Strategi Keamanan Nasional (National Security Strategy/NSS) yang dirilis pemerintahan Donald Trump pada pekan lalu mengejutkan Eropa karena secara tertulis menandai perubahan mendasar dalam hubungan transatlantik. 

Untuk kawasan Asia, strategi ini terlihat lebih sejalan dengan kebijakan sebelumnya, menekankan pentingnya kawasan Indo-Pasifik yang "bebas dan terbuka” serta kerja sama dengan "jejaring aliansi” untuk mengendalikan dan menghadapi Cina.

Namun, NSS 2025 menunjukkan pergeseran cara pemerintahan Trump memandang persaingan antara Amerika Serikat (AS) dan Cina. Dokumen tersebut menempatkan "taruhan terbesar” masa depan Asia pada urusan bisnis, keamanan jalur perdagangan, dan "mempertahankan keunggulan ekonomi”.

Meski kebijakan tarif Trump yang penuh gejolak telah membuat sekutu AS di Asia resah, dokumen keamanan baru itu menegaskan bahwa stabilitas ekonomi, dengan AS sebagai pemimpin, menjadi basis terbaik untuk mencegah dominasi Cina di Indo-Pasifik.

"Kami akan menyeimbangkan kembali hubungan ekonomi Amerika dengan Cina, memprioritaskan timbal balik dan keadilan untuk memulihkan kemandirian ekonomi Amerika. Tujuan akhir kami adalah meletakkan dasar bagi vitalitas ekonomi jangka panjang,” demikian isi dokumen tersebut.

Strategi ini menjelaskan bagaimana AS dapat memanfaatkan kekuatan bisnis, teknologi, dan militer untuk menyelaraskan sekutu maupun rival agar mengikuti kepentingan AS, sarat dengan retorika "America First”.

Siapa yang butuh demokrasi?

Hilang sudah penekanan dari strategi 2017 tentang “persaingan kekuatan besar” yang memperingatkan Cina dan Rusia berupaya “membentuk dunia yang bertentangan dengan nilai dan kepentingan AS.” Juga tak ada lagi gambaran Cina sebagai rival sistemik yang mendorong tatanan dunia alternatif.

Sebaliknya, dokumen ini penuh pujian untuk Trump, mengklaim presiden AS “secara tunggal” membalikkan asumsi keliru Amerika selama puluhan tahun tentang Cina, yakni keyakinan bahwa perdagangan bebas akan membawa Beijing pada nilai-nilai liberal.

Dokumen tersebut juga sarat dengan narasi sayap kanan, mengecam “serangan terhadap kedaulatan” oleh “organisasi transnasional yang mengganggu.”

“Adalah wajar dan adil jika semua negara mengutamakan kepentingannya dan menjaga kedaulatannya,” tulis dokumen itu.

AS akan menghindari "memaksakan demokratis atau perubahan sosial lainnya” ke negara lain sambil tetap mengejar "hubungan dagang yang baik dan damai”.

“Negara yang lebih besar, kaya, dan kuat selalu memiliki pengaruh besar dalam hubungan internasional,” tambah dokumen itu.

Nada ini jelas berbeda dari strategi 2017 yang menuduh Cina "memperluas kekuasaan dengan mengorbankan kedaulatan pihak lain”.

"Agenda demokrasi sudah jelas berakhir,” tulis Emily Harding, Direktur Program Intelijen, Keamanan Nasional, dan Teknologi di CSIS Washington, dalam analisisnya.

"Beijing akan senang dengan pernyataan eksplisit bahwa AS lebih memilih tidak ikut campur urusan negara lain dan menghormati kedaulatan masing-masing negara,” ujarnya.

Peran kunci Taiwan di rantai teknologi dan militer Asia

Ketika Cina berbicara soal kedaulatan, biasanya itu merujuk ke Taiwan, pulau demokratis yang diklaim Cina dan berulang kali diancam akan "disatukan kembali”.

NSS memberi porsi besar untuk Taiwan. Meski dokumen tersebut menggambarkan Taiwan sebagai pulau yang menjadi pusat industri semikonduktor dan posisinya yang strategis di Laut Cina Selatan, Taipei tetap menyambut sikap Washington yang menegaskan upaya untuk mencegah konflik lintas selat.

"Mencegah konflik di Taiwan, idealnya dengan mempertahankan keunggulan militer, adalah prioritas,” tulis dokumen itu. "Kami juga akan mempertahankan kebijakan deklaratif lama tentang Taiwan, yaitu Amerika Serikat tidak mendukung perubahan sepihak atas status quo di Selat Taiwan.”

Meski tidak mengakui Taiwan sebagai negara, AS tetap menjadi penjamin keamanan utama pulau tersebut.

Ada kekhawatiran di kalangan pakar bahwa strategi baru ini melunakkan nada, dengan mengatakan AS “tidak mendukung” alih-alih “menentang” perubahan sepihak, seperti tertulis sebelumnya. Namun, ini jauh dari kekhawatiran bahwa Trump akan tunduk pada Beijing dan menentang kemerdekaan Taipei.

Menteri Pertahanan Taiwan Wellington Koo pada Sabtu (06/12) lalu menyambut NSS yang “secara tegas mendorong negara-negara Indo-Pasifik bekerja sama membangun bentuk penangkalan kolektif yang efektif.”

