20 tahun berlalu, semua presiden sebelum Trump menghindari keputusan memindahkan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem lewat penerapan UU “Jerusalem Embassy Act”. Selama itu, presiden AS memilih menjalankan misi perdamaian, dengan anggapan status Yerusalem harus disepakati lewat negosiasi bersama Palestina-Israel. Trump dinilai secara sengaja mengacaukan proses perdamaian yang telah diupayakan AS.

Bagi warga Palestina, pengumuman Trump seolah merampas harapan dan mimpi mereka untuk mendaulat wilayah Yerusalem Timur sebagai ibukota masa depan Palestina. Meski upaya untuk menempuh jalur kekerasan bukan pilihan, tapi tak sedikit warga Palestina yang akan menganggap upaya diplomatik yang diupayakan AS selama ini tak membawa perubahan berarti untuk mewujudkan Palestina Merdeka.

Sejak mengusai Yerusalem Timur pasca perang 6 hari tahun 1967, Israel mengklaim Yerusalem sebagai ibukota yang “abadi dan tidak terbagi”. Israel berupaya agar kedaulatannya atas Yerusalem mendapat pengakuan dunia internasional. Keputusan Trump dapat mempengaruhi sebagian besar politisi dan warga Israel yang menilai negosiasi dengan Palestina tidak membawa hasil yang signifikan.

Langkah Trump dinilai mengguncang kestabilan wilayah yang selama ini sudah sensitif atas segala jenis gejolak perubahan status. Arab Saudi - sekutu penting AS di Timur Tengah - menyebutkan kebijakan Trump mengacaukan upaya Riyadh meneruskan jalan perdamaian. Negara Arab yang berbatasan dengan Israel – Mesir, Yordania, Libanon dan Suriah – khawatirkan gejolak baru di kawasan mereka.

Sebagian besar negara di Eropa Barat gusar dengan pengakuan AS atas Yerusalem dan tak sedikit yang mengecam Trump. Namun, pertanyaan kuncinya: apakah EU akan berani mengambil sikap tegas yang berseberangan dengan AS? Misalnya menerapkan larangan impor dari wilayah Tepi Barat atau menghentikan kerjasama bisnis dengan perusahaan Israel yang beroperasi di wilayah yang diduduki Palestina?

Patriarch Theoplhilos III, pemimpin gereja Ortodoks di Yerusalem melayangkan surat kecaman yang menyebutkan kebijakan Presiden AS Trump telah menyebabkan kerusakan yang sulit diperbaiki. Ia menuliskan pada Trump pemindahan kedutaan AS telah menjauhkan upaya perdamaian di Yerusalem dan sebaliknya membuat jurang permusuhan yang semakin dalam di tanah suci, Yerusalem. ts/hp (guardian, washingtonpost)

Kembali pada tahun 1995, Kongres AS mengesahkan apa yang disebut Undang-Undang Kedutaan Yerusalem, yang menyatakan bahwa Yerusalem "harus diakui sebagai ibu kota negara Israel." Tindakan itu juga memungkinkan presiden duduk menunda langkah tersebut dengan menandatangani surat pernyataan setiap enam bulan.

Selama kampanye presiden AS tahun 2016, saat Donald Trump jadi kandidat Partai Republik, ia berjanji bahwa, jika terpilih, ia akan merelokasi kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, dengan menggambarkan kota suci itu sebagai "ibukota abadi orang-orang Yahudi." Janji Trump menyalakan semangat di Israel dan memenangkan banyak pemilih Yahudi dan konservatif di AS.

Pada Mei 2017, Trump menjadi presiden AS pertama yang mengunjungi Tembok Barat. Situs ini terletak di Kota Tua Yerusalem, yang diduduki pasukan Israel saat Perang Enam Hari 1967. Menurut laporan, Trump mempertimbangkan untuk memenuhi janji Yerusalem-nya selama kunjungan itu, tetapi ia disarankan untuk mengurungkan langkah itu supaya ketegangan regional tidak terpicu.

Saat pidato di Gedung Putih pada 6 Desember 2017, Trump mengatakan dia telah "memutuskan sudah waktunya untuk secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel". Ia menambahkan langkah itu adalah "pengakuan atas kenyataan." Trump mengutip UU Kedutaan Besar Yerusalem sebagai salah satu alasan di balik keputusannya.

Setelah pengumuman Trump, ribuan Muslim di seluruh dunia berpartisipasi dalam demonstrasi memprotes keputusannya yang kontroversial. Para pengunjuk rasa berbaris di jalan-jalan, membakar bendera dan meneriakkan slogan anti-Israel di negara-negara termasuk Irak, Turki, Mesir, Malaysia, Indonesia dan Kashmir yang dikuasai India.

Aksi protes pun pecah di Eropa. Di Jerman, pada tanggal 8 Desember 2017, sebagian besar demonstran Muslim menghadiri rapat umum di dekat kedutaan AS di Gerbang Brandenburg Berlin, melambai-lambaikan bendera Palestina. Pemerintah Jerman termasuk di antara mereka yang memperingatkan langkah Trump.

Pada 21 Desember 2017, sidang darurat Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang mengutuk keputusan Presiden AS Donald Trump yang menyebut Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Sebanyak 128 negara memberikan suara mendukung langkah tersebut, sementara sembilan suara menentangnya dan 35 negara abstain. Pemungutan suara dilakukan setelah AS memveto resolusi Dewan Keamanan PBB atas Yerusalem.

23 Februari, Departemen Luar Negeri AS mengatakan akan mempercepat relokasi kedutaan ke Yerusalem. "Pembukaannya akan bertepatan dengan ulang tahun ke-70 Israel," kata juru bicara Deplu AS Heather Nauert. Peringatan itu jatuh pada tanggal 14 Mei. Selama kunjungan ke Yerusalem a bulan Januari, Wakil Presiden AS Mike Pence mengatakan dia tidak yakin langkah itu akan selesai sebelum akhir 2019.

7 Mei, pemerintah Israel pasang rambu-rambu jalan pertama yang mengarah ke kedutaan AS di Yerusalem. Tanda-tanda itu dipasang di sisi selatan kota oleh konsulat AS. Walikota Yerusalem Nir Barkat menggantung tanda pertama. Ia menyatakan, "Ini bukan mimpi, itu kenyataan. Yerusalem adalah ibukota abadi orang-orang Yahudi dan dunia mulai menyadari fakta ini." Penulis: D.Martin (ap/ml)