Hubungan Iran dan Arab Saudi baru tumbuh sejak kekuasaan Syah Reza Pahlevi dan Raja Khalid. Kedua negara sebelumnya sering direcoki rasa saling curiga, antara lain karena tindakan Riyadh menutup tempat-tempat ziarah kaum Syiah di Mekkah dan Madinah. Perseteruan yang awalnya berbasis agama itu berubah menjadi politis seiring dengan eskalasi konflik di Timur Tengah dan Revolusi Islam 1979.

Raja Khalid sempat melayangkan ucapan selamat kepada Ayatollah Khomeini atas keberhasilan Revolusi Islam 1979. Tapi hubungan kedua negara memburuk menyusul perang Iran-Irak dan kisruh Haji 1987. Puncaknya, Riyadh memutuskan hubungan pada 1987, ketika Khomeini mengecam penguasa Saudi sebagai "Wahabi yang tidak berperikemanusiaan, ibarat belati yang menusuk jantung kaum Muslim dari belakang."

Saat berkobar perang Iran-Irak, Arab Saudi sejak dini menyatakan dukungan terhadap rejim Saddam Hussein di Baghdad. Riyadh memberikan dana sumbangan sebesar 25 milyar US Dollar dan mendesak negara-negara Teluk lain untuk ikut mengisi pundi perang buat Irak. Demi menanggung biaya perang, Arab Saudi menggenjot produksi minyak yang kemudian mengakibatkan runtuhnya harga minyak di pasar dunia.

Mengikuti ajakan Ayatollah Khomeini, jemaah Iran setiap tahun berdemonstrasi di Mekkah dan Madinah menentang Israel. Tradisi sejak 1981 itu tidak pernah diperkarakan, kecuali pada 1987, ketika polisi memblokade jalan menuju Masjid al-Haram. Akibat bentrokan, 402 jemaah Iran tewas dan 649 luka-luka. Setelah kedutaannya di Teheran diserbu massa, Riyadh memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran.

Arab Saudi sejak awal menolak program nuklir Teheran. Sikap itu tidak berubah bahkan setelah tercapainya Perjanjian Nuklir di Vienna tahun 2015. Riyadh menilai kesepakatan tersebut "sangat berbahaya." Desakan kepada Iran untuk bekerja sama dengan pengawas nuklir PBB juga disampaikan Saudi pada awal 2023.

Hubungan Iran dan Arab Saudi kembali menegang setelah kelompok Syiah Zaidiyah di Yaman mengobarkan pemberontakan. Riyadh menuding Teheran mengompori perang bersaudara dan mencampuri urusan dalam negeri Yaman dengan memasok senjata. Iran sebaliknya menuding Arab Saudi menghkhianati perannya sebagai mediator konflik dengan membombardir minoritas Houthi di utara Yaman.

Dukungan Iran atas rejim Bashar Assad di Suriah sejak lama dianggap duri dalam daging oleh Arab Saudi. Sejak 2011, Riyadh aktif memasok senjata buat oposisi Sunni di Suriah. Kerajaan di Riyadh juga menjadi yang pertama kali mengecam Assad seputar "tindakan represif pemerintahannya terhadap demonstrasi anti pemerintah," ujar Raja Abdullah saat itu.

Bencana memayungi ibadah Haji 2015 ketika lebih dari 400 jemaah Iran meninggal dunia di terowongan Mina akibat panik massa. Iran menuding pemerintah Arab Saudi ikut bertanggungjawab. Riyadh sebaliknya menyelipkan isu bahwa tragedi itu disebabkan jemaah haji Iran yang tak mau diatur. Kisruh memuncak saat pangeran Arab Saudi, Khalid bin Abdullah, mendesak agar Riyadh melarang masuk jemaah haji Iran.

Sehari setelah pergantian tahun Arab Saudi mengeksekusi mati 46 terpidana, antara lain Syeikh Nimr al-Nimr, seorang ulama yang aktif membela hak-hak minoritas Syiah yang kerap mengalami represi dan diskriminasi di Arab Saudi. Al-Nimr didakwa terlibat dalam terorisme. Sebagai reaksi Pemimpin Spiritual Iran, Ayatollah Ali Khamenei melayangkan ancaman, bahwa Saudi akan mendapat "pembalasan tuhan."