"Pihak AS seharusnya ... menangani isu Taiwan dengan sangat hati-hati dan berhenti memanjakan serta mendukung kekuatan separatis ‘kemerdekaan Taiwan' yang ingin memisahkan diri dengan kekerasan, atau menolak reunifikasi dengan kekerasan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Guo Jiakun, pada Senin (08/12).

Tuntutan AS agar sekutu Asia berkontribusi lebih besar

Dengan posisi Taiwan yang sangat strategis di jalur pelayaran Laut Cina Selatan dan "dampaknya yang besar bagi ekonomi AS”, NSS memperingatkan bahwa negara yang bermusuhan bisa saja "memungut biaya" dari lalu lintas pelayaran, atau bahkan "menutup dan membuka jalur tersebut sesuka hati”.

Di sinilah strategi menyerukan mitra AS di Asia untuk “melangkah maju dan mengeluarkan dana, serta yang lebih penting, berbuat lebih banyak untuk pertahanan kolektif.”

Jepang dan Korea Selatan juga disebut dalam dokumen soal peningkatan anggaran dan kapabilitas pertahanan untuk "mencegah agresi dan melindungi rantai pulau pertama”, yaitu konsep strategis yang meliputi Jepang, Taiwan, dan Filipina sebagai barisan yang menghalangi armada Cina menuju Pasifik terbuka.

Namun, ancaman Korea Utara terhadap Jepang dan Korea Selatan melalui senjata nuklir dan program rudal balistik sama sekali tidak dibahas.

Peran Filipina sebagai mitra strategis kunci juga tidak disebut, padahal negara itu sering menjadi lokasi penempatan aset militer AS dan memiliki perjanjian pertahanan bersama selama puluhan tahun.

India hanya muncul dalam konteks pencegahan di Indo-Pasifik melalui kerja sama ekonomi. Dengan meningkatkan "hubungan komersial (dan lainnya) dengan India”, AS berharap bisa "mendorong New Delhi berkontribusi pada keamanan Indo-Pasifik”. Ini termasuk partisipasi India dalam "Quad”, forum strategis regional yang dipimpin AS bersama Jepang dan Australia.

Salah satu bagian paling kontradiktif dalam NSS adalah ajakan agar AS "mengonsolidasikan” sistem aliansinya menjadi kelompok ekonomi melalui "keterlibatan ekonomi yang dipimpin sektor swasta”, sesuatu yang bertentangan dengan ketidaksukaan pemerintahan Trump terhadap forum multilateral seperti APEC.

Huong Le Thu, Wakil Direktur untuk Asia di International Crisis Group, mengatakan kepada DW News pekan lalu bahwa dokumen tersebut menegaskan keyakinan pemerintahan Trump bahwa "mempertahankan keunggulan ekonomi adalah cara mencegah konflik di Indo-Pasifik”.

Ia menambahkan bahwa sebagian besar sekutu AS di Asia "bersikap ambivalen” karena dokumen itu tidak membawa kejutan besar.

Dalam tulisannya untuk Council on Foreign Relations, David Sacks, pakar Cina, mengkritik strategi Indo-Pasifik yang dianggap terlalu "berorientasi pada Cina”.

"Negara-negara lain di kawasan hanya dihargai sejauh mereka dapat membantu AS menang dalam persaingan ekonomi dengan Cina dan mencegah konflik dengan Beijing,” tulisnya.

"Filipina, sekutu perjanjian AS, bahkan tidak disebut. Begitu pula Kepulauan Pasifik dan sebagian besar negara Asia Tenggara. Strategi yang memanfaatkan kekuatan AS seharusnya menempatkan sekutu dan mitra sebagai titik awal, lalu menempatkan Cina dalam konteks Indo-Pasifik yang lebih luas.”

‘Doktrin Monroe' versi Trump

Namun, yang mungkin lebih meresahkan Cina adalah fokus baru AS yang bergeser ke kawasan Belahan Barat, dengan janji membatasi pengaruh “pesaing luar kawasan”, yakni Cina.

Dokumen itu menyebut AS akan membangun aliansi di Amerika Latin dengan syarat negara-negara di sana "mengurangi campur tangan asing yang bermusuhan, mulai dari kontrol instalasi militer, pelabuhan, infrastruktur penting hingga pembelian aset strategis”.

"Ini memperjelas fakta lama dalam kompetisi AS dan Cina: Beijing berupaya mengalihkan perhatian AS agar tidak menjaga status quo di Indo-Pasifik dengan melakukan aktivitas yang bersifat konfrontatif di kawasan Belahan Barat,” tulis Alexander B. Gray, peneliti senior nonresiden di GeoStrategy Initiative, Atlantic Council.

Dokumen NSS bukanlah aturan yang mengikat secara hukum. Ia lebih berfungsi sebagai sinyal bagi publik, sekutu, dan rival, ketimbang sebagai prediksi kebijakan. Namun, dokumen ini tetap menunjukkan arah baru kebijakan luar negeri AS yang makin transaksional.

Harding dari CSIS menulis bahwa meski Trump terpilih dengan janji-janji seperti itu, “pilihan yang hanya menguntungkan diri sendiri di masa seperti ini bisa membawa AS pada masa depan yang lebih sepi, lebih lemah, dan lebih terpecah.”

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara dan Adelia Dinda Sani

Editor: Hani Anggraini