Sebuah memo baru menginstruksikan lembaga-lembaga di Amerika Serikat (AS) untuk menyerahkan rencana pengurangan staf paling lambat 13 Maret 2025. Ini adalah bagian dari upaya besar efisiensi Presiden Donald Trump dan Elon Musk.

Sejauh ini, PHK difokuskan pada pekerja masa percobaan, tetapi putaran berikutnya akan menargetkan pegawai negeri sipil veteran.

Pada rapat kabinet, Trump mengatakan bahwa Lee Zeldin, administrator Badan Perlindungan Lingkungan, berencana memangkas hingga 65% dari 15.000 pegawainya.

100.000 pekerja federal sipil di AS dipecat

Pada hari Selasa (25/02), seorang sumber dari Departemen Dalam Negeri mengatakan kepada Reuters bahwa beberapa biro, seperti Dinas Perikanan dan Satwa Liar AS, harus bersiap menghadapi pengurangan tenaga kerja hingga 40%.

Sekitar 100.000 dari 2,3 juta pekerja federal telah dipecat atau menerima pesangon.

Trump mendukung Musk dengan mengundang dan memuji miliarder tersebut di rapat kabinet kepresidenan.

Musk, yang bukan pejabat setingkat kabinet, menyatakan keyakinannya bahwa ia dapat memangkas anggaran dari $6,7 triliun (Rp110 kuadriliun) menjadi $1 triliun (Rp16 kuadriliun) tahun ini. Trump kemudian menandatangani perintah eksekutif untuk meninjau dan mengakhiri semua kontrak yang tidak perlu.

Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru! 

Trump: Apakah ada yang tidak senang dengan Elon?

Trump menegaskan dukungannya terhadap upaya Musk dengan memberinya kesempatan berbicara di awal pertemuan. Trump kemudian bertanya kepada para pejabat, "Apakah ada yang tidak senang dengan Elon?" yang disambut tawa.

Pada hari Rabu (26/02), Trump menandatangani perintah eksekutif yang menginstruksikan lembaga-lembaga untuk bekerja sama dengan DOGE demi meninjau dan mengakhiri semua kontrak yang "tidak perlu”. General Services Administration, yang mengelola real estat pemerintah, juga diperintahkan untuk membuat rencana pelepasan properti yang tidak lagi dibutuhkan.

Namun, Trump dan Musk belum berhasil memperlambat laju pengeluaran. Menurut analisis Reuters, pengeluaran pemerintah meningkat 13% selama bulan pertama Trump menjabat dibandingkan periode yang sama tahun lalu, terutama karena pembayaran bunga utang dan biaya kesehatan serta pensiun yang meningkat.

Trump menegaskan kembali janjinya untuk tidak memotong tunjangan kesehatan dan dana pensiun yang menyumbang hampir setengah dari anggaran.

"Kami tidak akan menyentuhnya,” kata Trump.

Trump secara bersamaan mendorong Kongres untuk memperpanjang pemotongan pajak tahun 2017, yang akan berakhir pada akhir tahun ini. Komite non-partisan untuk Anggaran Federal yang bertanggung jawab memperkirakan pemotongan tahun 2017 menambah $2,5 triliun (Rp38,5 kuadriliun) pada utang negara, yang sekarang mencapai $36 triliun (Rp554,4 kuadriliun). Pemotongan pajak dapat menelan biaya lebih dari $5 triliun (Rp77 kuadriliun) dalam satu dekade.

Partai Republik sedang mempertimbangkan pemotongan layanan kesehatan dan bantuan pangan untuk orang miskin untuk membantu membayar pemotongan pajak, meskipun rinciannya belum muncul.

Kebingungan dan ancaman

Beberapa sekretaris kabinet terkejut ketika pekerja federal menerima email yang mengharuskan mereka mencantumkan prestasi mingguan mereka, dengan ancaman pemecatan jika diabaikan.

Beberapa lembaga meminta karyawan untuk mengabaikan arahan tersebut, yang memicu kebingungan mengenai apakah ancaman tersebut dapat dipenuhi.

Musk, orang terkaya di dunia, mengatakan di depan kabinet bahwa email tersebut merupakan upaya untuk mencari tahu apakah gaji pemerintah diberikan kepada para pekerja aktif.

"Kami pikir ada sejumlah orang dalam daftar gaji pemerintah yang sudah meninggal,” katanya, tanpa memberikan bukti.

Trump pun mengisyaratkan bahwa sekitar 1 juta pekerja yang tidak menanggapi email dari Musk mungkin berisiko kehilangan pekerjaan mereka.

Perombakan pemerintahan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dilakukan oleh Trump dan Musk juga telah membekukan bantuan asing dan mengganggu proyek-proyek konstruksi serta penelitian ilmiah.

Pemerintahan Trump mengatakan bahwa Departemen Luar Negeri dan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) telah membatalkan hampir 10.000 hibah dan kontrak.

mel/ha (Reuters)