AS Beri Israel 30 Hari untuk Meningkatkan Bantuan ke Gaza
16 Oktober 2024
Amerika Serikat memperingatkan Israel untuk mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan ke Gaza dalam waktu 30 hari atau Israel berisiko kehilangan dukungan militer dari AS.
Iklan
Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Matthew Miller, mengatakan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin telah mengirim surat kepada para pejabat Israel untuk menyampaikan kekhawatiran Gedung Putih tentang kondisi kemanusiaan di Gaza.
Surat tersebut ditujukan kepada Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer. Surat itu dikirim setelah pemerintahan Presiden AS Joe Biden mencatat bahwa bantuan yang sampai ke Gaza mengalami penurunan.
Miller menjelaskan, Blinken dan Austin meminta pemerintah Israel untuk segera melakukan perubahan agar bantuan yang masuk ke Gaza bisa kembali meningkat dari jumlah yang sangat rendah saat ini.
Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!
Dalam surat itu disebutkan bahwa jumlah bantuan yang masuk ke Gaza harus naik menjadi minimal 350 truk per hari, agar Israel tetap menerima bantuan militer dari AS. Israel juga diminta untuk menambah jeda kemanusiaan dan meningkatkan perlindungan untuk lokasi bantuan kemanusiaan. Israel diberi waktu 30 hari untuk merespons.
Miller menambahkan bahwa AS yakin bantuan bisa lebih banyak masuk ke Gaza dan hambatan birokrasi serta logistik bisa diatasi. Dia juga menegaskan bahwa ada konsekuensi hukum di AS terkait hal ini, dan berharap Israel segera mengambil tindakan sesuai isi surat tersebut.
Surat itu juga menekankan kebijakan AS mengenai bantuan kemanusiaan dan penyaluran senjata ke Israel. Surat ini dikirim saat situasi di Gaza utara semakin memburuk dan setelah ada laporan serangan Israel di sebuah lokasi tenda rumah sakit di Gaza tengah.
Berdirinya Negara Israel
Inilah kilas balik pendirian negara warga Yahudi yang penuh pertikaian dan gejolak politik.
Foto: Imago/W. Rothermel
Deklarasi yang ditunggu-tunggu warga Yahudi
Tanggal 14 Mei 1948, tokoh Israel David Ben-Gurion mendeklarasikan pembentukan Negara Israel yang independen. Dia menggarisbawahi latar belakang sejarah keagamaan Yahudi. "Orang-orang tetap percaya dan tidak pernah berhenti berdoa dan berharap mereka kembali ke sana," katanya menegaskan kelahiran negara bagi warga Yahudi tersebut.
Foto: picture-alliance/dpa
Sejarah hitam
Peristiwa pembantaian warga Yahudi oleh rezim NAZI Jerman, yang dinamakan Holocaust adalah latar belakang kuat yang mendasari kepentingan pendirian Negara Israel. Foto di atas menunjukkan orang-orang yang selamat dari kamp Auschwitz setelah pembebasan.
Foto: picture-alliance/dpa/akg-images
"Bencana" bagi warga Palestina
"Nakba", artinya "bencana", Itulah kata yang digunakan warga Palestina pada hari yang sama. Sekitar 700.000 warga Arab yang tinggal di Palestina saat itu harus melarikan diri dengan tibanya gelombang pendatang Yahudi yang ingin menetap di negara barunya. Pendirian Israel menjadi awal konflik Israel-Palestina dan dunia Arab, yang tidak terselesaikan sampai sekarang, 70 tahun kemudian.
Foto: picture-alliance/CPA Media
Darurat perang
Ketegangan dengan negara-negara Arab di wilayah itu pecah saat 'Perang Enam Hari' terjadi pada Juni 1967. Militer Israel berhasil memukul mundur pasukan Mesir, Yordania dan Suriah, lalu menduduki kawasan Sinai, Jalur Gaza, Tepi Barat dan Dataran Tinggi Golan. Namun kemenangan itu tidak membawa ketenangan, melainkan ketegangan dan konflik berkepanjangan hingga kini.
