Dalam lima tahun mendatang sasaran pembangunan millenium yang sudah disepakati anggota PBB hendaknya sudah tercapai. Telah dilakukan berbagai hal untuk mewujudkan satu dunia, di mana kemiskinan dikurangi separuhnya, semua anak mendapatkan pendidikan dasar dan diskriminasi terhadap perempuan dihapuskan.

Akan tetapi semakin dekat ke tahun 2015, juga semakin jelas terlihat, bahwa sukses pencapaian sasaran millenium terkait erat dengan struktur multinasional yang efisien dan siap bertindak. Ini menyangkut masalah global yang harus dipecahkan di tatanan global pula.

Direktur Institut Jerman untuk Politik Pembangunan Dirk Messner menjelaskan, “Apa yang kami diskusikan saat ini, jika kita memikirkan Global Governance, atau jika kita membahas komoditas publik global seperti iklim, energi atau bahan pangan, kita amati bahwa semua itu berkaitan dengan hubungan saling ketergantungan antar negara secara global. Gagasan lama adalah negara-negara harus sejauh mungkin independen. Tapi kini kita menghadapi interdependensi global dan harus mengaturnya secara politik. Inilah tantangan bagi Global Governance.“

Sebuah tantangan yang sejauh ini kurang dapat diatasi secara memuaskan oleh organisasi internasional yang sudah ada. Terutama PBB,dengan 192 negara anggotanya, sebetulnya memiliki legitimasi tinggi akan tetapi dalam situasi krisis seringkali tidak mampu menarik keputusan. Atau juga instansi lainnya seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, yang ingin bertindak secara efisien, akan tetapi tidak dapat mengajukan klaim untuk mewakili masyarakat internasional.

Hal yang sama juga berlaku untuk kelompok-kelompok ekslusif seperti G-7 atau G-8. Namun kini muncul G-20 dan Messner memandang terdapat perspektif bagi Global Governance. "Kita baru saja mengalami revolusi kecil yang terlewat dari pandangan banyak orang. Kita mengalami perubahan dari sebuah G-8 yang mengorganisir ekonomi dunia menjadi sebuah G-20 yang mengorganisir Global Governance. Dan di sana terwakili banyak negara ambang industri dan negara berkembang. Ini tendensi bagus. Karena banyak negara ambang industri dan berkembang, yang sejauh ini tidak memiliki kemungkinan ikut serta dalam proses politik dan pembangunan, kini duduk bersama di meja perundingan.“

Jerman juga amat berkepentingan dengan kesetaraan dan sebuah Global Governance yang berfungsi. Kata Jürgen Zattler, pimpinan bidang politik pembangunan Eropa dan multinasional di Kementrian Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. Zattler mengharapkan, jika memiliki struktur pemerintahan global, maka kesetaraan kepentingan menyangkut berbagai tema dapat dibahas. Ia juga menilai perkembangan di dalam G-20 sangat menjanjikan.

Namun sejumlah organisasi non pemerintah NGO memandang skeptis peranan G-20 ini. Dipertanyakan, apakah G-20 benar-benar akan menjadi sebuah bentuk legitimasi dari Global Governance? Jens Martens dari organisasi Global Policy Forum Europa di Bonn menyatakan, terutama ia tidak melihat kemungkinan bagi masyarakat madani untuk ikut terlibat. “Di PBB masyarakat madani dalam bentuk NGO memiliki hak ikut berbicara. Di sana ribuan organisasi memiliki kemungkinan menyampaikan pendapatnya. Dalam kelompok lain seperti G-20 hak itu tidak berlaku. Dalam arti, ini klub ekslusif dari pemerintah yang bersidang tertutup bagi publik.“

Martens mendukung diperkuatnya PBB, juga bila proses penarikan keputusan di sana akan bertele-tele dan alot. “Begitulah demokrasi. Semakin banyak aktor terlibat, maka semakin sulit. Tapi juga ada harganya, agar benar-benar mencapai keputusan yang representatif semua kepentingan diperhatikan. Jika tidak, dalam konteks sasaran millenium terutama akan terlewatkan kepentingan kelompok rakyat termiskin.”

Heiner Kiesel/Agus Setiawan

Editor: Ayu Purwaningsih