AS Jatuhkan Sanksi Tambahan Ke Pejabat Cina soal Hong Kong
8 Desember 2020
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan bahwa AS akan terus bekerja dengan sekutu dan mitranya untuk meminta pertanggungjawaban Cina karena merusak otonomi Hong Kong.
Iklan
Pada Senin (07/12), Departemen Keuangan dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengumumkan pembekuan aset milik 14 wakil ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional yang ada di AS, sambil melarang mereka dan keluarga mereka bepergian ke Amerika.
Komite tersebut sebagian besar bertanggung jawab atas lahirnya Undang-undang Keamanan Nasional baru yang kontroversial pada bulan Juni. UU Keamanan Nasional yang diberlakukan Cina itu dimaksudkan untuk menindak aktivis pro-demokrasi di Hong Kong. Pemberlakuan UU ini memicu peringatan internasional bahwa Cina melanggar janjinya pada tahun 1997 untuk mengizinkan sistem pemerintahan terpisah tetap berlaku di bekas koloni Inggris itu.
UU tersebut telah memberikan perlindungan politik terhadap upaya Cina yang sebagian besar berhasil meredam protes Hong Kong sepanjang tahun lalu. Setelah berulang kali gagal untuk menyingkirkan anggota oposisi dari badan legislatif Hong Kong, UU itu akhirnya diberlakukan Cina terhadap Hong Kong.
Iklan
Banyak aktivis pro-demokrasi ditangkap
Pada Senin (07/12) polisi Hong Kong menggunakan UU tersebut saat mereka menangkap tiga orang yang dicurigai melanggar UU Keamanan Nasional atas protes yang dilakukan di sebuah universitas bulan lalu.
"Serangan tak berkesudahan oleh Beijing terhadap proses demokrasi Hong Kong telah memusnahkan Dewan Legislatifnya, menjadikan badan itu mengesahkan keputusan tanpa oposisi yang berarti,'' kata Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dalam sebuah pernyataan yang mengutuk pelanggaran Cina terhadap perjanjian Hong Kong tahun 1997.
Hal ini telah "secara efektif menggagalkan kemampuan rakyat Hong Kong untuk memilih perwakilan mereka," kata Pompeo.
Pompeo menambahkan lewat sanksi terbaru "Amerika Serikat menggarisbawahi bahwa akan terus bekerja dengan sekutu dan mitranya untuk meminta pertanggungjawaban Cina karena merusak otonomi Hong Kong.''
Hari-hari Penuh Kekerasan di Hong Kong
Selama setengah tahun, para mahasiswa di Hong Kong berdemonstrasi menuntut kebebasan dan demokrasi. Protes pun semakin radikal. Terakhir, pecah bentrokan di Universitas Politeknik Hong Kong.
Foto: Reuters/T. Siu
Protes di Kampus Politeknik
Inilah kampus Universitas Politeknik. Para demonstran dipukul mundur di sini dan terlibat dalam bentrokan dengan polisi selama lebih dari 24 jam. Di kampus, ratusan orang berbekal senjata alat pembakar dan senjata rakitan sendiri. Untuk menangkal polisi, mereka menyalakan api besar-besar.
Foto: Getty Images/AFP/Ye Aung Thu
Diringkus dan ditangkap
Aktivis melaporkan bahwa polisi mencoba menyerbu gedung universitas. Karena gagal, aparat pun menciduk para demonstran di sekitaran universitas. Mahasiswa yang ingin meninggalkan kampus ditangkap. Polisi mengatakan mereka menembakkan amunisi di dekat universitas pada pagi hari, tetapi tidak ada yang tertembak.
Foto: Reuters/T. Siu
Gagal melarikan diri
Di luar kampus, polisi bersiaga dengan meriam air. Asosiasi mahasiswa melaporkan bahwa sekitar 100 mahasiswa mencoba meninggalkan gedung universitas. Namun mereka terpaksa kembali ke dalam gedung kampus ketika polisi menembakkan gas air mata ke arah mereka.