Pada November 2017 Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri mengumumkan pengunduran diri dari Riyadh, Arab Saudi, dan menyalahkan Iran terkait kebuntuan politik di Beirut. Langkah itu diyakini bagian dari manuver Arab Saudi untuk memprovokasi perang antara Iran dan Hizbullah dengan Israel. Saudi dan Iran berebut pengaruh di Lebanon pasca penarikan mundur pasukan Suriah 2005 silam.

Menyusul mediasi Cina, pemerintah Arab Saudi sepakat memulihkan hubungan dengan Ira pada Maret 2023. Kesepakatan tersebut disusul pembukaan kembali relasi dengan Suriah dan perundingan damai dengan pemberontak Houthi di Yaman. Sebelumnya, negara-negara Teluk juga sepakat mengakhiri perpecahan dengan Katar, sekutu dekat Iran di Teluk Persia.

Kendati terinfeksi Kolera, ia masih dianggap beruntung. Pasalnya pria tua ini sempat menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit di Sanaa. Namun dengan angka korban yang melonjak, klinik dan rumah sakit di Yaman mulai kewalahan menampung pasien.

Sejak 6 Mei lalu, ketika foto ini dibuat di rumah sakit pemerintah di Sanaa, angka korban Kolera melonjak drastis. Direktur Komite Palang Merah Internasional, Dominik Stillhart, mewanti-wanti terhadap "bencana kemanusiaan" di ibukota. Saat ini sekitar 115 pasien meninggal dunia dalam dua pekan akibat penyakit mematikan tersebut.

Situasi sanitasi di ibukota mempermudah munculnya wabah penyakit. Sampah dibiarkan mengotori jalanan sejak petugas kebersihan melakukan mogok massal lantaran tunggakan upah. Situasi ini dimanfaatkan penduduk miskin untuk mengais makanan di antara sampah.

Saat ini kondisi kebersihan di klinik dan rumah sakit juga merosot drastis. Banyak pasien yang terpaksa menginap di atas lantai rumah sakit lantaran minimnya tempat tidur. Sebagian menggunakan kardus dan karton sebagai alas.

Buang air besar dan muntah-munrah biasanya menjadi gejala umum Kolera. Wabah di Yaman ditengarai disebabkan oleh kualitas air yang buruk. Pasien Kolera biasanya diberi asupan cairan yang mengandung gula dan garam. Jika tidak ditangani, wabah Kolera bisa berbuah fatal, terutama pada anak-anak.

Sebuah truk sampah berusaha melewati jalan raya di ibukota Sanaa yang terendam banjir menyusul hujan lebat. Banjir di sejumlah wilayah Yaman dan lambatnya reaksi pemerintah mempercepat penyebaran wabah penyakit.

Tidak hanya di Sanaa, beberapa kota lain di Yaman juga sibuk menghadang wabah yang kian mengganas. Kementerian Kesehatan menyerukan organisasi internasional agar secepatnya mengirimkan bantuan. Yaman yang remuk oleh konflik bersenjata antara Arab Saudi dan pemberontak Houthi kekurangan tenaga medis dan obat-obatan buat menyelamatkan korban Kolera.

Lokasi pembuangan sampah di pinggir kota pelabuhan Hudaidah di Yaman Barat. Di tempat yang bagi kebanyakaan orang bukanlah tempat tinggal yang layak ini keluarga Ruzaig bernaung.

Di tempat pembuangan sampah ini hidup 18 keluarga. Mereka mengaku merasa jauh lebih aman dibandingkan di kampung halaman mereka di barat laut Yaman, yang kerap menjadi sasaran pemboman pesawat tempur Arab Saudi.

Sarapan "seadanya": roti, kentang, paprika. Sebelum menyiapkan hidangan, mereka terlebih dahulu harus bersusah payah memilah bahan pangan yang masih layak dikonsumsi dari tumpukan sampah.

Selain mengais sisa makanan, Ayoub Mohammed Ruzaiq (11 tahun) juga mengumpulkan botol plastik untuk kemudian dijual.

Dalam lemari es yang telah rusak ini, keluarga Ruzaiq menyimpan bahan makanan yang mereka temukan di tempat pembuangan sampah.

Mohammed Ruzaiq (belakang kiri), yang berusia 67 tahun, mengatakan bahwa ia tidak menginginkan bantuan orang lain. "Kami hanya menginginkan berakhirnya peperangan, malapetaka ini. Setelah itu Tuhan lah yang akan melindungi kami."

