1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
KonflikGlobal

AS Serang Iran: Masyarakat Internasional Serukan Deeskalasi

Pia Gram AFP, Reuters, dpa, AP, Kompas
22 Juni 2025

Sejumlah sekutu dekat Amerika Serikat menyerukan semua pihak kembali ke meja perundingan setelah serangan udara AS terhadap Iran yang memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik.

Iran Fordo 2025
Gambar satelit serangan AS ke IranFoto: Maxar Technologies/AP Photo/picture alliance

Menyusul serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir di Iran, Kepala Diplomat Uni Eropa, Kaja Kallas, menyerukan agar semua pihak menahan diri untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. "Saya mengimbau semua pihak untuk menahan diri, kembali ke meja perundingan, dan mencegah eskalasi lebih lanjut,” tulis Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri tersebut di platform X.

Kallas menegaskan bahwa Iran tidak boleh diizinkan mengembangkan senjata nuklir, karena hal itu akan menjadi ancaman bagi keamanan internasional. Dalam pertemuan yang dijadwalkan pada hari Senin (23/06) ini, para menteri luar negeri Uni Eropa akan membahas situasi tersebut.

Pernyataan serupa disampaikan oleh Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen. Ia menyatakan bahwa konflik ini hanya dapat diselesaikan melalui jalur diplomasi. "Iran tidak boleh sampai memiliki bom nuklir,” tulisnya di platform X.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas menyerukan pengendalian diri dan negosiasi (Foto arsip)Foto: Frederick Florin/AFP/Getty Images

Sekjen PBB Guterres peringatkan eskalasi berbahaya

Presiden Dewan Eropa, António Costa, menyatakan dirinya "sangat prihatin” terhadap perkembangan terakhir di Timur Tengah. "Saya menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri dan menghormati hukum internasional serta keamanan nuklir,” tulisnya di platform X.

Ia menambahkan bahwa diplomasi tetap menjadi satu-satunya jalan untuk membawa perdamaian dan stabilitas ke kawasan. "Eskalasi lebih lanjut hanya akan kembali memakan korban jiwa dari kalangan sipil.” Costa menegaskan, Uni Eropa akan terus bekerja sama dengan semua pihak dan mitranya untuk mencari solusi damai di meja perundingan.

Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, juga menyatakan keprihatinan mendalam terhadap aksi militer AS terhadap Iran. Ia menyebut serangan itu sebagai bentuk eskalasi yang berbahaya dan sebagai ancaman langsung terhadap perdamaian serta keamanan global. Guterres menyerukan deeskalasi dan menekankan bahwa tidak ada solusi militer untuk krisis ini—satu-satunya jalan adalah diplomasi.

Diminta untuk deeskalasi: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres (foto arsip)Foto: Manon Cruz/REUTERS

Kabinet keamanan Jerman gelar pertemuan darurat

Kabinet keamanan pemerintah Jerman mengadakan rapat darurat pada pagi hari Minggu (22/06) untuk membahas serangan AS terhadap Iran. "Pemerintah Jerman berasumsi bahwa sebagian besar program nuklir Iran terdampak oleh serangan udara. Analisis kerusakan yang lebih rinci akan tersedia kemudian,” ujar juru bicara pemerinta Jerman, Stefan Kornelius.

Kanselir Jerman, Friedrich Merz, bersama para menteri dalam kabinet keamanan, akan terus melakukan koordinasi erat dengan mitra-mitra di Uni Eropa dan Amerika Serikat sepanjang hari. Merz juga telah meminta Iran untuk segera memulai perundingan dengan AS dan Israel demi menemukan solusi diplomatik untuk konflik ini.

Kanselir Jerman, Friedrich Merz, bersama para menteri dalam kabinet keamanan, akan terus melakukan koordinasi erat dengan mitra-mitra di Uni Eropa Foto: Fabrizio Bensch/REUTERS

PM Inggris Starmer: Iran harus kembali ke meja perundingan

Pemerintah Inggris menyerukan Iran agar kembali ke jalur perundingan. "Program nuklir Iran merupakan ancaman serius bagi keamanan internasional,” ujar Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, di platform X. Ia menyatakan bahwa Iran tidak boleh diizinkan mengembangkan senjata nuklir, dan bahwa AS telah mengambil langkah-langkah untuk menanggulangi ancaman tersebut.

Starmer menambahkan bahwa situasi di Timur Tengah tetap tidak stabil, dan bahwa menjaga stabilitas di kawasan menjadi prioritas utama. "Kami menyerukan Iran untuk kembali ke meja perundingan dan mencari solusi diplomatik guna mengakhiri krisis ini.”

Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyatakan bahwa ia akan memutuskan dalam dua minggu apakah akan turut campur dalam perang antara Israel dan Iran. Namun ternyata, hanya beberapa hari setelah pernyataan itu, militer AS bertindak dan menyerang.  tiga fasilitas nuklir Iran pada Minggu (22/06)  dini hari.

Hingga kini, dampak kerusakan yang ditimbulkan masih belum jelas, sementara Iran menyatakan bahwa pihaknya berhak untuk "melawan dengan kekuatan penuh.”

Sebagian pihak mempertanyakan apakah Iran yang telah dilemahkan akan menyerah atau justru tetap menantang dan mulai menyerang target-target AS di kawasan Teluk melalui jaringan sekutunya.

Meski menyuarakan keprihatinan terhadap program nuklir Iran, beberapa negara dan kelompok di kawasan—termasuk yang mendukung Teheran—mengutuk tindakan militer AS dan mendesak agar ketegangan tidak makin meningkat.

Berikut respons dari berbagai negara dan pejabat internasional:

Irak

Pemerintah Irak mengecam serangan AS, menyebut eskalasi militer tersebut sebagai ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan di Timur Tengah. "Kelanjutan serangan semacam itu berisiko memicu eskalasi berbahaya dengan konsekuensi yang melampaui batas negara mana pun, mengancam keamanan kawasan dan dunia," kata juru bicara pemerintah, Bassem al-Awadi.

Irak memiliki hubungan dekat dengan baik Washington maupun Teheran, dan selama ini berusaha menjaga keseimbangan di antara keduanya. Irak juga menjadi basis sejumlah milisi pro-Iran yang sejauh ini belum terlibat langsung.

Arab Saudi

Arab Saudi menyatakan "keprihatinan mendalam” atas serangan udara AS, namun tidak mengutuk secara langsung.

"Kerajaan menekankan pentingnya menahan diri, meredakan ketegangan, dan menghindari eskalasi lebih lanjut," kata Kementerian Luar Negeri dalam pernyataannya. Sebelumnya, Arab Saudi telah mengutuk serangan Israel terhadap fasilitas nuklir dan tokoh militer Iran.

Qatar

Qatar, yang menjadi tuan rumah pangkalan militer AS terbesar di Timur Tengah, menyatakan "menyesalkan” meningkatnya ketegangan dalam perang Israel-Iran.

Kementerian Luar Negeri Qatar menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan "menghindari eskalasi, karena masyarakat di kawasan ini sudah terlalu lama terbebani oleh konflik dan dampak kemanusiaannya yang tragis." Qatar juga dikenal sebagai mediator penting dalam konflik Israel-Hamas.

Oman

Oman, yang sebelumnya menjadi mediator dalam perundingan nuklir antara AS dan Iran, mengecam serangan udara tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan yang meningkatkan ketegangan.

"Serangan udara AS berpotensi memperluas cakupan konflik dan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Oman.

Israel dan Iran Saling Lancarkan Serangan Lanjutan

00:38

This browser does not support the video element.

Lebanon

Presiden Lebanon, Joseph Aoun, memperingatkan bahwa pengeboman oleh AS dapat memicu konflik regional yang tak sanggup ditanggung oleh negara mana pun. Ia menyerukan dimulainya kembali perundingan.

"Lebanon, baik pemimpinnya, partainya, maupun rakyatnya, sadar lebih dari sebelumnya bahwa negeri ini telah membayar harga mahal akibat perang yang meletus di wilayahnya dan di kawasan. Kami tidak ingin membayar lebih lagi," ujar Aoun di platform X.

Pemerintah Lebanon saat ini, yang terbentuk pascaperang antara Israel dan kelompok Hizbullah, mendesak agar negaranya tidak terseret ke dalam konflik baru. Hizbullah sendiri belum mengambil tindakan militer terhadap Israel maupun menanggapi serangan udara AS.

Cina

Sebuah artikel opini dari media pemerintah Cina mempertanyakan apakah AS tengah "mengulangi kesalahan Irak di Iran.”

Artikel daring dari CGTN, saluran luar negeri penyiaran negara Cina, menyebut bahwa serangan AS menandai titik balik yang berbahaya.

"Sejarah telah berkali-kali menunjukkan bahwa intervensi militer di Timur Tengah sering kali menimbulkan konsekuensi tak terduga, termasuk konflik berkepanjangan dan ketidakstabilan kawasan," tulisnya, merujuk pada invasi AS ke Irak tahun 2003.

Artikel tersebut menekankan bahwa pendekatan diplomatik yang terukur adalah harapan terbaik untuk menjaga stabilitas di Timur Tengah.

