Untuk pertama kalinya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy akan melakukan kunjungan kenegaraaan ke Afrika Selatan pada hari Kamis (24/4) dan dijadwalkan menemui Presiden Cyril Ramaphosa di Pretoria. Beberapa pihak memperkirakan kesepakatan damai antara Rusia dan Ukraina  akan menjadi topik utama.

"Saya sangat yakin hal ini masuk ke dalam agenda pembahasan,” kata Dr. Oscar van Heerden, rekan peneliti Pusat Diplomasi dan Kepemimpinan di University of Johannesburg.

"Menurut saya, pemerintah Afrika Selatan tidak ingin memberikan harapan yang berlebihan... dan tentu saja tidak ingin mengutarakan niat mereka yang sebenarnya,” jelas van Heerden kepada DW. Juni 2023 lalu, Presiden Ramaphosa memimpin misi perdamaian Afrika ke Ukraina dan bertemu dengan Presiden Zelenskyy, selanjutnya juga menemui Presiden Rusia Vladimir Putin.

"Kedua pihak memiliki kepentingan, dan saya yakin selama kunjungan kenegaraan ini, Ramaphosa dan Zelenskyy akan membahasnya.”

Apakah kesepakatan perdamaian dapat dicapai?

Kepala negara Afrika beserta delegasinya melakukan perjalanan ke Ukraina dan Rusia dengan harapan dapat memfasilitasi kesepakatan perdamaian antara kedua negara. Meskipun pembicaraan tersebut tidak segera membuahkan hasil, Ukraina berkomitmen untuk meningkatkan hubungan diplomatiknya dengan negara-negara Afrika untuk berbagi pengalaman teknologi serta militer. Ukraina juga berencana untuk menambahkan 10 kedutaan besarnya di negara-negara Afrika.

Afrika Selatan adalah negara anggota BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Indonesia) yang memiliki akses khusus kepada Rusia, yang bermanfaat dalam perundingan perdamaian.

Sebelum meletusnya perang Rusia-Ukraina, Partai Kongres Nasional Afrika ANC yang dipimpin Ramaphosa telah memiliki hubungan dekat dengan Rusia. Karena kedekatannya dengan Putin, Presiden Afrika Selatan ini sempat menuai kontroversi dengan mitra koalisinya yakni Partai Democratic Alliance (DA)

Karena alasan tersebut, Van Heerden menilai bahwa Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa dapat berperan sebagai mediator. "Karena Afrika Selatan adalah bagian dari BRICS, dan karena Afrika Selatan memiliki hubungan yang erat dengan Rusia, Presiden Ramaphosa dapat menyampaikan pesan secara langsung ke Presiden Putin dan mengatakan, 'Ini yang Zelenskyy tawarkan,'" kata Van Heerden.

Dalam beberapa bulan terakhir, Zelenskyy telah bertemu dengan pimpinan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan harapan untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Rusia.

Invasi Rusia terhadap Ukraina terjadi pada Februari 2022. Sejak saat itu, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia OHCHR mengatakan setidaknya 12.654 warga sipil telah tewas dalam invasi tersebut.

Apa peran Afrika Selatan?

Dzvinka Kachur, presiden kehormatan Asosiasi Ukraina di Afrika Selatan UAZA, meyakini bahwa perdamaian Rusia-Ukraina yang sesungguhnya masih jauh dari harapan.

"Perdamaian di Ukraina hanya bisa terwujud jika Rusia menghentikan ambisi membangun kembali kerajaannya dan menghentikan usahanya menjadikan Ukraina sebagai jajahan," katanya kepada DW.

Kachur mengakui bahwa negara seperti Afrika Selatan hanya memiliki peluang kecil mewujudkan hal tersebut, namun ia melihat ada cara lain yang bisa dilakukan negara ini untuk memperbaiki situasi di Ukraina.

"Afrika Selatan dapat memainkan peranan penting terkait aspek kemanusiaan,” katanya. "Afrika Selatan dapat melakukan mediasi untuk mengembalikan anak-anak Ukraina yang dideportasi secara paksa atau membantu menghentikan penyiksaan di area pembangkit listrik tenaga nuklir yang dikuasai Rusia di Zaporizhzhia.” Kachur menambahkan bahwa Afrika Selatan juga dapat berkontribusi dalam membantu mengembalikan tawanan perang sipil dan jurnalis.

Kachur mengatakan bahwa sejak dimulainya perang, Ukraina, seperti halnya banyak negara berkembang lainnya, meragukan kemampuan Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan perang. Negara-negara Afrika dan Amerika Selatan telah lama merasa bahwa sistem pemerintahan global tidak seimbang dan bahwa Dewan Keamanan PBB perlu bertindak lebih inklusif.

"Kita dapat melihat bahwa sistem internasional ini tidak berfungsi, dan negara-negara Afrika telah lama menyerukan hal tersebut,” lanjut Kachur. "Rusia menginvasi Ukraina ketika menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB, dan dewan tersebut tidak dapat bertindak apa-apa.” Asosiasi Ukraina di Afrika Selatan akan bertemu dengan Presiden Zelenskyy dalam kunjungannya ke Pretoria minggu ini.

Keinginan Afrika Selatan untuk merombak tata kelola global

Afrika Selatan mengagendakan perombakan tata kelola global dalam kepresidenan G20 yang dijabatnya hingga November 2025. Berbicara pada Majelis Umum PBB di bulan Maret lalu, direktur jenderal Hubungan dan Kerja Sama Internasional Afrika Selatan, Zane Dangor, menyatakan bahwa negaranya sedang memperjuangkan reformasi struktur tata kelola global.

"Kita perlu memperkuat sistem multilateral dan meningkatkan kerja sama internasional untuk menyelesaikan tantangan-tantangan kompleks yang dihadapi dunia,” ujar Dangor, seraya menambahkan bahwa terkikisnya multilateralisme adalah ancaman bagi pertumbuhan dan stabilitas global.

"Prinsip-prinsip Piagam PBB, termasuk hukum internasional, humaniter, dan hak asasi manusia, harus menjadi perhatian utama dalam mendiskusikan geopolitik global,” jelasnya. Bagaimanapun, lanjut Dangor, dunia saat ini "berbeda dibandingkan dengan tahun 1945 ketika PBB dibentuk.”

Artikel ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh: Sorta Lidia Caroline

Editor: Hendra Pasuhuk