Amerika Serikat akan menginvestasikan 50 juta dolar selama lima tahun ke depan untuk menyebarkan informasi tentang dunia luar ke pada warga Korea Utara - dengan harapan dapat meningkatkan citra AS dan Korea Selatan di sana.

Sebagai bagian dari paket pembelanjaan pertahanan tahunan yang lebih luas, Presiden AS Joe Biden menandatangani Undang-Undang Otto Warmbier Melawan Sensor dan Pengawasan Korea Utara akhir Desember lalu.

Langkah tersebut dirancang untuk melawan sensor dan pengawasan menyeluruh Pyongyang terhadap warganya, dan UU Itu menyandang nama mahasiswa AS yang ditangkap di Pyongyang pada tahun 2016 atas tuduhan subversi dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena mencuri poster. Otto Warmbier, 22 tahun, dibebaskan pada Juni 2017 dalam keadaan sakit berat dan meninggal di sebuah rumah sakit di Ohio enam hari kemudian.

Berdasarkan undang-undang tersebut, dana akan disalurkan ke US Agency for Global Media, yang secara efektif berfungsi sebagai organisasi promosi pemerintah AS untuk menyiarkan dan menyebarkan informasi ke seluruh dunia.

"Menarik bagi saya karena AS sekarang tampaknya lebih bersedia untuk beroperasi di 'zona abu-abu' yang telah dieksploitasi oleh negara-negara lain selama beberapa waktu sekarang," kata Dan Pinkston, profesor hubungan internasional di Universitas Troy Seoul, kepada DW.

AS berharap warga Korea Utara 'mengajukan lebih banyak pertanyaan'

Washington sedang mengejar ketinggalan dari Moskow, yang telah sangat efektif menggalang propaganda yang mendukung tujuan geopolitiknya, kata Dan Pinkston. Program informasi AS akan fokus pada program radio tambahan ke Utara serta pengembangan "alat kebebasan internet" yang dirancang untuk membantu pengguna menghindari pembatasan akses ke dunia digital oleh pemerintah Korea Utara.

"Radio seharusnya relatif mudah, tetapi akses internet akan menjadi tantangan yang lebih besar," kata Dan Pinkston, menambahkan bahwa "pendekatan yang lebih canggih" mungkin tidak diperhatikan oleh Pyongyang pada awalnya, tetapi "bisa dengan cepat memiliki efek berbahaya pada propagandanya sendiri."

"Idealnya, 'serangan' yang berhasil menggunakan informasi akan diabaikan untuk beberapa waktu dan karena itu menjadi lebih halus dan memiliki tujuan jangka panjang untuk mengacaukan dan membuat rakyat Korea Utara mengajukan lebih banyak pertanyaan," ujarnya.

Korea Utara menindak media asing

Eujin Kim, yang melarikan diri bersama ibu dan saudara perempuannya dari Provinsi Hamgyong Utara pada tahun 1990-an karena kekurangan makanan yang melanda tanah airnya, mengatakan jika warga Korea Utara mendapatkan lebih banyak informasi, itu akan mendorong kritik terhadap rezim, tetapi memperingatkan bahwa itu akan berbahaya.

Para analis dan pelarian dari Korea Utara memperingatkan, Pyongyang dalam beberapa bulan terakhir meningkatkan tindakan kerasnya terhadap siapa pun yang tertangkap mendengarkan siaran radio asing atau menonton film atau program televisi yang diselundupkan ke negara itu. Ada laporan bahwa remaja yang kedapatan berlatih gerakan tarian dengan musik K-pop dikirim ke koloni hukuman.

"Dua puluh tahun yang lalu, sangat sedikit informasi tentang dunia luar yang masuk ke Korea Utara, tetapi sekarang banyak orang di sana telah melihat berita atau acara televisi atau film dari luar negeri," kata Eujin Kim, anggota Freedom Speakers International, sebuah organisasi yang membantu pengungsi Korea Utara belajar bahasa Inggris.

"Tetapi dalam setahun terakhir ini, jelas bahwa pemerintah berusaha sangat keras untuk mengontrol informasi yang masuk ke negara ini," katanya. "Rezim sangat mengkhawatirkan hal itu karena mengancam mereka, dan hanya beberapa hari yang lalu saya mendengar bahwa seorang remaja laki-laki telah dieksekusi karena menonton film Korea Selatan."

"Makin lama makin sulit”

Outlet berita Daily NK yang berbasis di Seoul melaporkan pada akhir Desember bahwa warga Korea Utara diperintahkan untuk menghadiri pemutaran film-film pemerintah yang menunjukkan penghinaan dan hukuman publik terhadap orang-orang yang tertangkap dengan film-film asing. Konten asing digambarkan oleh rezim sebagai "racun berbahaya yang menanamkan delusi tentang negara musuh dan melumpuhkan semangat revolusioner dan kesadaran kelas."

Rekaman menunjukkan sekelompok orang dimarahi oleh orang banyak di stadion olahraga, kepala mereka tertunduk saat mereka tampaknya menunggu hukuman publik.

Pada bulan Januari, pemerintah Korea Utara akan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Bahasa Budaya, yang melarang warga menggunakan istilah asing saat mereka berbicara atau menulis. UU itu juga melarang mode dan gaya rambut asing dan meningkatkan hukuman mengakses media luar negeri.

"Semakin lama semakin sulit," kata Eujin Kim. "Orang-orang memiliki pemikiran pribadi mereka, tetapi semakin berbahaya untuk membagikan pemikiran itu."

(hp/yf)