PM Jepang Fumio Kishida mengatakan, Presiden AS, Joe Biden, mendukung langkah Jepang untuk bergabung dengan Dewan Keamanan PBB. Desakan untuk mereformasi organ PBB paling berpengaruh itu belakangan kembali menguat
Iklan
Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, menyambut keinginan Jepang memperkuat pertahanannya untuk menangkal ancaman Cina. Dalam lawatan pertamanya di Asia, Senin (23/5), Biden menjanjikan dukungan penuh AS kepada Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida.
Kedua negara berkomitmen untuk memperkuat kerjasama untuk melawan "perilaku provokativ Cina yang melanggar hukum internasional,” tulis Gedung Putih dalam pernyataannya.
Kishida sebelumnya mengklaim Biden mendukung keinginan Jepang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, seperti dilansir kantor berita NHK.
"Aliansi AS dan Jepang sejak lama menjadi pondasi perdamaian dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik, dan Amerika Serikat tetap berkomitmen penuh terhadap pertahanan Jepang,” kata Biden sebelum bertemu Kishida di Istana Akasaka, Tokyo
Tokoh-tokoh di Dunia Kecam Invasi Rusia ke Ukraina
Presiden Rusia Vladimir Putin memutuskan mulai menggempur Ukraina secara militer 24 Februari 2022. Banyak pemimpin dunia, atlet, dan bintang mengutuk invasi yang dilancarkan Rusia terhadap tetangganya tersebut.
Foto: Kremlin/AFP
Putin bermuka dua
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebutkan, Presiden Rusia Vladimir Putin 'bermuka dua' setelah dia memerintahkan operasi militer terhadap Ukraina, tak lama setelah dirinya berunding dengan Putin melalui sambungan telepon. "Ya, bermuka dua, ada pilihan yang disengaja dan sadar untuk meluncurkan perang ketika kita masih bisa merundingkan perdamaian," kata Macron.
Foto: John Thys/AFP/Getty Images
Runtuhkan keamanan Eropa
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengutuk invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina. "Kami tidak akan membiarkan Presiden Putin meruntuhkan arsitektur keamanan Eropa," ujar von der Leyen. Ia menegaskan, UE akan menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia. "Kami akan membekukan aset Rusia di Uni Eropa dan menghentikan akses bank Rusia ke pasar keuangan Eropa."
Foto: Olivier Hoslet/Pool/EPA/AP/picture alliance
Kesalahan besar
Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan, serangan Rusia benar-benar tanpa pembenaran dan menyebutnya perang Putin. "Akan menjadi jelas bahwa Putin telah membuat kesalahan besar dengan melancarkan perang ini," kata Scholz. Ia juga menambahkan, Rusia akan membayar "harga yang pahit" karena menyerang tetangganya tersebut.
Foto: Clemens Bilan/Getty Images
Dukungan buat Ukraina dari Inggris
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson lewat cuitannya di Twitter mengatakan, Inggris akan meningkatkan dukungannya ke Ukraina. Dia menegaskan, Inggris tidak bisa dan tidak boleh berpaling untuk membantu Ukraina. "Saya tidak percaya diktator Rusia akan menaklukkan Ukraina dan keyakinan mereka yang penuh semangat bahwa negara mereka harus merdeka," kata Johnson.
Foto: Matt Dunham/AP Photo/picture alliance
Sanksi dari AS
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah mengumumkan serangkaian sanksi baru, yang menargetkan bank dan industri Rusia. "Kami sengaja merancang sanksi ini untuk memaksimalkan dampak pada Rusia dan meminimalkan dampak pada sekutu kami. Kami tidak bertindak sendiri. Kami telah membangun koalisi yang mewakili setengah dari ekonomi dunia," tutur Biden.
Foto: Brendan Smialowski/AFP
Iran salahkan NATO
Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian melalui cuitannya di Twitter, menyalahkan "provokasi NATO" atas serangan yang dilancarkan Rusia terhadap Ukraina. Meski demikian, ia menekankan perang bukanlah sebuah solusi dan menulis "penting untuk membuat gencatan senjata dan menemukan solusi politik yang demokratis."
