Tepat pada Rabu (10/12) dini hari, Australia resmi memblokir akses media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun, menandai penerapan larangan yang diklaim sebagai yang pertama di dunia.

Meski banyak platform keberatan, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X, YouTube, dan Reddit tetap masuk dalam daftar layanan yang dibatasi usianya dan akan terus diperbarui. Untuk saat ini, gim daring dan aplikasi pesan seperti WhatsApp masih dibiarkan terbuka.

Pemerintah Australia mengandalkan perusahaan media sosial untuk mengawasi aturan baru ini. Mereka diminta mengambil "langkah yang wajar” untuk mencegah pelanggaran, dengan ancaman denda hingga AU$49,5 juta (sekitar Rp548,3 miliar) untuk pelanggaran berulang. Anak-anak maupun orang tua tidak akan dikenai hukuman jika melanggar aturan tersebut.

Cara pemblokiran yang akan diterapkan mencakup permintaan kepada pengguna untuk memberikan identitas resmi pemerintah, pengenalan wajah atau suara, atau bentuk identitas digital lain untuk membuktikan usia ketika diminta.

Kantor Komisioner eSafety Australia menyatakan larangan ini bertujuan melindungi anak muda "dari tekanan dan risiko yang muncul ketika mereka masuk ke akun media sosial.”

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut media sosial sebagai "penyakit” dan berkata, "Saya ingin lebih banyak orang menghabiskan waktu di lapangan sepak bola atau netball daripada di ponsel mereka.”

Survei menunjukkan dukungan luas dari kalangan dewasa terhadap larangan ini, tetapi respons anak-anak yang terdampak langsung justru berlawanan.

Remaja siap gugat larangan ke pengadilan

Macy Newland, didukung kelompok advokasi hak digital Digital Freedom Project, menggugat aturan ini di Mahkamah Agung Australia bersama remaja lain, Noah Jones, dengan dasar konstitusional. Ia mengatakan kepada DW bahwa sebagian besar temannya menolak larangan tersebut karena tidak melibatkan anak muda dalam penyusunannya, serta kekhawatiran terkait hilangnya hak dan akses terhadap informasi.

"Larangan ini menghentikan anak muda untuk benar-benar terlibat dalam demokrasi dan percakapan publik sebelum usia 16 tahun, dan itu keliru. Anda tidak bisa memberdayakan anak muda untuk terlibat dalam demokrasi dan diskusi publik dengan mencabut kemampuan mereka untuk berpartisipasi sepenuhnya,” ujarnya.

"Aku yakin betul ada masalah dalam penggunaan media sosial, gim, dan waktu layar secara umum. Namun, tidak bisa dihindari bahwa kita hidup dalam masyarakat dengan kemajuan teknologi yang terus melaju dan komunikasi daring sudah menjadi bagian dari hidup sehari-hari.”

Newland meyakini sebagian besar remaja akan mencari cara untuk melewati aturan ini, dan survei dari penyiar nasional ABC mendukung pandangan tersebut. Dari lebih dari 17.000 remaja Australia yang disurvei, 75% mengatakan akan mencoba menghindari larangan, 9% menilai aturan ini ide yang baik, dan hanya 6% percaya aturan ini akan berhasil.

Walau ada kesadaran luas bahwa akses media sosial tanpa batas dapat berbahaya baik bagi anak maupun orang dewasa, banyak organisasi hak anak dan kelompok advokasi menilai aturan baru ini tidak menyentuh akar persoalan.

Anak merasa kebijakan ini tak mewakili mereka

UNICEF Australia mengatakan "perubahan yang diusulkan tidak akan menyelesaikan masalah yang dihadapi anak muda secara daring,” sementara Komisi Hak Asasi Manusia Australia menilai larangan "menyeluruh” ini kemungkinan berdampak negatif pada hak anak dan remaja.

