Sejak 1 April 2024, warga berusia dewasa di Jerman diperbolehkan membawa mariyuana sebanyak 25 gram, setara dengan antara 50 hingga 100 linting. Sementara jika menyimpannya di rumah, jumlah tersebut meningkat dua kali lipat menjadi 50 gram. Warga juga diizinkan menanam sendiri  maksimal tiga pohon ganja di kediaman pribadi. 

Pendukung legalisasi ganja di Jerman, termasuk di antaranya politisi dan pakar kesehatan, sudah sejak lama menuntut dibuatnya kerangka hukum demi mengizinkan konsumsi ganja untuk keperluan rekreasional. Namun koalisi pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Kanselir Angela Merkel tidak mampu menghimpun konsensus di parlemen, karena kuatnya penolakan dari kelompok konservatif.

Terobosan muncul seiring berkuasanya koalisi tiga partai yang dijuluk koalisi "lampu lalulintas", yankni partai Sosial Demokrat, Liberal Dermokrat dan Partai Hijau. Menurut kontrak koalisi trahun 2021, ketiga partai sepakat mendorong legalisasi kanabis, dengan tujuan "mengontrol distribusi mariyuana kepada orang dewasa untuk keperluan rekreasional di toko berlisensi khusus."

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru! 

 

Klub sosial, bukan komersialisasi

Tapi rancangan regulasi izin penjualan kanabis di ruang publik, akhirnya dicoret dari legislasi yang disiapkan Menteri Kesehatan Karl Lauterbach. Setidaknya untuk saat ini. Menurut UU Kanabis, distribusi ganja resminya akan dilaksanakan oleh klub sosial berlinsensi khusus mulai tanggal 1 Juli 2024. Klub-klub tersebut diperbolehkan memiliki maksimal 500 anggota.

Klub kanabis resminya adalah kelompok tani yang membudidayakan kanabis secara eksklusif dan membagikan hasil panen dengan anggota sendiri. Adapun konsumsinya diwajibkan berjauhan dengan sekolah, taman kanak-kanak, tempat penitipan anak, taman bermain atau sarana olahraga umum. Larangan menghisap ganja juga berlaku di seluruh trotoar antara jam tujuh pagi hingga delapan malam.

Legalisasi ganja parsial di Jerman juga berbeda dengan di negara Uni Eropa lain, seperti Portugal, Spanyol, Swiss, Republik Ceko atau Belgia yang sudah lebih dulu mengizinkan kepemilikan mariyuana. Di Belanda, misalnya, distribusi ganja hanya diizinkan melalui kedai-kedai khusus yang cuma boleh melayani orang dewasa.

Dua kutub berlawanan

Opini publik soal legalisasi kanabis di Jerman bergerak bagai bandul jam antara dua posisi. Di satu sisi, pakar kesehatan memperingatkan pemerintah agar tidak menganggap remeh dampak kanabis, terutama pada anak-anak.

"Usia adalah faktor paling menentukan dalam diskusi ini," kata ahli neurologi Jerman, Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank. "Saya khawatir, dengan legalisasi ini kita akan memecahkan satu masalah dengan menciptakan masalah baru," ujarnya.

Selain berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan anak, ganja juga dikhawatirkan bisa mendorong konsumsi obat-obatan yang lebih keras.

Namun menurut anggota legislatif dari Partai Hijau, Janosch Dahmen, larangan justru hanya memperparah situasi. "Angka konsumsi kanabis yang meningkat, menunjukkan bahwa larangan ganja tidak lantas mendorong orang untuk tidak mengkonsumsi kanabis. Sebaliknya, konsumsi ganja di kalangan anak muda terus meningkat," kata politisi pria yang profesinya seorang dokter tersebut.

"Sasaran UU Kanabis adalah menjamin akses dan keamanan kanabis untuk orang dewasa yang telah mendapat informasi terkait dampaknya. Keamanan dicapai dengan mencegah distribusi ganja yang tidak lagi murni dan meredam pasar gelap."

Angka konsumsi ganja kelompok usia 18 hingga 25 tahun di Jerman memang belakangan meningkat. Menurut data Badan Federal Pendidikan Kesehatan dari 2021 silam, separuh kaum muda di Jerman mengaku sudah pernah mengkonsumsi kanabis. Tingkat konsumsi setinggi itu pernah terjadi lebih dari 50 tahun lalu, meski saat itu berlaku larangan konsumsi dan kepemilikan ganja.

Dengan berlakunya UU tersebut, pemerintah juga berniat memberikan amnesti bagi semua pengedar atau pemilik ganja yang sudah dipidana di masa lalu. Menurut Presiden Asosiasi Hakim Jerman, Sven Rebehn, rencana tersebut akan menuntut kerja birokrasi berskala besar.

"Pengadilan memperkirakan, di seluruh Jerman terdapat hingga 100.000 kasus yang harus dikaji ulang satu per satu," kata dia.

rzn/as