Sebuah babak baru politik Jerman dimulai setelah terbentuknya koalisi pemerintahan antara partai konservatif CDU/CSU, dan kiri-tengah SPD.

Meski memerlukan waktu sepuluh minggu sejak pemilu hingga pelantikan, mirip dengan pemerintahan sebelumnya yang dipimpin SPD bersama Partai Hijau dan FDP, kesamaan antara kedua koalisi berhenti di sana. Setidaknya demikian penilaian dari kubu konservatif.

"Perubahan arah yang diharapkan banyak warga telah tertuang jelas di atas kertas," kata Ketua Umum CSU Markus Söder saat penandatanganan kontrak koalisi. "Penguatan ekonomi, pembatasan migrasi ilegal, pemulihan tatanan Jerman, dan semangat baru – semuanya harus segera dijalankan dengan penuh tenaga.”

SPD turun peringkat, CDU kembali pegang kanselir

Bagi SPD, yang kini turun peran menjadi mitra junior dalam koalisi baru, semangat untuk membongkar total warisan kebijakan tiga setengah tahun terakhir berkesan minim. Terutama dalam isu-isu sosial, kaum sosialdemokrat bersikeras menolak pemangkasan besar.

Posisi kanselir kini kembali ke tangan CDU. Friedrich Merz ditunjuk sebagai pemimpin pemerintahan, sedangkan Ketua Umum SPD Lars Klingbeil menjadi wakil kanselir sekaligus menteri keuangan. Dari total 17 kementerian, CDU dan SPD masing-masing memegang tujuh, sementara CSU mengelola tiga. Menariknya, kabinet CDU didominasi oleh kalangan hukum, sedangkan SPD lebih banyak menunjuk perempuan.

AfD adalah musuh bersama

Koalisi ini lahir dari keterpaksaan hasil pemilu yang tidak memungkinkan pembentukan pemerintahan tanpa melibatkan AfD. Partai sayap kanan ekstrem yang memperoleh suara kedua terbanyak itu ditolak oleh hampir semua kekuatan politik arus utama.

Namun meski saling berseteru di pemerintahan lalu, dalam proses negosiasi, kedekatan politik mulai terbangun antara CDU dan SPD. "Kami menjalin kerja sama yang semakin erat, profesional, dan penuh kepercayaan,” ujar Merz optimistis.

Kedua partai besar ini memikul tanggung jawab untuk membendung pengaruh AfD. "Ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan pada isu-isu yang selama ini dimanfaatkan AfD,” ungkap Alexander Dobrindt, Menteri Dalam Negeri dari CSU, dalam wawancara dengan stasiun televisi ARD. Dia menegaskan bahwa AfD harus "dipinggirkan lewat pemerintahan”.

Migrasi jadi fokus utama

Salah satu langkah pertama koalisi baru adalah memperketat kebijakan migrasi. Mulai tanggal 7 Mei ini, semua perbatasan Jerman akan diperketat. Setiap individu yang datang tanpa dokumen sah akan ditolak masuk.

"Menjaga agar tidak ada pelanggaran masuk secara ilegal ke Jerman adalah tugas polisi, dan itu sekarang menjadi prioritas utama bagi aparat perbatasan," tegas Dobrindt.

Pemerintahan yang baru bergerak cepat memperketat kebijakan perbatasan. Ribuan petugas tambahan, termasuk unit pengawasan udara, akan memperkuat 11.000 personel kepolisian federal yang sudah bertugas. Langkah ini diambil untuk memburu jaringan penyelundupan manusia dan merespons lebih cepat perubahan jalur migrasi ilegal.

Dukungan bagi penambahan personil datang dari sejumlah negara bagian, seperti Brandenburg, Sachsen, dan Bayern – yang berbatasan langsung dengan Polandia, Ceko, dan Austria. Namun, dari negara-negara tetangga yang terdampak, ragam kritik justru mengemuka. Mendagri Alexander Dobrindt berusaha menepis kekhawatiran. "Dari seluruh pembicaraan dalam beberapa hari terakhir, tampak jelas bahwa banyak yang memahami sikap baru Jerman soal migrasi ilegal. Banyak yang bahkan mengatakan, ini memang sudah saatnya.”

Tanpa anggaran, kas pemerintah hadapi tekanan

Di ranah domestik, tantangan besar menanti Menteri Keuangan Lars Klingbeil. Dia dituntut segera menyusun dan mengajukan anggaran negara untuk tahun berjalan, setelah pemerintahan sebelumnya gagal merampungkannya hingga bubar pada November 2024. Bahkan rancangan anggaran untuk 2026 pun sebenarnya sudah terlambat.

Sebagai solusi jangka pendek, koalisi CDU/CSU dan SPD mengandalkan dana khusus investasi sebesar 500 miliar euro. Dana ini akan mendanai proyek-proyek besar: dari pembangunan sekolah, jalur kereta, infrastruktur digital, hingga energi dan perumahan. "Ini akan menjadi modernisasi terbesar dalam beberapa dekade," ujar Klingbeil.

Beban sosial meningkat, ekonomi melesu

Meski diperkuat anggaran tambahan, pemerintah Jerman saat ini tetap harus berhemat. Utang baru hanya boleh digunakan untuk investasi, bukan subsidi sosial. Hal ini menjadi dilema besar, karena belanja sosial justru terus meningkat akibat perubahan demografis. Populasi Jerman semakin menua, sementara usia harapan hidup meningkat.

Tapi ketika reformasi dana pensiun mendesak, SPD bersikukuh mempertahankan stabilitas kucuran dann hari tua. Saat ini, seperempat belanja negara digunakan untuk menyubsidi sistem pensiun. Sementara itu, biaya perawatan lansia dan kesehatan terus meroket tinggi. Klingbeil harus mencari cara untuk menahan laju pengeluaran.

Nasib anggaran sosial sangat tergantung pada performa ekonomi. Sayangnya, Jerman sedang memasuki tahun ketiga resesi. Oleh karena itu, kata Klingbeil, prioritas utama adalah memulihkan ekonomi. "Kemakmuran harus diusahakan. Kontrak koalisi ini adalah sinyal kuat untuk memperkuat industri, menarik sektor masa depan ke Jerman, dan memperkuat label Made in Germany.”

Ancaman eksternal tak kalah besar

Satu hal yang menyatukan pemerintahan baru dengan pendahulunya adalah besarnya tekanan eksternal. Dari seberang Atlantik, perubahan arah kebijakan Presiden AS Donald Trump menimbulkan ketidakpastian. Dari timur, Rusia terus menjadi ancaman. Jerman pun dituntut untuk menata ulang perannya dalam tatanan global dan Eropa.

Kanselir baru Friedrich Merz menyatakan akan menjadikan urusan luar negeri sebagai prioritas strategis. "Banyak negara Eropa, terutama Uni Eropa, menantikan kontribusi kuat dari Jerman demi keberhasilan proyek bersama ini,” ujarnya. Untuk itu, akan dibentuk Dewan Keamanan Nasional di Kantor Kanselir guna merangkum keputusan politik luar negeri dan pertahanan.

Merz akan melakukan kunjungan luar negeri pertamanya pada 7 Mei ke Paris, Prancis, untuk bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron. Setelah itu, ia dijadwalkan terbang ke Warsawa. Isu migrasi dan suaka akan menjadi agenda utama dalam kedua kunjungan tersebut. Dobrindt, sebagai Menteri Dalam Negeri, juga akan segera melakukan perjalanan diplomatik ke negara-negara tetangga.

 

Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Jerman

Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

Editor: Yuniman Farid