Hal serupa ditemukan oleh Kim Osman. Peneliti dari Digital Media Research Centre di Queensland University of Technology ini mewawancarai 86 anak usia 12 hingga 15 tahun tentang larangan tersebut. Ia menemukan bahwa mereka merasa diabaikan dan frustrasi.

"Anak-anak mengatakan pengalaman digital mereka disamaratakan oleh orang dewasa, sementara cara mereka menggunakan media sosial yang begitu beragam tidak tercermin dalam percakapan nasional,” kata Osman kepada DW. "Mereka juga merasa penggunaan ponsel sering disamakan dengan penggunaan media sosial, padahal media sosial hanya satu bagian dari kehidupan digital mereka.”

Dalam penelitiannya, Osman dan timnya juga menemukan bahwa remaja menyadari risiko di media sosial dan menginginkan perlindungan yang lebih baik, termasuk filter konten yang lebih efektif.

Ia juga menemukan pandangan kuat bahwa aturan ini akan menyebabkan "kehilangan rasa kebersamaan” bagi anak muda, terutama bagi mereka yang mendapatkan dukungan penting dari komunitas daring. "Ini sangat dirasakan oleh anak-anak LGBTQAI+ dan anak-anak neurodivergen yang kami wawancarai.”

Akses dibatasi, anak disabilitas makin terisolasi

Cerita ini terasa dekat bagi Jennifer Crowther. Putrinya, Lily, 12 tahun, memiliki cerebral palsy, autisme, dan beberapa disabilitas lain yang membuat interaksi sosial tidak selalu mudah. Berkomunikasi lewat pesan di media sosial dan aplikasi lain membuat percakapan lebih nyaman.

Jennifer mengawasi akses Lily ke media sosial, tetapi Lily telah menemukan komunitas menulis setelah salah satu ceritanya diterbitkan. Jennifer mengakui ada risiko di media sosial, tetapi keduanya merasa kehilangan koneksi yang selama ini terbangun ketika larangan mulai berlaku pada Rabu (10/12).

"Untuk anak-anak dengan disabilitas atau kelompok terpinggirkan lainnya, media sosial bisa jadi satu-satunya jalan untuk menemukan orang-orang yang mirip dengan mereka,” kata Jennifer kepada DW. "Jumlah mereka sedikit, jadi bagaimana caranya mereka menemukan satu sama lain? Apalagi jika mereka terisolasi karena kecemasan, terlalu sering harus ke rumah sakit, atau kondisi lain.”

Kegiatan menulis membantu Lily mulai membangun komunitas lewat sebuah halaman Facebook yang dikelola ibunya. Meski kini Lily sudah mulai mengikuti kegiatan tatap muka dengan teman-teman baru, kekhawatirannya adalah akses untuk menjaga hubungan itu dan berbagi karya akan terputus.

"Bagian yang hilang adalah kelanjutan koneksi itu, yang bisa terjadi lewat media sosial,” jelas Jennifer. "Lily bertemu beberapa teman sebaya dan ingin tetap berhubungan, tetapi mereka tinggal di berbagai daerah bahkan di luar negeri, dan kini itu terhalang.”

Remaja dan orang tua juga khawatir anak-anak akan kehilangan akses ke grup media sosial untuk minat khusus atau hobi tertentu, serta komunitas yang terbentuk darinya. Dampaknya kemungkinan terasa lebih besar di Australia pedesaan dengan jumlah penduduk yang jarang dan interaksi langsung yang lebih sulit.

Menteri Komunikasi Australia, Anika Wells, mengakui bahwa larangan ini akan terasa “canggung” dan “berantakan” pada tahap awal. Mengingat sifatnya yang masih baru dan pionir, hal itu bisa dimaklumi. Namun, bagi banyak anak-anak dan remaja Australia, frustrasi terhadap larangan ini jauh melampaui hal tersebut.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara dan Adelia Dinda Sani

Editor: Hani Anggraini