Namun perempuan yang baru saja dijatuhi hukuman 18 bulan kurungan rumah oleh rezim militer itu menyatakan, pembicaraan harus berlangsung dengan kedua belah pihak di Birma, yakni pemerintah dan oposisi. Masalahnya, apakah pemerintah Birma akan mengizinkan masyarakat internasional untuk berbicara langsung dengan Aung San Suu Kyi.

Kebijakan dua jalur Amerika Serikat disampaikan Menteri Luar Negeri Hillary Cilnton di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, hari Rabu (23/09). Menurut Clinton, pemerintahnya tetap akan menjalankan berbagai jenis sanksi terhadap pemerintah militer Birma. Namun nantinya, Amerika akan juga menempuh pembicaraan langsung dengan para pejabat rezim militer Birma.

Amerika Serikat dan Uni Eropa menjatuhkan berbagai sanksi ekonomi dan politik terhadap Birma untuk penindasan yang dilakukan rezim militer Birma terhadap oposisi dan hak-hak masyarakat sipil. Khususnya kekukuhan pemerintah Birma dalam menahan Aung San Suu Kyi, dan sikap mereka yang tidak mengakui kemenangan Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Suu Kyi dalam Pemilu tahun 1990. Sanksi-sanksi itu akan tetap diberlakukan hingga terjadinya perubahan berarti di Birma, kata Clinton. Namun Amerika katanya siap untuk mengendurkan sanksi, jika pemerintah Birma menunjukkan kemajuan dalam berbagai masalah terkait demokrasi dan HAM.

Kebijakan dua jalur ini juga ditempuh pemerintah Barack Obama dalam hubungannya dengan Iran, Korea Utara, Suriah dan Kuba. Ini perubahan besar politik luar negeri Amerika Serikat, dibanding kebijakan pemerintahan Amerika sebelumnya pimpinan Presiden George Bush yang sangat konfrontatif.

Menteri Luar Negeri Hillary Clinton mengumumkan kebijakan baru ini sesudah mengikuti pembicaraan khusus para menteri luar negeri dari negara-negara yang menaruh perhatian khusus pada masalah Birma. Pertemuan kecil dari kelompok yang menamakan diri "Sahabat Birma" itu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon, yang mengatakan bahwa tahun 2010 merupakan tahun yang menentukan bagi Birma. Kelompok "Sahabat Birma" beranggotakan antara lain AS, Indonesia, Vietnam, Cina, Jepang Inggris dan Perancis.

Kendati menempuh kebijakan baru, prinsip dasar kebijakan Amerika Serikat mengenai Birma sama sekali tidak berubah. Demikian Menteri Luar Negerio Hillary Clinton memberikan jaminan. Ia tetap dengan lantang menuntut dilakukannya pemulihan demokrasi yang kredibel dan pembebasan Aung San Suu Kyi serta semua tahanan politik lain tanpa syarat.

GG/ZR/afp/dpa