Sebelum masa pimpinannya dimulai, Blatter sudah terlibat skandal yang diawali oleh pendahulunya, Joao Havelange dan mantan menantunya Ricardo Teixeira. Dua pria itu mengantungi jutaan Dolar sogokan dari pemasaran Piala Dunia. Blatter yang waktu itu jadi sekjen lolos dari tuntutan, walaupun kirim kembali 1,5 juta Swiss Franc ke Havelange dan jelas tahu masalah sogokan. Foto: Joao Havelange.

Tahun 1998 menjelang Piala Dunia di Perancis, Blatter terpilih jadi presiden FIFA, dan mengalahkan saingannya, ketua UEFA Lennart Johansson. Sampai sekarang, tuduhan bahwa tiap anggota delegasi Afrika dapat sogokan 50.000 Dolar masih terdengar. Namun Blatter selalu menampik tuduhan. Foto: Timnas Perancis, juara Piala Dunia 1998.

Wapres FIFA Jack Warner ambil alih pemasaran tiket Piala Dunia di negara asalnya Trinidad dan Tobago. Bisnis keluarganya mengantungi komisi 900.000 Dolar. Tapi penyelidik FIFA hanya temukan bukti yang beratkan putra Warner. Ketika itu Warner anggota komite eksekutif FIFA. Ia lolos dan hanya dapat peringatan. Foto: Jack Warner

Keputusan Piala Dunia 2018 di Rusia dan 2022 di Qatar jadi kepala berita. Sebelum pengumuman, dua anggota komisi eksekutif diberhentikan karena korupsi. FIFA juga selidiki tuduhan terhadap Rusia dan Qatar. Kecurigaan masih ada hingga kini, walaupun penyidik tidak temukan bukti. Foto: Emir Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani (kiri), Wakil PM Rusia Igor Shuvalov pegang Piala Dunia (02/12/2010).

Mohammad bin Hammam dari Qatar maju saingi Blatter untuk jadi presiden FIFA. Menjelang pemilihan, Hammam dihadapkan dengan tuduhan korupsi dari Karibia. 35 suara dari Konfederasi Asosiasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah dan Karibia (CONCACAF) pengaruhnya besar. Blatter janji berikan sumbangan $1 juta bagi asosiai itu. Bin Hammam berusaha berikan $40,000. Rencananya terungkap. Foto: Hammam.

Tahun 2014, sejumlah laporan dari Brazil mengungkap penyebaran ilegal tiket pertandingan turnamen Piala Dunia yang jadi wewenang presiden perhimpunan Sepak Bola Argentina, Julio Grondona. Sejak 2011 berlangsung penyidikan terhadap Grondona yang dituduh korupsi, tetapi vonis tidak pernah dijatuhkan. Grondona meninggal 30 Juli 2014. Foto: Julio Grondona.

Friedrich Wilhelm I (1688-1740) mewarisi negara yang bangkrut dari ayahnya tahun 1713. Ayahnya yang penguasa Prusia membangun istana mewah, mengadakan pesta besar dan membiayainya dengan uang negara. Semuanya hanya untuk bisa bersaing dengan raja-raja lain di Eropa. Rakyatlah yang harus menanggung semuanya, dengan membayar pajak yang kian lama kian tinggi.

Friedrich Wilhelm I sudah mempersiapkan diri sejak lama untuk jabatan penguasa. Sejak umur 15 tahun ia ikut rapat wakil berbagai badan negara, dan perembukan tentang strategi perang. Sejak dini ia sadar, bahwa Prusia miskin. Di luar ibukota Berlin kelaparan, penyakit pes dan kehancuran karena perang merajalela.

Friedrich Wilhelm I menjual segala sesuatu yang dianggapnya tidak perlu, yaitu perhiasan, alat makan dari perak, mebel, kuda. Prinsip utama: hemat, efisien, pengawasan keuangan. November 1714 ia menddirikan badan yang independen dan netral untuk mengontrol keuangan negara. Foto: dokumen pendirian badan tersebut.