Italia

Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani, menyebut bahwa fasilitas nuklir Iran "menjadi ancaman bagi seluruh kawasan," namun ia berharap bahwa aksi militer ini dapat membuka jalan menuju deeskalasi dan perundingan.

Selandia Baru

Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peters, menyerukan semua pihak untuk "kembali ke perundingan." Ia menolak memberi komentar apakah Selandia Baru mendukung langkah AS, dengan alasan bahwa serangan tersebut baru saja terjadi. "Diplomasi akan memberikan solusi yang lebih langgeng dibandingkan aksi militer lanjutan," ujarnya.

Jepang

Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, menyatakan pentingnya menenangkan situasi secepat mungkin, dan menegaskan bahwa pengembangan senjata nuklir oleh Iran harus dicegah. Saat ditanya apakah ia mendukung serangan AS, Ishiba menolak berkomentar.

Australia

Australia, yang telah menutup kedutaannya di Teheran dan mengevakuasi stafnya pada hari Jumat, mendorong penyelesaian konflik melalui diplomasi.

"Kami telah jelas menyatakan bahwa program nuklir dan misil balistik Iran merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional,” kata seorang pejabat pemerintah dalam pernyataan tertulis. "Kami mencatat pernyataan Presiden AS bahwa sekarang adalah waktunya untuk damai. Kami terus menyerukan deeskalasi, dialog, dan diplomasi.”

Foto satelit Planet Labs PBC memotret lokasi seranganFoto: Planet Labs PBC/AP/picture alliance

Hamas dan Houthi di pihak Iran

Milisi Houthi pro-Iran di Yaman telah mengutuk serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran sebagai "agresi brutal dan pengecut." Pada malam sebelumnya, Houthi telah memperingatkan bahwa mereka akan kembali menyerang kapal-kapal AS di Laut Merah jika AS campur tangan dalam perang antara Israel dan Iran.

Hamas  menyatakan bahwa serangan AS tersebut merupakan "eskalasi berbahaya" dan mengancam perdamaian dan keamanan internasional, menurut pernyataan dari organisasi teroris Palestina tersebut. Hamas juga dianggap sebagai sekutu penting Iran.

Israel juga berperang dengan Hamas di Jalur Gaza. Serangan tersebut dipicu oleh Hamas dan ekstremis Islam lainnya yang menyerang Israel pada 7 Oktober 2023. Sekitar 1.200 orang tewas dan lebih dari 250 orang disandera di Gaza. Perang Gaza telah menyebabkan kerusakan yang dahsyat di jalur pantai Mediterania; demikian menurut otoritas kesehatan yang dikendalikan Hamas, dengan lebih dari 55.900 orang telah tewas sejauh ini.

Nasib WNI di Iran

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI memastikan pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) dari Iran akan dilakukan secara bertahap. Hal ini menyusul situasi keamanan pascaserangan Amerika Serikat ke negara tersebut. "Rencana diterbangkan tahap pertama dengan pesawat komersial pada Senin, 23 Juni, besok dan tiba di Jakarta 24 Juni,” kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu RI, Judha Nugraha, Minggu (22/06). Demikian dikutip Kompas.

Judha menjelaskan, sebanyak 97 WNI yang sebelumnya dievakuasi dari Iran kini dalam kondisi aman di ibu kota Azerbaijan. "Untuk evakuasi 97 WNI sudah aman di Baku. Kita terus monitor,” ujarnya. Kemenlu memastikan bahwa pemerintah terus mencermati perkembangan situasi di Iran guna menentukan langkah selanjutnya.

Di tengah eskalasi serangan Israel terhadap Iran dan intervensi Amerika Serikat, Indonesia kembali mengingatkan bahwa tindakan tersebut telah melanggar dan merusak dasar-dasar hukum internasional. Indonesia juga mengingatkan bahwa dalam situasi apa pun, fasilitas nuklir tidak boleh diserang karena bisa membahayakan manusia dan lingkungan di sekitarnya.

Peringatan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Sidang ke-51 Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Istanbul, Turki, Sabtu (21/06). ”Melalui serangkaian serangan terkutuk baru-baru ini terhadap Iran, Israel kian menunjukkan pengabaian terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan. Tindakan tersebut jelas merupakan pelanggaran hukum, melemahkan dasar-dasar hukum internasional, serta merugikan semua proses perdamaian dan stabilisasi kawasan,” ujar Sugiono dalam pidatonya, seperti disampaikan melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

Diadaptasi dan diaktualisasi oleh Ayu Purwaningsih

Editor: Hendra Pasuhuk

Lewatkan bagian berikutnya Topik terkait

Topik terkait

Tampilkan liputan lainnya