relaksasi,” ujar pakar politik Mesut Yegen. Namun, dia juga mengkritisi bahwa sistem presidensial saat ini yang cenderung otoriter tidak memberikan ruang untuk perubahan signifikan.

Bagaimana persenjataan dan struktur PKK?

Salah satu pertanyaan terbesar adalah kepada siapa, kapan, dan bagaimana PKK akan menyerahkan senjatanya? Apakah proses ini akan diawasi secara internasional? Apakah akan terjadi pelucutan senjata penuh atau hanya simbolis?

Laporan media yang mengutip sumber-sumber tidak resmi menyebutkan, keputusan terkait bisa diambil pada pertengahan tahun. Pemerintah Turki juga dikabarkan tengah menyusun peta jalan damai.

Namun, dalam tubuh PKK sendiri sempat muncul perlawanan terhadap keputusan pembubaran. Beberapa tokoh penting organisasi harus diyakinkan terlebih dahulu. Diskusi juga mencuat mengenai kemungkinan lahirnya organisasi-organisasi baru dan masa depan KCK, organisasi payung bagi gerakan Kurdi.

Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan menegaskan, meletakkan senjata saja tidak cukup. "Semua struktur ilegal yang berpotensi menggunakan kekerasan harus dibongkar,” ujarnya dalam siaran televisi pada 9 Mei. Dia juga mengataka, pemerintah di Ankara mempersiapkan berbagai skenario alternatif.

Apa yang terjadi dengan anggota PKK?

Juga belum jelas bagaimana nasib para pejuang PKK, baik yang berada di pegunungan maupun aktivis di perkotaan. Diperkirakan, PKK memiliki sekitar 60.000 pendukung, termasuk pejuang, simpatisan, dan relawan sipil.

Rencana pemberian amnesti umum menuai pro dan kontra. Meski ada wacana program integrasi, pemberian pengampunan massal oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan dinilai berkemungkinan kecil karena tingginya risiko ketegangan sosial.

Bagi para pemimpin PKK di pengasingan, kembali ke Turki juga nyaris mustahil. Sebagian mungkin akan diizinkan pindah ke negara ketiga, sementara lainnya kemungkinan tetap tinggal di wilayah Kurdistan Irak. Namun, sejauh ini belum ada keputusan resmi. Pemerintah Turki menyatakan tidak ingin sekitar 300 tokoh PKK yang kini berada di Irak, Suriah, atau Iran tetap tinggal di negara-negara tersebut.

Apa dampak bagi minoritas Kurdi di Suriah?

Dampak dari pembubaran PKK juga dirasakan di Suriah dan Irak. Wilayah utara Suriah saat ini masih dikendalikan oleh Pasukan Demokratik Suriah (SDF), yang inti kekuatannya berasal dari YPG—kelompok yang oleh Ankara dianggap sebagai perpanjangan tangan PKK.

Ada spekulasi bahwa pasukan SDF bisa diintegrasikan ke dalam tentara Suriah, dan pejuang asing dipulangkan ke negara asal masing-masing. Meskipun awalnya Ankara bersikeras agar YPG juga dilucuti, desakan itu ini kini mulai mereda.

Bahkan, Kementerian Pertahanan Turki mulai menggunakan istilah "SDF” alih-alih "YPG/PKK,” sebuah perubahan yang mencolok karena sebelumnya pemerintah enggan menyebut SDF secara resmi, menganggapnya sebagai upaya pemutihan terhadap kelompok teroris Kurdi.

Namun demikian, keraguan tetap merebak, termasuk di dalam partai berkuasa AKP. Mantan anggota parlemen dan orang dekat Erdogan, Samil Tayyar, memperingatkan bahwa nasib para mantan pejuang PKK harus ditentukan secara jelas. "Perkembangan ini tidak bisa dipisahkan dari struktur yang ada di Suriah,” ujarnya. "Lebih penting dari sekadar membubarkan PKK adalah mengatasi ancaman YPG di perbatasan kita.”

Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman

Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

Editor Agus Setiawan