Setelah serangan Jepang ke Pearl Harbor, pemerintah AS yang dipimpin Franklin D. Roosevelt tahun 1942 memerintahkan relokasi paksa 120.000 warga negara AS berdarah Jepang ke kamp-kamp pengasingan yang dijaga ketat. Mereka, tanpa terkecuali, dikategorikan sebagai enemy alien alias musuh asing.

Gagasan dasar kamp pengasingan buat warga keturunan Jepang adalah untuk mencegah aksi spionase atau sabotase selama masa perang. Kecurigaan yang berdasarkan pola pikir rasialis dan dipicu oleh politisi dan militer itu ikut menyebar di kalangan penduduk.

Relokasi paksa cuma mengizinkan warga keturunan Jepang membawa barang-barang seadanya. Sebagian besar penduduk yang diasingkan akhirnya kehilangan harta benda atau dipecat dari pekerjaan hanya karena latarbelakang etnis. Petani yang menggarap lahan sewaan juga kehilangan hak sewanya seketika.

Anehnya kelompok yang terkena kebijakan tersebut cuma warga keturunan Jepang. Sementara untuk warga negara AS berlatar belakang Eropa seperti Jerman atau Italia tidak mengalami relokasi atau hanya dalam skala kecil. Sekitar 300.000 warga negara Jerman yang saat itu tinggal di Amerika misalnya cuma harus melaporkan diri secara berkala.

Bahwa keputusan tersebut diambil secara mendadak, terlihat dari ketidaksiapan pemerintah AS membangun fasilitas perumahan untuk mereka yang diasingkan. Sebagian bahkan dibiarkan tinggal di barak kayu tanpa dapur atau saluran pembuangan. Di banyak kamp, barak yang sedianya dibangun untuk empat orang disesaki hingga 25 orang.

Pada 1943 Menteri Dalam Negeri AS Harold Ickles mengeluhkan kondisi di kamp yang dinilainya "buruk dan semakin parah." Pasalnya kualitas sebuah kamp bergantung pada pemerintahan negara bagian yang memfasilitasi pengasingan warga keturunan Jepang.

Untuk sekitar 30.000 bocah yang ikut direlokasi paksa bersama keluarganya, kamp pengasingan serupa seperti pusat re edukasi. Mereka tidak hanya dilarang berbicara bahasa Jepang, tetapi juga dicekoki materi pelajaran berbau propaganda untuk membangun jiwa patriotisme. Minimnya tenaga pengajar dan buku pelajaran juga memperburuk kualitas pendidikan di kamp-kamp tersebut.

Pada Desember 1944, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan penahanan warga negara tanpa alasan jelas melanggar konstitusi. Keputusan tersebut mengakhiri praktik relokasi paksa terhadap warga keturunan Jepang. Tapi butuh waktu lebih dari satu tahun untuk membubarkan kamp-kamp pengasingan.

Sebagian besar bekas tahanan diberikan uang sebesar 25 Dollar AS untuk melanjutkan hidup setelah masa pengasingan. Namun sejumlah lain diusir paksa kembali ke Jepang tanpa uang ganti rugi. Penduduk yang kembali ke kota asalnya juga dilaporkan mengalami presekusi dan teror, antara lain penembakan dan ledakan bom di rumah tinggal.

Menyusul tekanan dari aktivis sipil, pemerintah Amerika Serikat 1980 akhirnya sepakat memberikan uang ganti rugi sebesar 20.000 Dollar AS terhadap setiap warga yang diasingkan. Namun baru 11 tahun kemudian korban relokasi mendapat permintaan maaf resmi dari Gedung Putih, yakni oleh Presiden George Bush Sr. (rzn/ap)

Para narapidana yang berpartisipasi dalam program rehabilitasi tahanan dengan melatih kuda liar ini diadopsi oleh Patroli Perbatasan di AS. Dengan ongkos murah, mereka memanfaatkan kegesitan kuda. Para tahanan dibekali keterampilan dan wawasan dalam mengendalikan kuda liar. Pelatihan ini diharapkan menjadi bekal para napi ini di kemudian hari, jika mereka bebas dari Penjara Negara Florence.

Kuda-kuda dilatih di Florence, Arizona dan ditempatkan di kota-kota perbatasan seperti Jacumba dan juga San Diego di Kalifornia. Peran kuda-kuda liar ini penting di kawasan-kawasan terpencil, terutama yang berbatasan dengan Meksiko. Mereka dimanfaatkan untuk mendeteksi penyeberangan ilegal migran dan perdagangan narkoba.

Sekarang baru sekitar 1.000 kilometer perbatasan yang dipagari, atau baru sepertiga dari perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko. Sisanya diliputi pegunungan, sungai, peternakan dan lahan liar, medan yang cocok untuk kuda, yang dimanfaatkan petugas Patroli Perbatasan -- badan pengawas perbatasan yang didirikan tahun 1924. Dalam foto, petugas berpatroli di Jacumba, Kalifornia.

Dengan menunggang kuda, para petugas dapat menavigasi bentangan tanah yang tak bisa dilalui kendaraan. Kuda bisa bergerak di medan yang curam, tanpa ragu-ragu melintasi anak-anak sungai dan berlari gesit. Sekitar 55.000 mustang berkeliaran di Amerika Serikat Barat. Di sini tampak kuda liar digiring ke kandang di Milford, Utah.

Di penjara di Florence, kota kaktus-yang berada sekitar 225 kilometer dari perbatasan Meksiko, sebagian besar narapidana tidak memiliki pengalaman dengan kuda. Selama 4-6 bulan, para pria berlatih mengendalikan kuda. Mulai dari memasang pelana dan tali kekang, melatih perintah untuk berlari dan melakukan gerakan kaki yang akan berguna di daerah gurun yang tidak rata di sepanjang perbatasan.

Tugas narapidana di Florence yang melatih kuda, kental dengan ironi: Beberapa warga Meksiko ditangkap di perbatasan karena pelanggaran yang berhubungan dengan obat bius. Para tahanan ini mengaku tidak keberatan bahwa kuda-kuda liar dipakai untuk membantu penegakan hukum. Mereka hanya senang bahwa hewan-hewan ini tidak lagi menghadapi kehausan dan kelaparan dan menderita di musim kering.

Patroli perbatasan di San Diego memiliki 28 kuda, yang diadopsi dari penjara Florence. Kebijakan ini menjadi upaya pemerintah untuk membendung pertumbuhan populasi kuda liar. Undang-undang federal menugaskan Biro Pengelolaan Tanah untuk mengendalikan populasi kuda dan keledai liar, guna melindungi hewan, memastikan tidak terjadi kerusakan vegetasi serta mencegah kelangkaan sumber air.

Florence memulai program pelatihan kuda pada tahun 2012. Terlalu dini untuk menilai efek jangka panjang jika melibatkan partisipasi narapidana. Yang jelas, dari 50 orang yang telah berpartisipasi dalam program itu dan dibebaskan, tidak ada yang kembali ke penjara.

"Di mana kita patroli, rasanya benar-benar terasa seperti di Wild West," kata Bobby Stine, petugas pengawas dari Unit Patroli Kuda San Diego. Ed: Nadine Berghausen (ap/as)