Australia Keluarkan Travel Warning untuk Indonesia
23 Mei 2019
Pemerintah Australia mengeluarkan peringatan perjalanan ke Indonesia terkait aksi kerusuhan liar di Jakarta setelah pengumuman hasil pilpres. Inggris juga mengaktualisasi peringatan perjalanan ke Indonesia.
Iklan
Warga Australia diperingatkan agar menerapkan "kewaspadaan tingkat tinggi" jika berada di Indonesia. Peringatan perjalanan itu diaktualisasi hari Rabu (22/5) menyusul kerusuhan hari kedua yang terjadi di Jakarta setelah pengumuman kekalahan pasangan Prabowo-Sandi.
Pihak berwenang Indonesia dilaporkan memberi tahu bahwa ada peningkatan risiko kekerasan, termasuk kemungkinan tindakan terorisme sesudah pengumuman hasil pemilu, tulis Kementerian Luar Negeri Australia di situs peringatan perjalanan resmi smartraveller.gov.au.
Di Jakarta sedikitnya enam orang dilaporkan tewas dan lebih 200 lainnya luka-luka setelah aksi protes yang berkembang menjadi aksi liar di jalan-jalan berhadapan dengan aparat keamanan.
Aksi protes lebih lanjut direncanakan di Jakarta Pusat, khususnya dekat kantor KPU di Menteng, dan sekitar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta kawasan Tanah Abang. Protes lain juga direncanakan di kota-kota lain termasuk Makassar dan Surabaya.
Inggris: "Anda harus hindari semua lokasi protes dan demonstrasi"
Wisatawan Australia yang sudah berada di Indonesia disarankan untuk menghindari lokasi dengan potensi aksi protes, terus memantau media lokal untuk perkembangan aktual dan menerapkan waspada tinggi di seluruh Indonesia, termasuk Bali.
Selain Australia, Inggris juga hari Selasa mengaktualisasi peringatan perjalanan ke Indonesia setelah terjadi demonstrasi diiringi aksi liar di jalan-jalan Jakarta. Warga Inggris yang berada di Indonesia diminta untuk menghindari lokasi-lokasi protes, demonstrasi maupun pawai politik, baik di Jawa maupun di pulau-pulau lain.
"Pihak berwenang Indonesia memperkirakan demonstrasi akan berlanjut dan telah menempatkan personil keamanan dan memberlakukan beberapa penutupan jalan," tulis Kementerian Luar Negeri Inggris di situs resminya www.gov.uk.
Selain di Jakarta, demonstrasi juga diperkirakan terjadi di kota-kota lain di Jawa dan Sumatra. "Anda harus menghindari semua protes, demonstrasi, dan demonstrasi politik karena ada risiko kekerasan", kata pemerintah Inggris kepada warganya yang berada di Indonesia.
Jerman belum aktualisasi petunjuk perjalanan
Kementerian Luar Negeri Jerman belum mengaktualisasi petunjuk perjalanan ke Indonesia yang terakhir dibuat 20 Mei lalu. Di sana disebutkan, diperkirakan "akan terjadi demonstrasi setelah pengumuman hasil pemilu 22 Mei. Ada ancaman meningkat untuk bentrokan disertai kekerasan dan gangguan lalu lintas"
Warga Jerman di Indonesia disarankan untuk mengikuti pemberitaan media lokal, menghindari kerumunan massa dan mengikuti petunjuk aparat keamanan setempat.
Kisruh Berdarah Protes Hasil Pilpres
Eskalasi kekerasan memuncak 21 Mei malam dan menyisakan sejumlah korban tewas. Presiden Joko Widodo mengatakan tidak akan menolerir para perusuh dan memerintahkan penangkapan atas mereka yang terlibat pelanggaran hukum.
Foto: AFP/B. Ismoyo
Eskalasi Berawal Dari Lemparan Batu
Sedikitnya enam orang meninggal dunia dan ratusan luka-luka saat massa pendukung Prabowo Subianto bentrok dengan aparat keamanan saat memrotes hasil penghitungan suara di depan gedung Bawaslu, Jakarta. Kisruh diklaim berawal ketika pendemo melempar batu ke arah barisan kepolisian.
Foto: AFP/B. Ismoyo
Api di Jalan Raya
Para pendemo mengamuk saat hendak dibubarkan polisi. Sebagian lalu merusak asrama Brigade Mobil Kepolisian dan membakar sejumlah kendaraan. Polisi menangkap sejumlah orang yang diduga sebagai provokator kerusuhan. Kabarnya sebuah mobil ambulans milik partai Gerindra juga ikut diamankan setelah kedapatan membawa batu untuk demonstran.
Foto: AFP/D. Krisnadhi
Arus Balik di Media Sosial
Sebelum aksi protes, Prabowo Subianto sempat meminta massa pendukungnya agar tetap berlaku damai dan tenang. Namun himbauan itu tidak digubris sebagian pendemo. Akibatnya tagar #TangkapPrabowo menggema di Twitter dengan lebih dari 220 ribu cuitan. Netizen juga menyoroti pidato Amien Rais yang menyamakan aksi polisi layaknya PKI dengan menyerukan penangkapan tokoh Partai Amanat Nasiona (PAN) itu.
Foto: AFP/B. Ismoyo
Mempermasalahkan Angka, Menggoyang Negara
Massa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) menuntut agar penghitungan suara diulang lantaran mencurigai kecurangan sistematis. Prabowo Subianto sendiri berniat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Namun gugatan sebelumnya ke Bawaslu ditolak lantaran BPN hanya mengirimkan tautan berita online sebagai barang bukti.
Foto: Reuters/W. Kurniawan
Manuver SBY dari Singapura
Koalisi Prabowo-Sandiaga Uno mulai mengalami keretakan. Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono yang sebelumnya mendukung capres 02 berbalik badan mengakui hasil penghitungan suara dan memberikan ucapan selamat atas kemenangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Ucapan serupa sebelumnya sudah dilayangkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kepada Joko Widodo.
Foto: Getty Images/AFP/A. Berry
Tudingan Miring Kepolisian
Polisi mengklaim demonstrasi di Jakarta bukan aksi spontan, melainkan telah direncanakan. Sejumlah demonstran diklaim mengaku mendapat bayaran untuk ikut bergabung dalam aksi protes. Pemerintah sebelumnya berusaha meredam demonstrasi dengan menebar isu makar kepada kubu oposisi.
Foto: DW/R.A. Putra
Pukulan Balik Pemerintah
Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, mengaku pemerintah memblokir akses media sosial demi menghadang penyebaran kabar palsu. Hal ini dipicu oleh maraknya fitnah kepada kepolisian yang diposisikan berhadapan dengan "umat Islam." Wiranto juga mengklaim telah mengantongi daftar berisikan nama-nama terduga provokator kerusuhan.
Foto: DW/R.A. Putra
Manuver Hukum Jelang Pelantikan
BPN Prabowo-Sandiaga memiliki waktu hingga 11 Juni untuk mengajukan gugatan terkait hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi. Seusai jadwal yang telah ditetapkan KPU, proses hukum tersebut akan berakhir pada 24 Juni saat pembacaan keputusan. Sementara presiden dan wakil presiden terpilih akan dilantik pada bulan Oktober 2019. (rzn/rap/hp: dari berbagai sumber)