AS, NATO Kirim Respons Tertulis Atas Tuntutan Keamanan Rusia
27 Januari 2022Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken mengatakan bahwa Washington tidak membuat konsesi, melainkan menawarkan "jalur diplomatik” baru keluar dari krisis Ukraina.
Amerika Serikat dan NATO pada Rabu (26/01), menyampaikan balasan tertulis atas tuntutan keamanan yang dibuat Rusia. Itu terjadi di tengah ketegangan yang meningkat dan peringatan berulang bahwa Rusia mungkin sedang mempersiapkan aksi militer terhadap Ukraina.
Rusia telah menuntut jaminan keamanan bahwa Ukraina tidak akan pernah bergabung dengan NATO dan aliansi tersebut menghentikan ekspansi ke arah timur—yang ditolak oleh AS dan NATO.
Jalur diplomatik
Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken mengatakan, dokumen itu membahas kekhawatiran Moskow dan mengangkat sekutu Washington, tapi tidak membuat konsesi.
"Menulis sesuatu adalah… cara yang baik untuk memastikan kami setepat mungkin, dan Rusia memahami posisi kami, ide kami, sejelas mungkin. Saat ini, dokumen ada di tangan mereka dan bolanya di pengadilan mereka,” katanya kepada wartawan.
Blinken mengatakan, dia akan berbicara dengan rekannya dari Rusia, Sergey Lavroc, pada beberapa hari mendatang.
Surat itu tidak akan dipublikasikan, "karena kami berpikir bahwa diplomasi memiliki peluang terbaik untuk berhasil,” kata Blinken.
Blinken menegaskan, sikap Washington atas permintaan Rusia agar Ukraina tidak pernah menjadi anggota NATO. "Saya tidak bisa lebih jelas lagi - pintu NATO terbuka, tetap terbuka dan itu adalah komitmen kami,” katanya.
Sementara itu, Jenderal NATO, Jens Stoltenberg mengatakan, aliansi militer "sangat percaya bahwa ketegangan dan perselisihan harus diselesaikan melalui dialog dan diplomasi,”
"Kami sekarang menjangkau Rusia sekali lagi untuk mencoba mengejar jalur dialog dan menemukan solusi politik,” kata Stoltenberg, setelah aliansi itu mengirim tanggapan tertulis kepada Moskow atas tuntutan keamanannya.
"Tapi tentu saja, sementara kami berharap dan bekerja untuk solusi yang baik, de-eskalasi, kami juga siap untuk yang terburuk,” katanya.
Apa tuntutan Rusia?
Pada Rabu, (26/01), Rusia telah menerima tanggapan Washington atas tuntutan keamanannya dari Duta Besar AS, John Sullivan.
"Kepala misi diplomatik Amerika menyerahkan tanggapan tertulis dari pemerintah AS terhadap rancangan perjanjian bilateral tentang jaminan keamanan,” kata Kementerian Luar Negeri Rusia, dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan Sullivan dengan Wakil Menteri Luar Negeri, Alexander Grushko.
Desember lalu, Moskow menyerukan aliansi NATO yang dipimpin AS untuk tidak menerima anggota baru atau mendirikan pangkalan di negara-negara bekas Soviet.
Namun awal pekan ini, NATO mengumumkan akan mengirim jet tempur dan kapal tambahan ke Eropa Timur, yang memicu tanggapan kesal dari Rusia. Moskow mengatakan, AS dan NATO meningkatkan ketegangan di kawasan itu melalui "histeria informasi” dan "tindakan nyata”.
Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov kepada anggota parlemen mengatakan, bahwa dia akan memberi tahu Presiden Vladimir Putin tentang langkah selanjutnya setelah menerima jawaban dari Washington.
"Jika Barat melanjutkan tindakan agresifnya, Moskow akan mengambil tindakan pembalasan yang diperlukan,” katanya.
Lavrov juga menekankan bahwa Moskow "tidak akan membiarkan proposal kami tenggelam dalam diskusi tanpa akhir,”
Diplomasi yang terjadi
Pengumuman itu datang saat utusan dari Rusia, Ukraina, Jerman dan Prancis mengadakan negosiasi diplomatik di Paris, yang disebut format Nomandia.
Pembicaraan yang berlangsung lebih delapan jam itu menyimpulkan negara-negara sepakat bertemu lagi di Berlin untuk dialog lebih lanjut, kata istana kepresidenan Prancis Elysee dalam sebuah pernyataan.
Menurut surat kabar Jerman Bild, Kanselir Jerman, Olaf Schloz dilaporkan akan pergi ke Washington, D.C, pada Februari untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Joe Biden.
Jerman sejauh ini bersikeras di jalur diplomatik untuk mneyelesaikan krisis. Ukraina baru-baru ini mengkritik Berlin karena menolak mengirim senjata, seperti yang dilakukan AS dan Inggris, dengan mengatakan bahwa langkah itu bisa menghambat upaya diplomatik.
rw/pkp (AFP, AP, Reuters)