Demikian anak Friedrich Wilhelm I menyebut dirinya. Ia lebih dikenal sebagai Friedrich der Große (Friedrich Yang Agung). Ia tidak menggunakan badan pengawas yang didirikan ayahnya. Ia mengontrol sendiri keuangan negara dan pergi ke pelosok negeri untuk mengadakan pemeriksaan. Dalam beberapa ratus tahun setelahnya, badan penawas keuangan kadang berperan signifikan kadang tidak.

Tempat kerja pemeriksa keuangan sangat sederhana. Ruang kerja kian lama kian sempit, karena data yang harus diperiksa semakin banyak. Tahun 1920-an sudah ada aliran listrik. Tapi pekerja badan ini tidak boleh menggunakannya. Jadi mereka menggunakan lampu gas. Alasannya: harus hemat.

Sistem gaji masa Prusia tidak kenal persamaan gaji. Sebagian besar pekerja badan pengawas terpaksa bekerja sampai meninggal dunia. Itu dianggap kewajiban bagi negara. Cuti musim panas adalah mode jaman modern. Pertengahan abad ke-19 hanya pekerja kehakiman dan pendidikan yang bisa mengambil cuti. Lagipula gaji pekerja badan pengawas terlalu kecil untuk membayar perjalanan wisata.

Di masa NAZI dan Hitler, badan pengawas keuangan kehilangan fungsi sepenuhnya. Ketika Perang Dunia II dimulai, badan itu jadi pemberi saran bagi administrasi di daerah-daerah pendudukan baru. Ketika memeriksa kamp konsentrasi Lodz di Polandia, para pemeriksa keuangan menetapkan para tahanan Yahudi harus memenuhi kebutuhan sendiri dengan kerja paksa.

Ketika Jerman terpecah, di Jerman Timur terbentuk ABI dan SFR sebagai badan pengawas keuangan. Sementara di Jerman Barat namanya: Bundesrechnungshof. Di tahun 1950-an, pemeriksa keuangan pasti pria. Ia berpendidikan di bidang hukum atau ekonomi. Ia juga berpengalaman bertahun-tahun, dan mulai bekerja di badan itu pada usia menengah. Perempuan bekerja sebagai penulis atau pembersih kantor.

Bundesrechnungshof pernah menegur Angkatan Bersenjata, Bundeswehr, karena memproduksi sendiri krem, pil, pasta gigi dan balsam, dan tidak membeli produk yang lebih murah, yang ada di pasaran. Teguran terakhir: panser, helikopter dan senapan milik Bundeswehr sudah terlalu tua, rusak dan tidak bisa membidik tepat dalam pertempuran.

Jalan-jalan di Jerman dinilai buruk, ibaratnya permukaan bulan, karena banyak yang rusak. Penutupan jalan karena konstruksi sering terjadi, jembatan juga sering rusak. Banyak hal dinilai mahal dan tak berguna. Laporan tahunan badan pengawas keuangan Bundesrechnungshof memaparkan kasus-kasus penggunaan dana yang salah. Itu menyinggung kementrian dan membuat jengkel pembayar pajak.

Taat aturan dan ekonomis. Itulah peraturan utama pengawasan dana profesional. Pengontrol keuangan independen, netral dan obyektif. Bundesrechnungshof juga bekerjasama dengan badan serupa di negara-negara lain. Hadiah-hadiah kecil, yang terutama datang dari Asia dan Eropa Timur, disimpan di arsip badan tersebut.

Bundesrechnungshof hanya bisa memeriksa sebagian kecil masalah keuangan. Sejak berdiri 1959, badan itu jadi bagian penting demokrasi di Jerman. Tetapi ia bukan kekuatan keempat di negara, di samping badan legislatif, yudikatif dan eksekutif. Hasil pemeriksaan keuangan mereka serahkan kepada parlemen, Bundestag. Laporan mereka merujuk pada kesalahan, tapi tidak selalu ada konsekuensi.