Tidak jarang keluarga Ruzaiq terpaksa tidur dengan perut kosong. Beralaskan karton atau di tempat tidur gantung mereka merebahkan diri di gubuk beratap plastik.

Kemungkinan Ayoub beserta keluarganya terpaksa masih harus bertahan hidup lebih lama di tempat pembuangan sampah ini. Peperangan masih berkecamuk dan bantuan internasional hampir tidak tersedia bagi Yaman.

Dulu, anak perempuan Arab Saudi tidak bisa bersekolah seperti murid-murid sekolah di Riyadh. Penerimaan murid di sekolah pertama untuk perempuan, Dar Al Hanan, baru dimulai 1955. Sementara Riyadh College of Education, yang jadi institusi pendidikan tinggi untuk perempuan, baru dibuka 1970.

Baru di awal abad ke-21, perempuan bisa mendapat kartu identitas. Padahal kartu itu adalah satu-satunya cara untuk membuktikan siapa mereka, misalnya dalam cekcok soal warisan atau masalah properti. Kartu identitas hanya dikeluarkan dengan dengan izin dan diberikan kepada muhrim. Baru tahun 2006 perempuan bisa mendapatkannya tanpa izin muhrim. 2013 semua perempuan harus punya kartu identitas.

Walaupun 2005 sudah dilarang, kontrak pernikahan tetap disetujui antara calon suami dan ayah pengantin perempuan, bukan oleh perempuan itu sendiri.

Tahun 2009, King Abdullah menunjuk menteri perempuan pertama. Noura al-Fayez jadi wakil menteri pendidikan untuk masalah perempuan.

2012 pemerintah Arab Saudi untuk pertama kalinya setuju untuk mengizinkan atlit perempuan berkompetisi dalam Olimpiade dengan ikut tim nasional. Salah satunya Sarah Attar, yang ikut nomor lari 800 meter di London dengan mengenakan jilbab. Sebelum Olimpiade dimulai ada spekulasi bahwa tim Arab Saudi mungkin akan dilarang ikut, jika mendiskriminasi perempuan dari keikutsertaan dalam Olimpiade.

Inilah saatnya perempuan untuk pertama kalinya diizinkan naik sepeda dan sepeda motor. Tapi hanya di area rekreasi, dan dengan mengenakan nikab dan dengan kehadiran muhrim.

Februari 2013, King Abdullah untuk pertama kalinya mengambil sumpah perempuan untuk jadi anggota Syura, atau dewan konsultatif Arab Saudi. Ketika itu 30 perempuan diambil sumpahnya. Ini membuka jalan bagi perempuan untuk mendapat posisi lebih tinggi di pemerintahan.

Dalam pemilihan tingkat daerah di tahun 2015, perempuan bisa memberikan suara, dan mencalonkan diri untuk dipilih. Sebagai perbandingan: Selandia Baru adalah negara pertama, di mana perempuan bisa dipilih. Jerman melakukannya tahun 1919. Dalam pemilu 2015 di Arab Saudi, 20 perempuan terpilih untuk berbagai posisi di pemerintahan daerah, di negara yang monarki absolut.

Februari 2017, untuk pertama kalinya bursa efek Arab Saudi mengangkat kepala perempuan dalam sejarahnya. Namanya Sarah Al Suhaimi.

September 26, 2017, Arab Saudi mengumumkan bahwa perempuan akan segera diizinkan untuk mengemudi mobil. Mulai Juni 2018, perempuan tidak akan perlu lagi izin dari muhrim untuk mendapat surat izin mengemudi. Dan muhrim juga tidak harus ada di mobil jika mereka mengemudi.

29 Oktober 2017, Badan Olah Raga mengumumkan perempuan akan boleh menonton di stadion olah raga. Tiga stadion yang selama ini hanya untuk pria, juga akan terbuka untuk perempuan mulai 2018.

Hukum baru dirancang untuk lindungi perempuan saat pernikahan berakhir tanpa sepengetahuan mereka. Perempuan dapat cek status pernikahannya online atau dapat fotokopi surat tanda cerai dari pengadilan. Hukum ini tak sepenuhnya lindungi perempuan karena cerai hanya dapat diajukan dalam kasus terbatas dengan persetujuan suami atau jika suami lakukan tindak kekerasan. (Penulis: Carla Bleiker, ml/hp)