Foto: Fadel Itani/NurPhoto/picture alliance
Indonesia desak "setop perang"
Presiden RI Joko Widodo belum memberikan pernyataan lengkap terhadap operasi militer yang digelar Rusia di Ukraina. Namun, di tengah kondisi yang sedang memanas, pada hari pertama invasi Rusia ke Ukraina, melalui cuitannya via twitter Jokowi menyerukan agar perang bisa dihentikan. "Setop perang. Perang itu menyengsarakan umat manusia dan membahayakan dunia," cuit Jokowi.
Foto: Presidential Secretariat Press Bureau
Absen di GP Rusia
Juara dunia Formula 1 asal Jerman, Sebastian Vettel mengatakan, dirinya tidak akan berpartisipasi dalam putaran Grand Prix Rusia pada bulan September mendatang jika invasi terus berlanjut dalam keadaan seperti saat ini. "Saya kasihan kepada orang-orang, orang-orang tidak bersalah yang kehilangan nyawanya, yang terbunuh gara-gara alasan bodoh dan kepemimpinan yang sangat, sangat aneh dan gila."
Foto: Jerry Andre/Laci Perenyi/picture alliance
Dibutakan kekuasaan
Penyanyi dan rapper perempuan asal AS Cardi B turut menentang serangan yang dilancarkan Rusia. Lewat cuitannya ia berharap agar para pemimpin dunia yang berkonflik tidak dibutakan kekuasaan dan benar-benar memikirkan nasib warganya yang menjadi korban krisis tersebut. "Perang, sanksi, invasi harus menjadi hal terakhir yang harus dikhawatirkan para pemimpin ini," kata Cardi B. (Ed: rap/as)
Foto: Kevin Winter/Getty Images
9 foto1 | 9
Lawatan Biden ke Jepang antara lain diniatkan untuk menghadiri pertemuan Quad, aliansi empat negara melawan Cina, Jepang, AS, India dan Australia. Dalam kesempatan yang sama, dia juga mengusulkan perjanjian dagang, Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF), bersama setidaknya 11 negara di Asia.
"Hal itu membuktikan bahwa Amerika Serikat akan memperkuat kehadirannya di kawasan Indo-Pasifik,” kata Kishida.
Iklan
Lika-liku tuntutan reformasi DK PBB
Wacana reformasi Dewan Keamanan PBB mulai dicetuskan pada awal 90an, setelah berakhirnya Perang Dingin. Adalah kelompok G4, India, Jerman, Jepang dan Brasil yang paling getol melobi, agar keanggotaan organ yang dibentuk oleh lima negara pemenang Perang Dunia II itu diperbesar untuk melibatkan negara-negara di selatan.
Tanpa reformasi, Dewan Keamanan dikhawatirkan akan kehilangan legitimasi dan otoritas di mata anggota PBB, klaim Kementerian Luar Negeri Jerman.
Sejak 2005 silam, kelompok G4 giat mencari dukungan bagi proposal reformasi, yang antara lain menambah enam keanggotaan tetap, yakni dua untuk Asia dan Afrika, serta satu kursi untuk Eropa Barat dan Amerika Latin atau kawasan Karibia.
Propsal G4 juga membidik penambahan empat atau lima kursi keanggotaan tidak tetap yang juga dibagi dengan negara-negara berkembang.
Menurut charta PBB, langkah reformasi memiliki prosedur khusus yang melalui dua tahapan untuk diterima. Pada tahap pertama, proposal harus mendapat dukungan dua pertiga dari 193 negara anggota dalam Sidang Umum PBB.
Selanjutnya usulan itu harus diratifikasi oleh dua pertiga negara melalui prosedur di parlemen nasional. Tahapan kedua menyaratkan dukungan dari semua lima negara anggota tetap DK PBB untuk bisa diloloskan. Hingga kini, wacana reformasi tersebut masih terjegal oleh sikap beberapa negara anggota tetap, yang menilai hegemoninya di lembaga penting dunia itu akan terganggu.