Australia-AS Mata-Matai Bisnis Udang dan Tembakau Indonesia?
17 Februari 2014![](https://static.dw.com/image/17368872_800.webp)
Sebelumnya, pada akhir pekan lalu, media Amerika Serikat, New York Times melaporkan, badan intelijen Australia memantau komunikasi, antara pejabat Indonesia dengan sebuah lembaga hukum AS -- yang mewakili pemerintah Indonesia dalam sengketa perdagangan udang dan rokok dengan AS.
“Saya tak habis pikir dan agak sulit bisa menghubungkan atau membicarakan bisnis udang dengan dampaknya pada keamanan Australia," ujar Marty Natalegawa setelah melakukan pembicaraan dengan Menlu AS John Kerry.
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menambahkan, "Agak terlalu jauh berpikir bahwa masa depan ekspor udang dari Indonesia ke Amerika Serikat telah berdampak pada keamanan Australia"
"Tentunya menimbulkan beberapa pertanyaan serius tentang semua ini. Kita harus waspada satu sama lain. Kita harus mendengarkan atau tidak mendengarkan satu sama lain" katanya.
Dari Bocoran Snowden
Laporan New York Times diturunkan, berdasarkan dokumen yang dibocorkan oleh mantan analis Badan Keamanan AS, NSA, Edward Snowden. Ia mengatakan, Australia menawarkan berbagi data intelijen dengan NSA.
Biro hukum yang dimaksud tidak disebut dalam dokumen itu. Namun sudah diketahui, perusahaan internasional yang berbasis di Chicago, Mayer Brown menjadi penasihat pemerintah Indonesia selama sengketa dengan Amerika Serikat terkait bisnis udang dan tembakau, kata Times.
Yang jadi kisruh dalam sengketa udang adalah, adanya dugaan bahwa harga udang Indonesia dijual lebih murah dibandingkan harga pasar. Sedangkan dalam bisnis tembakau dan rokok Indonesia ke AS, yang menjadi isu permasalahan adalah soal batas maksimum kandungan zat kimia di dalamnya.
AS Akan Tangani Masalahnya
Menlu AS John Kerry mengatakan, Amerika Serikat tidak mengumpulkan data intelijen untuk memberikan keuntungan kompetitif bagi bisnis Amerika Serikat. "Kami memperhatikan dengan baik masalah ini," janjinya. "Kami mengambil langkah menyelesaikan masalah ini dengan sangat serius."
Menurut Kerry, dalam mencari kesepakatan bisnis antar negara memang kerap ada beda pendapat. Namun kesepakatan harus terjadi melalui pembicaraan yang baik, bukan melalui penyadapan.
Menlu AS itu memaparkan "reformasi konkrit dan substansial“ yang diperkenalkan oleh Presiden AS Barack Obama harus memberikan keyakinan tentang perlindungan privasi.
Australia Tak Berkomentar
Sementara itu Perdana Menteri Australia Tony Abbott menolak mengomentari laporan itu. Tapi ia berkilah, bahwa setiap data yang dihimpun intelijennya tidak akan digunakan untuk merugikan negara lain. "Kami menggunakannya untuk kepentingan teman-teman kita," katanya seperti dikutip oleh penyiar ABC Australia.
“Kami menggunakannya untuk menegakkan nilai-nilai kita. Kami menggunakannya untuk melindungi warga negara kita dan warga negara lain dan kami pasti tidak menggunakannya untuk tujuan komersial."
ap/ml(ap/rtr/afp)