Amerika Serikat (AS) memveto permintaan keanggotaan penuh PBB untuk Palestina di Dewan Keamanan PBB pada Kamis (18/4).

"AS masih berpandangan bahwa jalan paling cepat menuju kenegaraan bagi rakyat Palestina adalah melalui perundingan langsung antara Israel dan Otoritas Palestina dengan dukungan Amerika Serikat dan mitra lainnya,” kata seorang perwakilan AS kepada kantor berita Reuters sebelum pemungutan suara.

Pemungutan suara dilakukan di Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang atas rancangan resolusi yang diajukan oleh Aljazair, yang merekomendasikan bahwa "Palestina diterima menjadi anggota PBB."

Rancangan tersebut mendapat 12 suara mendukung, dua abstain dan veto AS yang menentang.

Untuk disahkan, resolusi Dewan Keamanan memerlukan setidaknya sembilan suara setuju dan tidak ada veto dari lima anggota tetap, yakni AS, Inggris, Prancis, Rusia dan Cina.

"Tindakan prematur di New York, bahkan dengan niat terbaik sekalipun, tidak akan mencapai status kenegaraan bagi rakyat Palestina,” kata perwakilan AS kepada kantor berita Reuters.

Palestina saat ini mempunyai status pengamat non-anggota di PBB. Keanggotaan penuh memerlukan persetujuan Dewan Keamanan, serta dukungan dari setidaknya dua pertiga anggota Majelis Umum PBB.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Sejarah panjang upaya pembentukan "Negara Palestina"

Perjanjian Oslo pertama antara Israel dan Palestina, yang ditandatangani pada September 1993, menjadi dasar bagi pemerintahan otonomi Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Hal ini diikuti dengan pembentukan Otoritas Palestina (PA), yang berfungsi sebagai pemerintahan dengan presiden dan perdana menteri. Wilayah Palestina belum memperoleh status negara.

Pada 2013, Mahmoud Abbas, presiden Otoritas Palestina, memerintahkan penggunaan istilah "Negara Palestina" dan bukan "Otoritas Palestina" dalam komunikasi resmi.

Pada 2012 perwakilan Organisasi Pembebasan Palestina (Palestinian Liberation Organization/PLO) diberikan status pengamat non-anggota di PBB mewakili wilayah Palestina. Sebanyak 138 dari 193 anggota PBB menyetujui pengakuan tersebut, dengan 9 suara menolak dan 41 abstain, termasuk Jerman.

Sekjen PBB: Ancaman "Konflik regional skala penuh”

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Kamis (18/4) memperingatkan bahwa perang Israel-Hamas yang sedang berlangsung di Gaza dan serangan Iran terhadap Israel dapat mengakibatkan "konflik regional skala penuh.”

"Timur Tengah berada di tepi jurang yang curam… satu kesalahan perhitungan, satu miskomunikasi, satu kesalahan, dapat menyebabkan hal yang tidak terpikirkan, konflik regional skala penuh yang akan menghancurkan semua pihak yang terlibat dan seluruh dunia,” kata Guterres.

Sekjen PBB mengatakan serangan Israel yang menargetkan Hamas di Gaza telah menciptakan "neraka kemanusiaan” dan menekankan bahwa mengakhiri konflik di wilayah Palestina "akan secara signifikan meredakan ketegangan di wilayah tersebut.”

Guterres kembali menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera bersamaan dengan pembebasan segera semua sandera yang ditahan di Gaza.

Pada Sabtu (13/4), Iran meluncurkan ratusan drone dan rudal ke Israel dalam serangan langsung pertamanya ke wilayah Israel, sebagai pembalasan atas serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Damaskus, Suriah, yang menewaskan beberapa perwira senior Garda Revolusi Iran.

Guterres mengutuk serangan konsulat dan serangan drone, dengan mengatakan bahwa serangan tersebut merupakan "eskalasi serius" dalam situasi tersebut.

"Ini adalah saat yang tepat untuk mengakhiri siklus pembalasan berdarah,” katanya. "Ini saat yang tepat untuk berhenti."

rs/pkp/hp (Reuters, AFP, AP, dpa)