AS Tuntut Sanksi Berat Bagi Iran
16 November 2007
Duta Besar Amerika Serikat di PBB, Zalmay Khalilzad mengatakan di New York
“Sudah jelas bahwa Iran tidak ingin bekerja sama secara penuh.”
Bagi Khalilzad dari laporan terbaru IAEA semakin jelas bahwa Iran kurang bekerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional dan dengan demikian tidak memenuhi resolusi 1747. Oleh sebab itu Khalizad mengusulkan agar Dewan Keamanan PBB mengenakan sanksi baru yang lebih ketat bagi Iran. Terutama karena meskipun adanya keputusan Dewan Keamanan PBB, pemimpin di Teheran tetap belum menghentikan pengayaan uranium.
Keterangan para jurnalis bahwa perjanjian pembatasan senjata nuklir, mengijinkan penggunaan energi atom untuk kepentingan sipil yang kurang menarik perhatian duta besar Amerika Serikat untuk PBB itu. Khalilzad ingin agar resolusi baru terhadap Iran segera dikeluarkan.
Amerika Serikat tetap menilai, bahwa Teheran mengembangkan bom atom. Bagi Khalilzad tema ini adalah masalah terbesar yang dihadapkan ke Dewan tertinggi PBB. Dan sejumlah alasan yang disampaikan Khalilzad
„Karena Iran mencari posisi kekuasan regional, karena Iran memiliki hubungan dengan kelompok teror, karena Iran mendukung pemberontak di Irak dan Afghanistan dan karena retorika pimpinan Iran.“
Dalam ungkapan mendesak yang tidak biasa, diplomat Amerika Serikat itu juga mengingatkan agar Cina sebagai salah satu negara pemegang hak veto pada Dewan Keamanan PBB untuk tidak bersikap memblokir. Zalmay Khalilzad:
„Saya tidak percaya, bahwa Cina akan menghalangi upaya penyelesaian masalah secara diplomatis. Hanya resolusi yang keras dengan upaya sanksi yang baru dan tajam akan memberi peluang keberhasilan bagi diplomasi. China tentu tidak ingin menyebabkan kegagalan langkah diplomasi.”
Di New York, peringatan yang sama juga diserukan Washington kepada Moskow. Bagi pemerintah Bush, setelah gagalnya diplomasi hanya tinggal tersisa opsi militer.
Sementara Teheran sendiri setelah laporan terbaru dari Badan Energi Atom Internasional tidak melihat lagi alasan untuk reaksi selanjutnya dari Dewan Keamanan PBB.