RCEP meliputi Cina, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru dan 10 negara anggota ASEAN. Perjanjian ini akan memungkinkan berlakunya satu set aturan yang berlaku bagi negara yang terlibat, diharapkan mempermudah prosedur bisnis dan pergerakan barang. Hal ini mendorong perusahaan multinasional untuk lebih berinvestasi di kawasan ini, termasuk membangun rantai pasokan dan pusat distribusi.

Kesepakatan RCEP akan berpengaruh bagi negara-negara dengan total penduduk 2,2 miliar orang atau sekitar sepertiga dari ekonomi dunia dengan PDB total mencapai 27 triliun dolar Amerika. Ide RECP pertama kali dicetuskan tahun 2012 dan dinilai sebagai upaya Cina sebagai importir dan eksportir terbesar di kawasan ini untuk melawan pengaruh Amerika Serikat yang kian bertumbuh di bawah Obama.

Pakta tersebut akan menurunkan tarif, membuka sektor jasa dan menetapkan aturan perdagangan umum di dalam kawasan. Perjanjian itu juga mencakup investasi, e-commerce, telekomunikasi dan hak cipta. Namun perlindungan lingkungan dan hak tenaga kerja tidak menjadi bagian dari kesepakatan. Kementerian Perdagangan RI menargetkan terjemahan naskah perjanjian RCEP akan selesai dalam dua bulan ke depan.

Tahun lalu, India menarik diri dari pakta ini karena khawatir potensi terpukulnya pasar dan produsen domestik jika negara itu dibanjiri barang murah dari Cina. Industri tekstil, susu, dan pertanian ditandai sebagai tiga sektor industri yang rentan di India. Namun India dapat bergabung di kemudian hari jika negara itu berubah pikiran.

Joe Biden yang baru-baru ini unggul dalam Pemilu Presiden AS, mengisyaratkan kembali ke pendekatan multilateral seperti masa pemerintahan Obama, tetapi masih terlalu dini untuk memprediksi arah kebijakannya terkait kesepakatan perdagangan ini. Kemungkinan, pemerintahan baru di bawah Biden akan lebih fokus pada kerja sama dengan negara di Asia Tenggara, kata para analis. ae/vlz (Reuters, AFP, CNN)

Dulu, anak perempuan Arab Saudi tidak bisa bersekolah seperti murid-murid sekolah di Riyadh. Penerimaan murid di sekolah pertama untuk perempuan, Dar Al Hanan, baru dimulai 1955. Sementara Riyadh College of Education, yang jadi institusi pendidikan tinggi untuk perempuan, baru dibuka 1970.

Baru di awal abad ke-21, perempuan bisa mendapat kartu identitas. Padahal kartu itu adalah satu-satunya cara untuk membuktikan siapa mereka, misalnya dalam cekcok soal warisan atau masalah properti. Kartu identitas hanya dikeluarkan dengan dengan izin dan diberikan kepada muhrim. Baru tahun 2006 perempuan bisa mendapatkannya tanpa izin muhrim. 2013 semua perempuan harus punya kartu identitas.

Walaupun 2005 sudah dilarang, kontrak pernikahan tetap disetujui antara calon suami dan ayah pengantin perempuan, bukan oleh perempuan itu sendiri.

Tahun 2009, King Abdullah menunjuk menteri perempuan pertama. Noura al-Fayez jadi wakil menteri pendidikan untuk masalah perempuan.

2012 pemerintah Arab Saudi untuk pertama kalinya setuju untuk mengizinkan atlit perempuan berkompetisi dalam Olimpiade dengan ikut tim nasional. Salah satunya Sarah Attar, yang ikut nomor lari 800 meter di London dengan mengenakan jilbab. Sebelum Olimpiade dimulai ada spekulasi bahwa tim Arab Saudi mungkin akan dilarang ikut, jika mendiskriminasi perempuan dari keikutsertaan dalam Olimpiade.

Inilah saatnya perempuan untuk pertama kalinya diizinkan naik sepeda dan sepeda motor. Tapi hanya di area rekreasi, dan dengan mengenakan nikab dan dengan kehadiran muhrim.

Februari 2013, King Abdullah untuk pertama kalinya mengambil sumpah perempuan untuk jadi anggota Syura, atau dewan konsultatif Arab Saudi. Ketika itu 30 perempuan diambil sumpahnya. Ini membuka jalan bagi perempuan untuk mendapat posisi lebih tinggi di pemerintahan.

Dalam pemilihan tingkat daerah di tahun 2015, perempuan bisa memberikan suara, dan mencalonkan diri untuk dipilih. Sebagai perbandingan: Selandia Baru adalah negara pertama, di mana perempuan bisa dipilih. Jerman melakukannya tahun 1919. Dalam pemilu 2015 di Arab Saudi, 20 perempuan terpilih untuk berbagai posisi di pemerintahan daerah, di negara yang monarki absolut.

Februari 2017, untuk pertama kalinya bursa efek Arab Saudi mengangkat kepala perempuan dalam sejarahnya. Namanya Sarah Al Suhaimi.

September 26, 2017, Arab Saudi mengumumkan bahwa perempuan akan segera diizinkan untuk mengemudi mobil. Mulai Juni 2018, perempuan tidak akan perlu lagi izin dari muhrim untuk mendapat surat izin mengemudi. Dan muhrim juga tidak harus ada di mobil jika mereka mengemudi.

29 Oktober 2017, Badan Olah Raga mengumumkan perempuan akan boleh menonton di stadion olah raga. Tiga stadion yang selama ini hanya untuk pria, juga akan terbuka untuk perempuan mulai 2018.

Hukum baru dirancang untuk lindungi perempuan saat pernikahan berakhir tanpa sepengetahuan mereka. Perempuan dapat cek status pernikahannya online atau dapat fotokopi surat tanda cerai dari pengadilan. Hukum ini tak sepenuhnya lindungi perempuan karena cerai hanya dapat diajukan dalam kasus terbatas dengan persetujuan suami atau jika suami lakukan tindak kekerasan. (Penulis: Carla Bleiker, ml/hp)