Australia mengumumkan, akan memeriksa dan menghapus teknologi pengawasan buatan Cina yang digunakan di gedung-gedung pemerintah. Menteri Pertahanan Richard Marles hari Kamis (9/2) mengatakan,  kamera pengawas buatan Cina dapat menimbulkan risiko keamanan bagi negara.

Dua perusahaan, Hikvision dan Dahua, telah menyediakan setidaknya 913 kamera, interkom, sistem entri elektronik, dan perekam video di lebih dari 250 gedung pemerintah Australia. Kedua perusahaan tersebut sebagian dimiliki oleh pemerintah Cina. Kamera keamanan bermerek Dahua misalnya dipasang di dinding Departemen Pertahanan Australia.

"Kami tidak akan dapat mengetahui apakah informasi sensitif, gambar, dan audio yang dikumpulkan oleh perangkat ini secara diam-diam dikirim kembali ke Cina," kata anggota senat dan juru bicara keamanan siber dari Partai Liberal James Paterson, yang meminta sistem pengawasan yang digunakan di Gedung-gedung publik diperiksa lagi.

Langkah itu dilakukan setelah pemerintah Inggris bulan November lalu mengumumkan, mereka akan berhenti memasang kamera pengintai terkait Cina di gedung-gedung sensitif. Beberapa negara bagian AS juga telah melarang vendor dan produk dari beberapa perusahaan teknologi China.

Hasil pemeriksaan di Australia menemukan bahwa peralatan dari setidaknya satu dari dua perusahaan Cina itu ada di hampir setiap departemen pemerintah, kecuali Departemen Pertanian dan Sekretariat Perdana Menteri dan Kabinet.

Cina mendesak perlakuan "adil"

Perusahaan Hikvision menyatakan, menggambarkan perusahaan itu sebagai ancaman keamanan nasional "benar-benar salah."

"Kamera kami mematuhi semua undang-undang dan peraturan Australia yang berlaku dan tunduk pada persyaratan keamanan yang ketat," kata juru bicara perusahaan Hikvision. Sementara ini perusahaan Dahua Technology belum memberikan tanggapan.

Beijing pada hari Kamis menuduh Canberra "menyalahgunakan kekuatan nasional untuk mendiskriminasi dan menekan perusahaan Cina."

"Kami berharap Australia akan menyediakan lingkungan yang adil dan tidak diskriminatif untuk operasi normal perusahaan Cina," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri di Beijing, Mao Ning.

Tetapi menurut James Paterson, kedua perusahaan itu harus tunduk pada undang-undang intelijen nasional Cina, yang mengharuskan mereka bekerja sama dengan dinas rahasia negara itu.

Hubungan sulit Australia-Cina

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan, dia tidak khawatir tentang bagaimana Cina akan bereaksi terhadap penghapusan kamera pengawasan itu.

"Kami bertindak sesuai dengan kepentingan nasional Australia. Kami melakukannya secara transparan dan itulah yang akan terus kami lakukan," kata Anthony Albanese kepada wartawan.

Pada tahun 2018, Australia memutuskan untuk melarang raksasa teknologi Cina Huawei dari proyek broadband 5G-nya. Sejak itu, Cina dan Australia berusaha memperbaiki hubungan diplomatik mereka yang rusak.

Namun hubungan kedua negara semakin memburuk, ketika Australia menyerukan penyelidikan independen tentang asal-usul pandemi COVID-19. Ketika itu Cina menanggapi dengan memberi sanksi pengenaan tarif pada beberapa komoditas Australia.

hp/as (rtr, afp, ap)