Foto: Keystone/ZUMA/IMAGO
Politik pemukiman di wilayah pendudukan
Pembangunan permukiman Yahudi di kawasan yang diduduki memperburuk konflik dengan Palestina, yang sebenarnya dijanjikan untuk mendirikan negara. Otoritas Palestina menuduh Israel menjalankan politik yang berupaya menihilkan harapan pendirian Negara Palestina Merdeka. Israel tidak mengindahkan protes internasional yang menentang pembangunan permukiman Yahudi.
Foto: picture-alliance/newscom/D. Hill
Kemarahan dan kebencian: Intifada pertama
Akhir 1987, warga Palestina melakukan mobilisasi untuk menentang pendudukan Israel. Kerusuhan menyebar di wilayah permukiman Palestina dari Gaza sampai Yerusalem Timur. Kerusuhan itu menggagalkan Kesepakatan Oslo dari tahun 1993 — kesepakatan pertama yang dicapai dalam perundingan langsung antara perwakilan pemerintah Israel dan pihak Palestina, yang diwakili oleh PLO.
Foto: picture-alliance/AFP/E. Baitel
Upaya perdamaian
Presiden AS Bill Clinton (tengah) menengahi konsultasi perdamaian antara PM Israel Yitzhak Rabin (kiri) dan pimpinan PLO Yasser Arafat (kanan). Perundingan itu menghasilkan Kesepakatan Oslo I, yang memuat pengakuan kedua pihak atas eksistensi pihak lain. Namun harapan perdamaian pupus ketika Rabin dibunuh oleh seorang warga Yahudi radikal dua tahun kemudian.
Foto: picture-alliance/CPA Media
Kursi yang kosong
Rabin ditembak pengikut radikal kanan pada 4 November 1995 ketika akan meninggalkan acara demonstrasi damai di Tel Aviv. Foto di atas menunjukkan Shimon Peres yang kemudian menggantikan Yitzhak Rabin sebagai Perdana Menteri. Kursi kosong di sebelahnya adalah tempat duduk Rabin.
Foto: Getty Images/AFP/J. Delay
Tembok pemisah
Tahun 2002, setelah rangkaian aksi kekerasan dan teror selama Intifada II, Israel mulai membangun tembok pemisah sepanjang 107 kilometer atas alasan keamanan. Tembok ini memisahkan wilayah Israel dan Palestina di wilayah Tepi Barat. Proyek tembok pemisah sekarang masih dilanjutkan dan menurut rencana panjangnya akan mencapai 700 kilometer. (Teks: Kersten Knipp/hp/ts)
Foto: picture-alliance/dpa/dpaweb/S. Nackstrand
9 foto1 | 9
Netanyahu tolak gencatan senjata sepihak
Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan bahwa dia telah memberitahu Presiden Prancis Emmanuel Macron bahwa dia tidak setuju dengan kesepakatan gencatan senjata sepihak yang tidak menghentikan Hizbullah mempersenjatai diri kembali.
Iklan
Macron mendesak adanya gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah yang didukung Iran, serta penghentian pengiriman senjata yang digunakan di Gaza dan Lebanon.
"Perdana Menteri menolak gencatan senjata sepihak yang tidak akan mengubah situasi keamanan di Lebanon dan hanya akan membuat situasi kembali seperti semula," kata pernyataan dari kantornya.
Netanyahu juga menegaskan bahwa Israel beroperasi untuk melawan Hizbullah guna mencegah mereka mengancam warga Israel di perbatasan utara dan memungkinkan warga untuk kembali ke rumah dengan aman.
Prancis menolak permintaan Netanyahu untuk menarik mundur pasukan penjaga perdamaian PBB, UNIFIL, dari posisinya di Lebanon. Selain itu, Prancis memanggil duta besar Israel di Paris terkait insiden penembakan yang dilakukan tentara Israel terhadap tiga posisi pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon selatan.