Foto: Reuters/T. Peter
Lokasi strategis penting
Universitas Politeknik menjadi penting dan strategis bagi para demonstran karena terletak di pintu masuk terowongan yang menghubungkan daerah itu dengan pulau Hong Kong. Dalam beberapa hari terakhir, pengunjuk rasa telah mendirikan barikade di luar terowongan untuk memblokir pasukan polisi. Ini adalah bagian dari taktik baru untuk melumpuhkan kota dan meningkatkan tekanan pada pemerintah.
Foto: Reuters/T. Peter
Apa tuntutannya?
Protes di Wilayah Administratif Khusus ini telah berlangsung selama lebih dari lima bulan. Tuntutan para demonstran antara lain yaitu pemilihan umum yang bebas dan penyelidikan kekerasan yang dilakukan oleh polisi. Perwakilan pemerintahan Beijing di Hong Kong belum menanggapi kedua tuntutan ini.
Foto: Reuters/T. Peter
Peningkatan kekerasan
Protes yang awalnya damai kini berubah menjadi penuh kekerasan. Polisi menindak tegas dan mengancam akan menggunakan amunisi tajam. Aktivis Hong Kong berbicara tentang adanya 4.000 penangkapan sejak protes dimulai. Para demonstran sendiri melawan dengan melempari batu, melemparkan bom Molotov dan menggunakan busur serta anak panah.
Foto: Reuters/T. Siu
Busur dan anak panah untuk melawan
Seorang polisi terluka pada hari Minggu (17/11) akibat tusukan anak panah di kakinya. Aktivis terkenal Hong Kong, Joshua Wong, membenarkan kekerasan yang dilakukan para demonstran. "Dengan protes yang damai, kami tidak akan mencapai tujuan kami. Dengan kekerasan saja juga tidak mungkin, kami membutuhkan keduanya," kata Wong kepada media Jerman, Süddeutsche Zeitung.
Foto: picture-alliance/dpa/Hong Kong Police Dept.
Sembunyikan identitas
Pemerintah Hong Kong telah melarang pemakaian topeng. Banyak demonstran memakai masker gas untuk perlindungan terhadap serangan gas air mata. Yang lain mengikat kain di depan wajah mereka untuk menyembunyikan identitas. Mereka takut penangkapan dan konsekuensinya jika mereka sampai dikenali.
Foto: Reuters/T. Siu
Khawatir militer turun tangan
Eskalasi kekerasan juga makin berlanjut. Kehadiran beberapa tentara Cina pada hari Sabtu (16/11) di Hong Kong menyebabkan kekhawatiran. Para tentara ini diturunkan untuk membantu membersihkan serakan batu. Di antara para demonstran, muncul kekhawatiran besar bahwa Cina bisa saja menggunakan militernya untuk mengakhiri protes di Hong Kong. (ae/pkp)
Foto: picture-alliance/dpa/AP/Ng Han Guan
9 foto1 | 9
Siapa saja pejabat yang dikenakan sanksi?
Ke-14 pejabat yang dijatuhi sanksi tersebut adalah Wang Chen, Cao Jianming, Zhang Chunxian, Shen Yueyue, Ji Bingxuan, Arken Imirbaki, Wan Exiang, Chen Du, Wang Dongming, Padma Choling, Ding Zhongli, Hao Mingjin, Cai Dafeng, dan Wu Weihua.
Sebelumnya, AS telah menjatuhkan sanksi kepada pemimpin eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, yang dikecam keras karena upaya anti-demokrasi. Meskipun dia berusaha untuk mengurangi dampak sanksi tersebut, Lam mengakui dalam sebuah wawancara baru-baru ini bahwa dia bergantung pada "tumpukan uang tunai" di rumahnya. Lam tidak dapat lagi menggunakan rekening bank karena sanksi Departemen Keuangan AS.
Di hari-hari terakhir pemerintahan Trump, sanksi tersebut juga semakin membatasi akses visa untuk semua pejabat Partai Komunis Cina. AS juga tengah meningkatkan tindakan hukuman serupa terhadap Iran dan Venezuela.